Safaruddin : Kemiskinan di Aceh Berdampak dari Faktor Pendidikan

Blangpidie | AcehJurnal.com – Pembangunan di Aceh harus didukung dengan sumber daya manusia. Berbicara soal kemiskinan di Aceh, ini juga terjadi akibat dampak dari faktor pendidikan.

Pernyataan ini disampaikan Wakil Ketua DPRA saat memberi Kuliah Umum dengan tema “Kebijakan Politik Dalam Bidang Pendidikan Terhadap Perguruan Tinggi Swasta di Aceh” di Kampus STKIP Muhammadiyah Aceh Barat Daya (Abdya), Kamis (1/4/2021).

Kegiatan tersebut juga merupakan bagian dari Reses I Tahun 2021 yang dilakukan di Daerah Pemilihannya di Dapil IX yang meliputi Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Aceh Singkil dan Subulussalam.

Menurutnya, pendidikan merupakan lokomotif pembangunan. Jika tidak dibarengi dengan SDM, maka pembangunan infrastruktur tidak bisa dikatakan satu daerah itu punya kemajuan.

“Kalau bicara kemajuan, sangat dihitung parameternya ketika naiknya persentase grafik infrastruktur harus didukung dengan sumber daya manusia,” kata Safaruddin.

Politisi Partai Gerindra ini memaparkan, apabila dilihat dari dinamika sosial di Aceh saat ini, persentase kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah (PR) besar pemerintah dalam menjawab tantangan dari anggaran yang dimiliki Aceh saat ini, baik di APBA maupun APBK.

Safaruddin merincikan, anggaran sebesar Rp16,9 triliun di Aceh jika dibandingkan dengan pemerintah provinsi tetangga yang hanya memiliki Rp11 triliun dengan jumlah penduduknya lebih kurang 14 juta jiwa. Sedangkan Aceh yang memiliki Rp16,9 triliun yang memiliki penduduk 5 juta jiwa itu, dalam nilai rata-rata nasional persentasenya termiskin di Sumatera.

“Jadi ini tantangan yang dimiliki Pemerintahan di Aceh baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota,” ujar Safaruddin.

Menurutnya, anggaran otomomi khusus yang digelontorkan untuk Aceh saat ini akan dikurangi. Pada tahun 2022 mendatang akan dikurangi 1 persen dari 2 persen yang diterima dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBN. Dana yang menurutnya merupakan “pil penenang” untuk Aceh itu juga akan berakhir dikucurkan pemerintah pusat pada 2027 mendatang.

“Jika terjadi pengurangan, maka APBA Aceh akan berkisar Rp 9 hingga Rp12 triliun. Bayangkan saja, Rp16,9 triliun itu Aceh tidak mampu menjawab tantangan kemiskinan dan tantangan ekonomi, bagaimana kalau tinggal Rp9 triliun. Jadi selagi ada, maka harus manfaatkan dan dikelola dengan baik,” ujar Safaruddin.

Jika Aceh ke depan tidak lagi memiliki Otsus, kata Safaruddin lagi, maka Aceh tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak bisa untuk melakukan peningkatan sumber daya manusia lagi. Ini dikarenakan sebagian besar APBA itu beban belanja rutinnya adalah gaji pegawai dan operasional para pejabat fungsional dan struktural.

“Jika tidak dilakukan perubahan pengelolaan anggaran, maka Aceh tidak akan mampu menjawab tantangan-tatangan ini (kemiskinan dan pengangguran),” pungkasnya. [Parlementaria]

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

spot_imgspot_img

HEADLINES

BERITA TERKAIT