Ulama Aceh Fatwa Pemain PUBG Bisa Dihukum Cambuk

Hayeu ! Band “Keubibit” Asal Aceh Sukses Raih AMI Award 2020

JAKARTA | ACEHJURNAL.COM - Group Musik etnik asal Aceh Keubibit berhasil meraih Anugerah Musik Indonesia (AMI) Awards 2020. Pengumuman keberhasilan itu sisampaikan melalui televisi...

Terjaring OTT, KPK Umumkan Status Hukum Wali Kota Cimahi Besok

JAKARTA | Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna yang terjerat operasi tangkap tangan (OTT) atas dugaan suap terkait perizinan rumah sakit masih diperiksa di...

Di Tengah Pandemi, Investor Korea Tertarik Investasi Pengolahan Air Minum di KEK Arun

LHOKSEUMAWE | ACEHJURNAL.COM - Di tengah pandemi covid-19, persahaan asal Korea Selatan, Daejin berencana melakukan investasi di Kawasan Khusus Ekonomi (KEK) Arun kota Lhokseumawe....

Polemik di MAA, Usman Lamreueng Minta Gubernur Aceh Segera Lantik Badruzzaman Sebagai Ketua

BANDA ACEH | ACEHJURNAL.COM - Kisruh Majelis Adat Aceh (MAA) mulai menyita perhatian dari berbagai elemen masyarakat. Akademisi Universitas Abulyatama, Usman Lamreueng mangatakan, polemik...

Tak Diberi Uang, Anak Tebas Ayah Kandung di Bireuen

BIREUEN | ACEHJURNAL.COM - Warga Gampong Suka Ramai, Kecamatan Makmur, Kabupaten Bireuen geger. Dua warga desa setempat, M. Yusuf (64) dan Jufri (60) terpaksa...

MEULABOH | Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Aceh Barat menegaskan setiap pemain game daring Player Unknown’s Battlegrounds (PUBG) dan sejenisnya yang mengandung unsur kekerasan atau peperangan. Sehingga layak dihukum cambuk sebagai pelanggar syariat Islam di Aceh.

Pernyataan ini disampaikan Ketua MPU Aceh Barat, Teungku Abdurrani Adian menyikapi maraknya permainan game jenis PUBG di kalangan remaja.“Jadi sangat layak di Aceh sebagai negeri syariat ini, pelaku yang melakukan tindakan haram yang dilarang di dalam agama Islam, sangat layak diseret diberi sanksi untuk dihukum cambuk sesuai aturan yang berlaku di Aceh,” kata Teungku Abdurrani Adian pada Jumat (23/10).

Perlu diketahui, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Provinsi Aceh pada Juni 2019 lalu telah mengeluarkan fatwa haram memainkan permainan daring “player unknown battle ground” atau PUBG dan sejenisnya.

Fatwa ini dikeluarkan karena dianggap permainan daring tersebut menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat khususnya generasi muda, karena permainannya mengandung kekerasan, peperangan sehingga dikhawatirkan berdampak terhadap akhlaq dan psikologis pemain game dimaksud.

Teungku Abdurrani juga menegaskan, meski fatwa haram game daring PUBG atau sejenisnnya saat ini belum ditindaklanjuti di dalam pemberian sanksi hukuman cambuk, namun ia menyatakan Pemerintah Aceh sudah bisa melaksanakan ketentuan tersebut agar pemain ‘game haram’ tersebut bisa diberi sanksi.

“Game PUBG memang sudah diterbitkan fatwa haram oleh MPU Aceh, meski belum ada penerapan sanksi, namun sebagai seorang muslim, apabila masih terus memainkan game tersebut tentu mereka akan berdosa. Mereka juga akan mempertanggungjawabkan dosanya di akhirat kelak,” kata Teungku Abdurrani Adian menegaskan.

Untuk itu, ia berharap kepada Pemerintah Provinsi Aceh segera merealisasikan fatwa tersebut agar pemain game PUBG atau sejenisnya di Aceh agar diberi sanksi hukuman cambuk, sesuai dengan  Qanun (Perda) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang sudah berlaku lama di Aceh.

Disisi lain, Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Aceh Barat, Teungku Abdurrani Adian juga meminta kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat agar mendukung fatwa yang sudah dikeluarkan oleh MPU Provinsi Aceh, terkait fatwa haram game online Player Unknown’s Battlegrounds (PUBG) dan sejenisnya yang mengandung unsur kekerasan atau peperangan.

Ulama di Aceh menilai, permainan yang ditampilkan dalam game online yang mudah diakses melalui perangkat elektronik seperti telepon pintar (smartphone) tersebut lebih banyak unsur mudharat (merugikan) ketimbang sisi baiknya.

Permainan tersebut juga menyebabkan para pemain menjadi ketagihan dan menggiring karakter tingkah laku kekerasan, dan memberikan dampak tidak baik lainnya khususnya terhadap mental dan kondisi pribadi si pemain.

Di sisi lain, apabila nantinya polisi syariat Islam mengambil tindakan seperti hukuman cambuk terhadap para pemain game online yang sudah diharamkan ini, maka ulama juga akan sangat mendukung tindakan tersebut, sebagaimana pelanggaran Qanun Syariat Islam yang lain yang saat ini berlaku di Aceh.

“MPU juga disarankan melobi Pemerintah Aceh agar menjadikan fatwa haram game online ini sebagai pegangan untuk menjalankan syariat Islam di Aceh,” pungkasnya.[ANTARA]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

HEADLINES

Hayeu ! Band “Keubibit” Asal Aceh Sukses Raih AMI Award 2020

JAKARTA | ACEHJURNAL.COM - Group Musik etnik asal Aceh Keubibit berhasil meraih Anugerah Musik Indonesia (AMI) Awards 2020. Pengumuman keberhasilan itu sisampaikan melalui televisi...

Terjaring OTT, KPK Umumkan Status Hukum Wali Kota Cimahi Besok

JAKARTA | Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna yang terjerat operasi tangkap tangan (OTT) atas dugaan suap terkait perizinan rumah sakit masih diperiksa di...

Di Tengah Pandemi, Investor Korea Tertarik Investasi Pengolahan Air Minum di KEK Arun

LHOKSEUMAWE | ACEHJURNAL.COM - Di tengah pandemi covid-19, persahaan asal Korea Selatan, Daejin berencana melakukan investasi di Kawasan Khusus Ekonomi (KEK) Arun kota Lhokseumawe....

BERITA TERKAIT

Hayeu ! Band “Keubibit” Asal Aceh Sukses Raih AMI Award 2020

JAKARTA | ACEHJURNAL.COM - Group Musik etnik asal Aceh Keubibit berhasil meraih Anugerah Musik Indonesia (AMI) Awards 2020. Pengumuman keberhasilan itu sisampaikan melalui televisi...

Terjaring OTT, KPK Umumkan Status Hukum Wali Kota Cimahi Besok

JAKARTA | Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna yang terjerat operasi tangkap tangan (OTT) atas dugaan suap terkait perizinan rumah sakit masih diperiksa di...

Di Tengah Pandemi, Investor Korea Tertarik Investasi Pengolahan Air Minum di KEK Arun

LHOKSEUMAWE | ACEHJURNAL.COM - Di tengah pandemi covid-19, persahaan asal Korea Selatan, Daejin berencana melakukan investasi di Kawasan Khusus Ekonomi (KEK) Arun kota Lhokseumawe....