Refleksi 21 Tahun Referendum Aceh, Dari Konflik ke Tuntutan Referendum

Tingkatkan Peluang Investasi di Aceh, DPMPTSP Andalkan Medsos

BANDA ACEH | ACEHJURNAL.COM - Aceh memiliki potensi dan peluang dalam mengembangkan industri agro untuk menarik investor yang ingin menanamkan modalnya. Untuk menggenjot investor,...

Fadli Zon: Pangdam Jaya Ini Sudah ‘Offside’

JAKARTA -- Anggota Komisi Bidang Pertahanan DPR RI Fadli Zon menilai Panglima Kodam Jayakarta (Pangdam Jaya) TNI Mayor Jenderal Dudung Abdurachman telah memberikan perintah...

Surya Paloh Positif Covid-19

JAKARTA | Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh positif terinfeksi virus corona (Covid-19). Surya masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD)...

Seorang Polisi Ditemukan Meninggal Tergantung di Lhokseumawe

LHOKSEUMAWE | ACEHJURNAL.COM - Warga Gampong Panggoi, Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe digegerkan dengan penemuan sesosok mayat. Mayat yang kemudian diketahui berinisial FH tersebut...

Marthunis : UU Ciptaker Beri Peluang Investasi di Aceh, Khususnya UMKM

BANDA ACEH | ACEHJURNAL.COM – Undang-Undang Cipta Kerja menciptakan berbagai peluang investasi di provinsi Aceh. Salah satunya adalah memberikan kemudahan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil...

BANDA ACEH | Aceh dilanda konflik sejak paruh akhir 1970-an. Seturut keterangan sejarawan M.C. Ricklefs dalam Sejarah Indonesia Modern (2008, hlm. 626-627), konflik bermula dari kemuakan sebagian rakyat Aceh atas cara Jakarta mengelola Aceh. Meski kaya akan sumber gas alam cair, Jakarta hanya memberi porsi kecil keuntungannya untuk Aceh.

Orang Aceh juga tidak suka atas perampasan tanah rakyat dan kehadiran gerombolan preman yang dipelihara ABRI di sana. Kemuakan itu lalu memuncak jadi konflik menahun. Pemberontakan pertama yang diinisiasi oleh Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pimpinan Hasan Tiro berlangsung selama 1977 hingga 1982.

Sempat mengalami masa jeda, pemberontakan GAM muncul kembali pada 1988. Jakarta lantas menghadapinya dengan pendekatan militeristik. Teror dan intimidasi oleh ABRI terjadi di mana-mana, sementara GAM juga tak kendur menyerang pos-pos ABRI.

“Pada pertengahan 1990, karena memuncaknya pemberontakan, Jakarta mengirim pasukan Kostrad ke Aceh di bawah pimpinan Prabowo. Sejak saat itu hingga 1998, Aceh dianggap sebagai Daerah Operasi Militer (DOM), dan di situ diberlakukan hukum darurat perang,” tulis Ricklefs.

Setelah Soeharto jatuh pada Mei 1998, ABRI mulai melunak meski tingkat kekerasan di Aceh tak menurun. Kalangan mahasiswa yang peduli pada persoalan Aceh pun lebih berani menuntut pengusutan pelanggaran HAM di Aceh. Masalah Aceh tetap terpinggirkan hingga tahun berganti.

Hingga menyeruaklah wacana referendum Aceh pada awal 1999. Wacana ini tak muncul lewat GAM, melainkan dalam Kongres Mahasiswa dan Pemuda Aceh Serantau yang dihelat pada 31 Januari hingga 4 Februari 1999. Lalu, untuk mengawal ide referendum itu terbentuklah Sentral Informasi Referendum Aceh (SIRA).

SIRA dimotori oleh para mahasiswa Aceh. Ketua presidiumnya, Muhammad Nazar, kala itu baru lulus dari IAIN Ar-Raniry dan menjadi pengajar di sana. Tugas utama SIRA adalah mengkampanyekan terlaksananya referendum di Aceh dengan opsi merdeka atau tetap ikut Indonesia.

Sepanjang 1999, SIRA mengadakan serangkaian mobilisasi massa untuk mendukung referendum. Perlahan, usaha SIRA memperoleh dukungan tokoh-tokoh elit di Aceh. Tak kurang dari deklarator GAM Hasan Tiro dan panglimanya Abdullah Syafi’i ikut mendukung referendum sebagai solusi terbaik dibanding mengangkat senjata.

Meski begitu, aktivis SIRA menegaskan keberjarakannya dengan GAM. Muhammad Nazar pun menyatakan bahwa SIRA tidak memiliki kaitan organisasi dengan GAM.

“Indonesia menginginkan Aceh tetap menjadi bagian wilayahnya. GAM ingin Aceh merdeka. Bagi kami yang penting adalah keinginan itu ditransformasikan secara beradab, tanpa harus ada kekerasan,” kata Nazar sebagaimana dikutip Kompas (16/2/2003).

