Nasir Djamil Usulkan Kekhususan Aceh dan Dana Otsus Harus Abadi, Ini Alasannya  

JAKARTA | ACEHJURNAL.COM – Anggota DPR RI asal Aceh, M. Nasir Djamil mengusulkan agar Pemerintah Pusat wajib mengakomomir perpanjangan dana otonomi khusus (otsus) agar abadi di Provinsi Aceh. Pernyataan ini disampaikan M. Nasir Djamil selaku Ketua Forum Bersama (FORBES) DPR/DPD RI saat berdiskusi dengan tim Perancang Undang-Undang Badan Keahlian DPR-RI pada Senin (13/7) kemarin. Dalam rapat itu, pihaknya melakukan telaah dalam rangka persiapan penyusunan naskah akademik dan draft Revisi UUPA.

“Kita berharap Pemerintah pusat ada itikad baik agar dana otsus untuk Aceh tetap abadi. Karena Aceh memiliki sejarah panjang atas perjalanan kemerdekaan bangsa Indonesia,” kata M. Nasir Djamil ketika diwawancarai via telepon seluler, Selasa (14/7) malam.

Politisi PKS ini menjelaskan, Aceh layak mendapat kucuran dana otsus secara abadi. Ini dikarenakan status Aceh sebagai daerah otonomi khusus, dimana memiliki perspektif historis maupun ekses dari konflik yang berkepanjangan. Secara historis, Aceh merupakan daerah modal dibalik sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, melewati fase konflik dan berakhir dengan perjanjian damai MoU H

Advertisement

elsinki. Sehingga daerah yang dijuluki Bumi Serambi Mekkah tersebut memiliki otonomi khusus untuk mengatur segala kewenangannya sendiri. Ini sebagaimana diatur dalam butir-butir perjanjian damai MoU Helsinki dan turunan UUPA.

“Jadi Aceh jangan hanya sebatas diberikan gelar daerah otonomi khusus saja. Namun juga kucuran dana otsus juga wajib disalurkan. Sebagai rakyat Aceh, ini menjadi catatan kita untuk bersama-sama memperjuangkannya. Karena Aceh jangan hanya dilihat sebatas konteks resolusi konflik dan berakhir pada perdamaian saja. Namun juga dilihat dari nilai historisnya,” tambah M. Nasir Djamil.

Ia juga turut mengajak seluruh masyarakat Aceh agar bersama-sama menyatukan satu visi dan misi dalam menjaga kekhususan Aceh tersebut. Pasalnya, katanya lagi, butir-butir MoU Helsinki dan turunan UUPA menjadi kepentingan seluruh rakyat Aceh seutuhnya.

“Intinya Aceh harus kompak dulu. Mari kita libatkan seluruh pihak, baik ulama, akademisi, praktisi dan pelaku sejarah. Terlebih lagi UUPA ini lahir dari rahim perjanjian MoU Helsinki. Maka sepenuhnya perlu merujuk kepada segala ketentuan yang tercantum dalam MoU Helsinki,” pungkasnya. []

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

spot_imgspot_img

HEADLINES

BERITA TERKAIT