Acehjurnal.com – Banda Aceh, Kamis (18/9/2025) – Satgas Nasional, Satgas Provinsi, dan Satgas Kabupaten/Kota Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) se-Aceh menggelar rapat koordinasi di Gedung Serbaguna Setda Aceh. Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Aceh, H. Fadhlullah, SE., guna memperkuat peran KDMP sebagai instrumen strategis dalam pemerataan ekonomi dan penguatan ketahanan pangan.
Dalam laporannya, Wagub Aceh mengungkapkan bahwa di Aceh telah terbentuk 6.497 KDMP, namun baru 75 unit yang beroperasi secara penuh. “Koperasi Desa Merah Putih bukan hanya wadah ekonomi, tetapi motor penggerak desa untuk menjawab persoalan ketahanan pangan, membuka lapangan kerja, dan memberdayakan masyarakat,” tegas Fadhlullah.
Fadhlullah juga menyoroti sejumlah tantangan utama yang masih dihadapi oleh KDMP. Mulai dari literasi koperasi yang masih rendah, kelemahan manajemen sumber daya manusia, hingga keterbatasan permodalan. “Karena itu, pemerintah Aceh mendorong percepatan operasionalisasi KDMP dengan memperkuat kelembagaan,” jelasnya.
Pemerintah Aceh, lanjut Wagub, akan menggandeng Himbara untuk mempermudah akses modal serta melibatkan BUMN dalam mendukung usaha koperasi. Ia juga mengingatkan besarnya dana desa yang telah digelontorkan selama sepuluh tahun terakhir, mencapai Rp49,1 triliun. “Tahun ini saja Rp4,73 triliun, dengan Rp1,01 triliun khusus untuk ketahanan pangan. Potensi ini harus benar-benar kita arahkan untuk kemandirian gampong,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Satgas Nasional Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menekankan pentingnya penyamaan pandangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengawal program prioritas Presiden tersebut. Menurutnya, KDMP merupakan sarana nyata pemberdayaan desa. “Alhamdulillah sekarang sudah ada uangnya. Yang paling penting, kalau koperasi desa sudah berjalan, dia bisa langsung menyerap gabah petani,” kata Zulkifli.
Zulkifli menambahkan bahwa mekanisme yang akan diterapkan adalah koperasi desa yang membayar petani, kemudian Bulog yang akan membeli gabah dari koperasi. “Koperasi yang bayar, nanti Bulog yang beli (dari koperasi). Desa akan mandiri,” tegasnya.
Seluruh program pemerintah, termasuk bantuan pangan, akan disalurkan melalui KDMP. Hal ini dimaksudkan untuk memangkas rantai distribusi sehingga harga lebih stabil dan petani lebih sejahtera. “Saya minta semua proaktif. Camat, bupati, wali kota, sampai gubernur harus ikut aktif,” imbau Zulkifli.
Ia juga menekankan pentingnya sosialisasi hingga ke tingkat terbawah. “Sosialisasi juga penting, makanya ada Satgas. Tolong dibantu sampai ke satgas terbawah,” pintanya.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi, antara lain Wamendagri Bima Arya, Kepala Badan Pangan Nasional, anggota DPR RI Nazaruddin Dekgam, Kapolda Aceh, Kajati Aceh, Sekda Aceh, sejumlah wali kota dan bupati, serta kepala SKPA dan Kepala Biro di lingkungan Setda Aceh. Pertemuan ini menjadi langkah konkret dalam mempercepat implementasi program KDMP di Aceh.
Sumber: Original Content Provided.
