Acehjurnal.com – BANDA ACEH – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Zulfadhli, menyambut positif keputusan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI yang telah menyepakati revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2025.
“Alhamdulillah, kita baru saja menerima informasi bahwa revisi UUPA telah resmi masuk Prolegnas Prioritas 2025,” ujar Zulfadhli di Banda Aceh, Rabu (10/9/2025).
Menurutnya, keputusan tersebut menjadi peluang strategis bagi Aceh untuk memperkuat keistimewaan dan kekhususan yang telah diatur dalam UUPA. “Ini patut kita syukuri. Keberhasilan ini tidak terlepas dari komitmen semua pihak dalam memastikan keberlanjutan pembangunan dan perdamaian di Aceh,” jelasnya.
Zulfadhli menilai, keberhasilan membawa revisi UUPA ke dalam Prolegnas tidak lepas dari komunikasi positif antara Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, dengan Presiden RI, Prabowo Subianto, serta pimpinan partai politik di tingkat nasional.
Namun, ia mengingatkan bahwa perjuangan Aceh tidak berhenti pada tahap ini. “Langkah pertama sudah tercapai, yaitu memasukkan revisi UUPA ke Prolegnas. Agenda penting berikutnya adalah mengawal substansi pasal-pasal revisi yang sudah diajukan DPRA dan Pemerintah Aceh ke DPR RI,” tegasnya.
Untuk itu, Zulfadhli menegaskan bahwa DPRA akan berkoordinasi dengan partai-partai nasional yang memiliki perwakilan di DPR RI agar proses pengawalan dapat berjalan secara maksimal.
“Sinergi ini penting untuk memastikan tidak ada pemangkasan kewenangan yang sudah melekat. Sebaliknya, revisi UUPA harus memperkuat perdamaian dan pembangunan di Aceh,” ucap Zulfadhli.
Di akhir pernyataannya, Zulfadhli mengajak seluruh komponen masyarakat Aceh untuk bersama-sama mengawal proses revisi UUPA tersebut. “Kami berharap pembahasan di DPR RI berjalan lancar tanpa hambatan. Karena itu, kami memohon doa dan dukungan dari rakyat, ulama, akademisi, mahasiswa, serta semua stakeholder di Aceh,” pungkasnya.
Sumber: Kantor Berita Aceh
