Acehjurnal.com – Sebanyak lebih dari seribu pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA) di Provinsi Aceh terancam tidak dapat menyelesaikan pendidikan mereka. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Marthunis, berdasarkan hasil survei yang dilakukan di 108 sekolah.
Survei tersebut mencatat sekitar 1.200 siswa masuk dalam kategori rentan putus sekolah. Marthunis menjelaskan bahwa siswa-siswa ini masih aktif bersekolah, namun telah menunjukkan berbagai tanda kerentanan yang mengkhawatirkan.
“Masih banyak. Dari hasil survei di 108 sekolah, ada sekitar 1.200 siswa yang rentan putus sekolah. Artinya, mereka masih bersekolah, tapi sudah menunjukkan tanda-tanda kerentanan,” kata Marthunis pada Rabu, 8 Oktober 2025.
Menurut pejabat tersebut, faktor penyebab anak putus sekolah sangat beragam. Persoalan ekonomi keluarga, kondisi keharmonisan rumah tangga, hingga rendahnya motivasi belajar menjadi beberapa penyebab utama yang diidentifikasi.
Untuk mengantisipasi masalah ini, Pemerintah Aceh telah melakukan berbagai upaya. Salah satunya adalah pemberian beasiswa serta mendorong peran aktif orang tua dan guru dalam memotivasi anak.
“Salah satu upaya pemerintah Aceh adalah memberikan beasiswa, serta mendorong peran orang tua dan guru untuk memberikan pengertian agar anak tetap bersekolah,” jelas Marthunis.
Upaya lain yang dilakukan adalah memperluas akses pendidikan berkualitas melalui pendirian Sekolah Unggul Garuda di berbagai kabupaten/kota. Program ini diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan sekaligus mengurangi kesenjangan antara sekolah di perkotaan dan daerah.
“Gubernur sudah menetapkan sekolah unggulan di seluruh kabupaten/kota. Selain itu, juga ada satu SMK penerbangan. Jadi, akses terhadap sekolah berkualitas kini tersedia,” ujarnya.
Pemerintah juga menyiapkan beasiswa khusus bagi siswa dari keluarga kurang mampu, anak yatim, dan siswa berprestasi. Langkah ini bertujuan memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk melanjutkan pendidikan.
“Bahkan pemerintah menyiapkan beasiswa bagi anak yatim, miskin, dan berprestasi agar tetap bisa melanjutkan pendidikan,” tambah Marthunis.
Terkait rencana penutupan sejumlah sekolah di Aceh Barat, Marthunis menegaskan bahwa keputusan tersebut didasarkan pada faktor demografis. Beberapa wilayah mengalami penurunan jumlah anak usia sekolah sehingga operasional sekolah dinilai tidak efektif.
“Demografi kita dinamis. Ada daerah yang memang tidak lagi memiliki anak usia sekolah, sehingga diambil keputusan menutup operasionalnya,” jelasnya.
Meski demikian, Marthunis menekankan bahwa akses pendidikan bagi setiap anak harus tetap terjamin. Pemerintah berkewajiban memastikan setiap anak dapat mengenyam pendidikan, baik di sekolah terdekat maupun melalui program alternatif.
“Namun yang terpenting, akses pendidikan harus tetap terjamin. Pemerintah wajib memastikan setiap anak tetap bisa bersekolah, baik di sekolah terdekat maupun melalui program sekolah jauh,” tegasnya.
Sumber: Original Content
