Pansus Revisi Qanun Usulkan Hak Keuangan Wali Nanggroe Aceh Tidak Terikat Pergub

Banda Aceh | AcehJurnal.com – Tim Panitia Khusus (Pansus) Lembaga Wali Nanggroe DPRA mengusulkan agar hak keuangan Wali Nanggroe tidak terikat dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Aceh.
Hal ini disampaikan Wakil Ketua Pansus Lembaga Wali Nanggroe, Saiful Bahri alias Pon Yaya pada sidang paripurna tahun 2021 dalam rangka persetujuan penetapan rancangan Qanun Aceh usul inisiatif DPRA dan laporan Reses II Pimpinan dan Anggota DPRA, Kamis (2/9/2021).
“Tentang Hak Keuangan Wali Nanggroe yang tidak terikat dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Aceh. Sehingga ada standar anggaran yang tersedia,” sebut Saiful Bahri alias Pon Yaya.
Pon Yaya menyebutkan, peran dan kedudukan serta kemuliaan Wali Nanggroe Aceh dapat lebih maksimal menjalankan tugas dan fungsinya dalam kehidupan masyarakat Aceh, nasional maupun internasional. Ia mencontohkan, ketersediaan anggaran di Lembaga Wali Nanggroe seperti anggaran protokoler dan lainnya untuk memfasilitasi tamu negara, baik tingkat nasional maupun tamu negara asing yang berkunjung, serta perjalanan yang cukup. Agar dapat mempromosikan Perdamaian Aceh maupun Kepentingan Pembangunan Aceh kepada masyarakat Nasional maupun masyarakat Dunia.
“Banyaknya Pihak Internasional yang terlibat dalam proses Perdamaian Aceh di Helsinki serta bantuan dunia Internasional untuk rehab rekon Aceh pasca tsunami, adalah potensi besar untuk Pembangunan Kesejahteraan Rakyat Aceh dimasa depan. Hendaknya juga tersedia anggaran untuk riset atau kajian, diplomasi dan lainnya,” kata Pon Yaya.
Selanjutnya, kewenangan dalam Dinul Islam, agar tidak terjadi dualisme atau duplikasi kewenangan, hal ini sebaiknya dalam Rancangan Qanun Wali Nanggroe dapat diserahkan sepenuhnya kepada Majelis Permusyawatan Ulama (MPU) Aceh, namun harus ada bentuk koordinatif dan konsultatif diantara kedua Lembaga ini, sehingga terdapat klausula saling memperkuat dan saling mendukung.
Advertisement

Kemudian Lembaga Wali Nanggroe Aceh memiliki kewenangan sebagai pemimpin adat. Kewenangan ini diperkuat lagi sehingga akan berdampak dalam kehidupan masyarakat Aceh. Sehingga bisa disambungkan dengan kewenangan Wali Nanggroe dalam menjaga kekayaan khazanah Aceh, maupun Kewenangan Wali Nanggroe sebagai Penjaga Perdamaian Aceh dan sebagai Pemersatu Rakyat Aceh.
“Dalam hal Adat ini Wali Nanggroe sebaiknya diberi kewenangan yang cukup untuk bisa memanggil dan memberikan nasehat dan atau pendapatnya terhadap sebuah masalah yang ada dalam masyarakat Aceh, baik untuk lembaga/organisasi Pemerintahan Aceh, maupun lembaga/organisasi vertikal yang ada di Aceh. Tujuannya untuk melindungi Wali Nanggroe dari aspek pencemaran nama baik,” sebut Pon Yaya.
Selain itu, kedudukan Wali Nanggroe Aceh yang diharapkan sebagai Lembaga Mulia dan terhormat serta merepresentasikan kehormatan Rakyat Aceh masa kini dan masa depan. Sebaiknya dalam Raqan Wali Nanggroe Aceh ini dipersyaratkan untuk seorang calon Wali Nanggroe dan Waliyul Ahdi (Wakil) Wali Nanggroe, dapat menguasai dinamika politik dan sosial masyarakat Aceh sendiri, dinamika politik dan sosial nasional serta dinamika politik dan sosial masyarakat dunia.
Soal bendera dan lambang, tambahnya, dalam Raqan Wali Nanggroe hendaknya ada penegasan untuk Bendera dan Lambang Wali Nanggroe. Sehingga dapat dikenali sebagai ciri khusus dan istimewa oleh rakyat Aceh, nasional maupun dunia dalam kedudukannya sebagai representasi rakyat Aceh yang personal dan independent. []

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

spot_imgspot_img

HEADLINES

BERITA TERKAIT