Pj. Gubernur harus punya komitmen memperjuangkan Kewenangan Aceh

Acehjurnal | Banda Aceh – Menanggapi dinamika penunjukkan Pj. Gubernur Aceh pada Juli mendatang, The Aceh Institute menggelar diskusi bertajuk “Siapakah Sosok Tepat Pj Gubernur Aceh?”. yang berlangsung secara daring pada 26 Mei yang lalu. Kegiatan ini merupakan salah satu program Balee Seumike yang digelar sebulan sekali oleh Aceh Institute.

Dalam pembukaan diskusi, Muazzinah menyatakan bahwa diskusi ini bertujuan untuk melihat bagaimana sosok Pj. Gubernur yang paling tepat memimpin Aceh mengingat banyaknya persoalan krusial dalam pembangunan Aceh. Diskusi ini menghadirkan Otto Syamsuddin Ishak dari Akademisi, Bardan Sahidi dari DPRA, serta Teungku Jamaika dan Cut Meutia dari masyarakat sipil.

Pada kesempatan pertama, Otto menilai semestinya partai-partai politik di Aceh dapat menggunakan jalur resmi seperti DPRA untuk melakukan lobby-lobby politik terkait dengan penunjukkan Pj. Gubernur. Namun, Otto melihat bahwa terpecahnya suara masyarakat menjadi masalah dalam proses lobby-lobby ini untuk menentukan siapa sosok Pj. Gubernur yang tepat.

Dalam hal ini, Teungku Jamaika menanggapi bahwa sosok Pj. Gubernur harusnya berasal dari kalangan militer.

“Pj. Gubernur sangat layak dipegang oleh sosok dari kalangan militer yang memiliki karakter yang tegas, yang mampu menjamin keamanan, berintegritas tinggi, paham NKRI dan memiliki sistem komando yang kuat” tutur Jamaika.

Beda halnya tanggapan Cut Meutia, ia beranggapan seharusnya sosok Pj. Gubernur cukup dari kalangan sipil dan kalaupun dibolehkan berasal dari Aceh.

“Pj. Gubernur nantinya bukannya hanya sebagai administrator atau mengisi kekosongan jabatan semata, namun juga harus mampu membangun Aceh” tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, Bardan Sahidi menegaskan beberapa poin yang semestinya dimiliki oleh Pj. Gubernur Aceh nantinya yaitu: orang Aceh yang muslim, mampu menjalankan syariat dan memahami masalah Aceh; mempunyai komitmen yang kuat untuk menjaga perdamaian dan pembangunan berkelanjutan serta memperjuangkan kewenangan Aceh yang termaktub dalam MoU Helsinki, UUPA, UU Keistimewaan Aceh dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya, khususnya terkait dengan bendera dan lambang Aceh, menunstaskan program reintegrasi dan mempertahankan program JKA; mempunyai komitmen dan komunikasi yang baik dengan semua stakeholders pembangunan Aceh; mempunyai komitmen untuk menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pemilu di tahun 2024, serta; memperjuangkan program-program strategis nasional.

Di penghujung diskusi, Muazzinah mengharapkan siapapun yang ditunjuk menjadi Pj. Gubernur Aceh ke depannya dapat menjaga kepentingan dan meneruskan pembangunan Aceh ke depannya. []

Advertisement
Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

spot_imgspot_img

HEADLINES

BERITA TERKAIT