JAKRTA | ACEHJURNAL.COM – Sejumlah anggota DPR Aceh bersilaturrahmi dengan Jusuf Kalla, mantan Menteri Luar Negeri, Hamid Awaluddin dan mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Sudirman Said di Jakarta, Selasa (13/10). Rombongan yang diketuai Ketua DPR Aceh, Dahlan Jamaluddin disambut langsung oleh JK-sapaan akrab Jusuf Kalla.
Dalam pertemuan itu, DPR Aceh membahas sejumlah isu kekinian tentang perkembangan Aceh. Mulai dari perdamaian Aceh, dana otonomi khusus (otsus) hingga status lambang dan bendera Aceh.
Anggota DPR Aceh dari Fraksi Partai Aceh, Tarmizi SP ketika dikonfirmasi mengaku, pertemuan itu lebih banyak membahas soal pembangunan Aceh ke depan agar menjadi lebih baik.
“Dalam pertemuan itu, kita lebih banyak berbicara dan saling tukar pikiran bagaimana membangun Aceh bersama-sama,” kata Tarmizi SP kepada ACEHJURNAL.COM via telepon seluler, Rabu (14/10).
Menurutnya, Jusuf Kalla dan Hamid Awaluddin selaku tim inisiator dibalik sejarah perdamaian MoU Helsinki. Dinamika yang terjadi seperti di Aceh setelah perdamaian umumnya terjadi di tempat lain. Bahkan keadaannya semakin buruk. Kendati demikian, pembangunan Aceh sudah lumayan bagus jika dibandingkan dengan daerah lain. Dalam pertemuan itu, JK mengaku akan menjumpai Mendagri dan pihak terkait untuk menindaklanjuti saran dan masukan dari DPR Aceh.
“Hanya saja, pak JK agak terkejut dan miris mendengar bahwa Aceh sebagai provinsi dengan dana otsus berlimpah. Namun masuk kategori provinsi termiskin di Sumatera dengan angka penganggguran tinggi,” kata Tarmizi SP.
Selama diskusi, JK memberikan solusi agar manajemen dan tata Kelola pemerintahan di provinsi Aceh harus diperbaiki. Salah satunya harus memaksimalkan fungsi pengawasan pihak legislatif agar pihak eksekutif dapat menjalankan program-program yang sesuai harapan rakyat.
“Intinya, elemen Aceh itu harus kompak dan sejalan dulu. Khususnya pihak eksekutif dan legislatif sehingga dapat menumbuhkembangkan rasa sinergitas bersama dalam membangun Aceh,” kata Tarmizi SP mengulangi pernyataan JK.
Di akhir pertemuan, JK juga menceritakan tentang PMI Aceh yang telah dibekukan kepengurusannya karena tidak aktif. Padahal, kata JK lagi, Aceh merupakan salah satu provinsi dimana aset PMI memiliki sejumlah aset dan fasilitas terlengkap.
“Apalagi selama masa pandemi ini, PMI Aceh harus berada di garda terdepan dalam melayani masyarakat. Oleh karena itu, mohon dukungan dan partisipasi DPR Aceh untuk membantu PMI Aceh,” pungkasnya. []
