Pelabuhan Bebas Sabang Mati Suri, Ini Respon Sulaiman SE

- Advertisement -
- Advertisement -

BANDA ACEH | ACEHJURNAL.COM – Anggota DPRA Sulaiman SE menilai, saat ini Badan Pengelolaan Kawasan Sabang (BPKS) berjalan sendiri dalam menjalankan fungsinya mengelola Pelabuhan Bebas Sabang. Ini dibuktikan dengan tidak optimalnya manfaat pelabuhan bebas Sabang dalam peningkatan ekonomi Aceh.

“Pelabuhan Bebas Sabang itu ibarat layangan, dilepas tapi diikat. Tidak ada manfaatnya untuk Aceh, ada tapi terkesan tidak ada (mati suri),” kata Sulaiman SE saat konferensi pers usai Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Rancangan Qanun Aceh tentang Tata Niaga Komoditas Aceh, di Hotel Nagoya Inn Sabang, Rabu (10/8/2022).

Anggota Pansus Tata Niaga Komoditar Aceh (TNKA) DPRA ini juga turut mengkritisi pimpinan di jajaran di BPKS yang selama ini tidak pernah mengkordinasikan apapun dengan pihak lain, khsusunya DPRA, dalam hal mengelola Pelabuhan Bebas Sabang.

“Apa itu dengan Wali Kota, DPRK, Pemerintah Aceh, DPRA maupun pengusaha. Mereka (BPKS) berjalan sendiri sesuka mereka. Itu yang saya lihat selama BPKS hidup,” tegas Sulaiman SE.

Politikus Partai Aceh ini menambahkan, DPRA sebelumnya telah beberapa kali ingin bertemu dengan kepala BPKS, namun pihak BPKS kerap mengatakan tidak memiliki waktu untuk bertemu.

“Mereka mengatakan lagi sibuk. Besoknya tau-tau mereka lagi santai-santai. Padahal sangat penting pertemuan beliau (kepala BPKS) dengan kami (DPRA). Seharusnya dibahas bersama di mana masalahnya (Pelabuhan Bebas Sabang), mari kita cari solusi atau dobrak secara bersama-sama,” ujar Sulaiman SE.

Secara undang-undang, lanjut Sulaiman, hanya Aceh yang diberi kewenangan memiliki undang-undang khusus yakni Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) yang tidak dimiliki daerah manapun di Indonesia, termasuk Papua.

“Tapi kenapa Aceh hari ini seperti ini? itu karena kita tidak kompak. Kita hanya bisa menyalahkan orang lain. Kita masih membeda-bedakan suku bangsa yang ada di sini. Padahal semua yang ada atau tinggal di Aceh seharusnya bersama-sama untuk membangun Aceh,” ujar Ketua BKD DPRA ini.

Sementara itu terkait kepedulian pusat terhadap Aceh, Sulaiman menilai pemerintah pusat terkesan tega melihat kondisi Aceh yang saat ini tidak maju-maju.

“Pusat tega melihat Aceh miskin. Jika kita semua pihak di Aceh tidak kompak dan bersama-sama mendobrak pusat untuk memperjuangakan apapun persoalan Aceh, maka Aceh akan terus seperti ini. Jangan asal kami bicara soal UUPA itu terkesan hanya tanggung jawab Partai Aceh. UUPA itu milik semua elemen dan kalangan masyarakat Aceh. Kekhususan dan kewenangan yang dimiliki Aceh harus kita perjuangakan bersama-sama semua kalangan di Aceh. Jika Aceh kompak, insya Allah Aceh akan maju,” pungkasnya. []

- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

spot_imgspot_img

HEADLINES

BERITA TERKAIT