Akhirnya Pupus

Tak hanya menggema di Aceh, wacana referendum juga menarik minat kalangan elite politik di Jakarta. Kebetulan, munculnya tuntutan ini bertepatan dengan masa kampanye Pemilu 1999. Dengan segera ia jadi alat merebut hati rakyat Aceh.

“Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan memperjuangkan agar pelanggar HAM di Aceh diusut. PPP juga akan memperjuangkan referendum sesuai tuntutan masyarakat setempat. Demikian juru kampanye PPP Ghazali Abbas pada kampanye PPP di Banda Aceh, Kamis (27/5),” tulis harian Kompas (29/5/1999).

Wacana referendum pun direspons positif oleh Abdurrahman Wahid. Masalah Aceh adalah salah satu fokus yang hendak diselesaikan pemerintahannya. Gus Dur berharap setidaknya hal itu bisa menurunkan intensitas konflik di Aceh dan mengusahakan perundingan.

Kampanye referendum Aceh kian membesar memasuki November 1999. Usaha-usaha SIRA ternyata mampu menarik rakyat Aceh untuk memilih penyelesaian konflik dengan jalan damai. Sejumlah pawai referendum berhasil digelar di Kabupaten Aceh Timur, Aceh Utara, Aceh Jeumpa, Aceh Besar, Banda Aceh, Aceh Selatan, Aceh Barat, dan Pidie.

Puncaknya terjadi pada 8 November 1999, kala ratusan ribu rakyat Aceh menyemut di Masjid Raya Baturrahman, Banda Aceh. Dalam apa yang disebut sebagai Sidang Umum Masyarakat Pejuang Referendum—disingkat SU MPR, tampaknya sebagai sindiran kepada lembaga yang saat itu dipimpin Amien Rais—massa aksi lebih lantang menuntut referendum bagi Aceh.

Menanggapi aksi rakyat Aceh itu, Gus Dur kembali menunjukkan komitmennya terhadap referendum. Pada 16 November 1999, di tengah lawatannya ke Jepang, Gus Dur menjanjikan akan mempersiapkan referendum itu dalam tujuh bulan.

“Satu bulan diperkirakan untuk memutuskan sikap resmi pemerintah, dan enam bulan untuk mengadakan perundingan-perundingan,” tulis harian Kompas (17/11/1999).

Namun, perlu dicatat, meski Gus Dur menyatakan dukungan, ia punya pemahaman sendiri atas referendum yang berbeda dari yang dikehendaki orang Aceh. Hal itu terungkap kemudian dalam biografi tentang Presiden Gus Dur yang ditulis oleh Greg Barton.

“Secara pribadi, Gus Dur menjelaskan bahwa apa yang ada dalam benaknya bukanlah suatu referendum mengenai kemerdekaan melainkan mengenai bentuk-bentuk otonomi,” tulis Barton dalam Biografi Gus Dur (2017, hlm. 385).

Mendapat angin segar, kampanye referendum pun sampai juga ke Jakarta. Pada 25 November, sekira 3.000 massa dari Forum Perjuangan dan Keadilan Rakyat Aceh (Fopkra) berunjuk rasa di Gedung MPR/DPR. Massa yang merupakan perantauan Aceh di Jawa ini menuntut pemerintah pusat segera melaksanakan referendum di Aceh.

Sumber : Tirto.id

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

HEADLINES

Tingkatkan Peluang Investasi di Aceh, DPMPTSP Andalkan Medsos

BANDA ACEH | ACEHJURNAL.COM - Aceh memiliki potensi dan peluang dalam mengembangkan industri agro untuk menarik investor yang ingin menanamkan modalnya. Untuk menggenjot investor,...

Fadli Zon: Pangdam Jaya Ini Sudah ‘Offside’

JAKARTA -- Anggota Komisi Bidang Pertahanan DPR RI Fadli Zon menilai Panglima Kodam Jayakarta (Pangdam Jaya) TNI Mayor Jenderal Dudung Abdurachman telah memberikan perintah...

Surya Paloh Positif Covid-19

JAKARTA | Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh positif terinfeksi virus corona (Covid-19). Surya masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD)...

BERITA TERKAIT

Tingkatkan Peluang Investasi di Aceh, DPMPTSP Andalkan Medsos

BANDA ACEH | ACEHJURNAL.COM - Aceh memiliki potensi dan peluang dalam mengembangkan industri agro untuk menarik investor yang ingin menanamkan modalnya. Untuk menggenjot investor,...

Fadli Zon: Pangdam Jaya Ini Sudah ‘Offside’

JAKARTA -- Anggota Komisi Bidang Pertahanan DPR RI Fadli Zon menilai Panglima Kodam Jayakarta (Pangdam Jaya) TNI Mayor Jenderal Dudung Abdurachman telah memberikan perintah...

Surya Paloh Positif Covid-19

JAKARTA | Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh positif terinfeksi virus corona (Covid-19). Surya masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD)...