BANDA ACEH | ACEHJURNAL.COM – Partai Aceh mengecam pernyataan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto bahwa partai lokal di Aceh berpotensi picu konflik saat pelaksanaan pemilihan umum (pemilu). Sebab, Panglima TNI sebelumnya menyebutkan bahwa partai lokal di Aceh kerap disinyalir sebagai wadah berkumpulnya mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).
Pernyataan itu disampaikan Panglima TNI Agus Subianto saat rapat dengan Komisi I DPR RI yang membahas pemetaan kerawanan Pilkada 2024.
Menanggapi pernyataan itu, Juru Bicara Partai Aceh, Nurzahri menyangkan pernyataan Panglima TNI karena dianggap sangat tendensius. Bahkan, Panglima TNI sengaja menyeret Partai Aceh yang notabenenya partai besutan kombatan GAM tersebut sebagai pemicu konflik.
“Jelas sekali pernyataan tendensius ini mengarah kepada Partai Aceh yang merupakan pemenang Pemilu 2024 di level Provinsi Aceh,” kata Juru Bicara Partai Aceh Nurzahri kepada wartawan, Jumat (22/3).
Nurzahri meminta Panglima TNI agar segera meralat pernyataan tersebut dan memahami kondisi politik di Aceh setelah perdamaian antara Indonesia dengan GAM.
“Kami berharap sosok Agus Subiyanto selaku panglima TNI saat ini untuk meralat pernyataan tersebut dan belajar serta menelaah kembali perkembangan politik di Aceh,” ujar Nurzahri.
Nurzahri mengingatkan Agus Subiyanto bahwa Partai Aceh adalah satu-satunya wadah GAM dalam menyalurkan aspirasi politik setelah menguburkan impian merdeka dari Indonesia. Pasalnya, para eks kombatan GAM juga sudah ikhlas menerima perdamaian Helsinki untuk mewujudkan kesejahteraan Aceh di bawah NKRI.
Komitmen itu, kata dia, sudah ditunjukkan semenjak Pilkada 2006, di mana hajatan demokrasi itu berjalan lancar walaupun ada kandidat pesaing lain dari Partai Nasional.
“Jika pun ada keributan pada tahun 2011-2012, hal ini lebih di sebabkan karena polemik aturan antara Aceh dan pusat, bukan konflik antarkandidat,” ujarnya.
Partai Aceh juga meminta Panglima TNI juga adil dalam melihat seluruh partai yang ada di Indonesia, baik lokal maupun nasional. Sebab, keduanya dilindungi oleh konstitusi dan aturan yang sah.
“Kami menantang Panglima TNI untuk mengeluarkan pernyataan tendensius yang sama terhadap partai-partai nasional yang kader-kadernya ada yang terlibat dengan terorisme dan jaringan-jaringan terlarang di Indonesia,” ujarnya.[]
