MK Tolak Partai Lokal Jadi Peserta Pemilu

Tingkatkan Peluang Investasi di Aceh, DPMPTSP Andalkan Medsos

BANDA ACEH | ACEHJURNAL.COM - Aceh memiliki potensi dan peluang dalam mengembangkan industri agro untuk menarik investor yang ingin menanamkan modalnya. Untuk menggenjot investor,...

Fadli Zon: Pangdam Jaya Ini Sudah ‘Offside’

JAKARTA -- Anggota Komisi Bidang Pertahanan DPR RI Fadli Zon menilai Panglima Kodam Jayakarta (Pangdam Jaya) TNI Mayor Jenderal Dudung Abdurachman telah memberikan perintah...

Surya Paloh Positif Covid-19

JAKARTA | Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh positif terinfeksi virus corona (Covid-19). Surya masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD)...

Seorang Polisi Ditemukan Meninggal Tergantung di Lhokseumawe

LHOKSEUMAWE | ACEHJURNAL.COM - Warga Gampong Panggoi, Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe digegerkan dengan penemuan sesosok mayat. Mayat yang kemudian diketahui berinisial FH tersebut...

Marthunis : UU Ciptaker Beri Peluang Investasi di Aceh, Khususnya UMKM

BANDA ACEH | ACEHJURNAL.COM – Undang-Undang Cipta Kerja menciptakan berbagai peluang investasi di provinsi Aceh. Salah satunya adalah memberikan kemudahan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil...

JAKARTA – Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua yang menyoal partai politik lokal Papua tidak dapat menjadi peserta dalam pemilu.

Ketua Umum Partai Papua Bersatu Krisman Dedi Awi Janui Fonataba mengajukan pengujian Pasal 28 Ayat (1) dan Ayat (2) UU Otonomi Khusus lantaran partai itu tidak dapat mengikuti pemilihan umum anggota legislatif pada tahun 2019.

Dalam sidang pengucapan putusan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin, yang disiarkan secara daring, Hakim Konstitusi Arief Hidayat mengatakan bahwa Pasal 28 UU Otonomi Khusus mengatur kekhususan mengenai partai politik di Papua berkaitan dengan rekrutmen yang memprioritaskan orang asli Papua dan wajib meminta pertimbangan kepada Majelis Rakyat Papua.

Hal itu berbeda dengan Aceh yang diberi kekhususan membentuk partai politik lokal yang dalam hal mekanisme seleksi dan rekrutmen partai politik dilakukan secara mandiri oleh partai politik.

“Pengaturan partai politik di Papua sebagaimana termaktub dalam Pasal 28 UU 21/2001 bukanlah dimaksudkan sebagai partai politik lokal sebab pengaturan partai politik dalam UU 21/2001 tidak secara tegas dikatakan dan sekaligus dimaknai sebagai partai politik lokal,” tutur Arief Hidayat.

Selain itu, kekhususan dalam hal rekrutmen politik oleh partai politik nasional yang memprioritaskan masyarakat asli Papua dan mewajibkan meminta pertimbangan kepada Majelis Rakyat Papua dinilai sudah sesuai dengan semangat otonomi khusus Papua.

Dengan adanya kewajiban itu, Mahkamah Konstitusi memandang orang-orang asli Papua memiliki peran penting dan bertindak sebagai subjek utama.

Justru melalui partai politik nasional, Arief Hidayat menuturkan bahwa keterlibatan orang asli Papua di tingkat politik nasional lebih terjamin karena kaderisasi tidak terbatas di tingkat lokal dan karier politik mungkin sampai tingkat nasional sehingga aspirasi atau kepentingan terkait dengan Papua lebih mudah tersalurkan.

“Dengan demikian, meskipun tidak diberikan kekhususan untuk membentuk partai politik lokal, adanya ketentuan untuk memprioritaskan orang asli Papua dan kewajiban untuk meminta pertimbangan Majelis Rakyat Papua dalam rekrutmen politik oleh partai politik nasional lebih memberikan jaminan pengembangan sumber daya manusia di bidang politik bagi orang asli Papua pada khususnya dan penduduk Papua pada umumnya,” kata Arief Hidayat. [ANTARA]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

HEADLINES

Tingkatkan Peluang Investasi di Aceh, DPMPTSP Andalkan Medsos

BANDA ACEH | ACEHJURNAL.COM - Aceh memiliki potensi dan peluang dalam mengembangkan industri agro untuk menarik investor yang ingin menanamkan modalnya. Untuk menggenjot investor,...

Fadli Zon: Pangdam Jaya Ini Sudah ‘Offside’

JAKARTA -- Anggota Komisi Bidang Pertahanan DPR RI Fadli Zon menilai Panglima Kodam Jayakarta (Pangdam Jaya) TNI Mayor Jenderal Dudung Abdurachman telah memberikan perintah...

Surya Paloh Positif Covid-19

JAKARTA | Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh positif terinfeksi virus corona (Covid-19). Surya masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD)...

BERITA TERKAIT

Tingkatkan Peluang Investasi di Aceh, DPMPTSP Andalkan Medsos

BANDA ACEH | ACEHJURNAL.COM - Aceh memiliki potensi dan peluang dalam mengembangkan industri agro untuk menarik investor yang ingin menanamkan modalnya. Untuk menggenjot investor,...

Fadli Zon: Pangdam Jaya Ini Sudah ‘Offside’

JAKARTA -- Anggota Komisi Bidang Pertahanan DPR RI Fadli Zon menilai Panglima Kodam Jayakarta (Pangdam Jaya) TNI Mayor Jenderal Dudung Abdurachman telah memberikan perintah...

Surya Paloh Positif Covid-19

JAKARTA | Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh positif terinfeksi virus corona (Covid-19). Surya masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD)...