Acehjurnal.com – Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh Barat mempertanyakan kelanjutan proses hukum laporan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat yang telah diajukan ke Polda Aceh sejak April 2024. Hingga kini, kasus dugaan pungutan liar dalam pengelolaan Pelabuhan Jetty Meulaboh belum menunjukkan perkembangan berarti.
Koordinator GeRAK Aceh Barat, Edy Syahputra, menegaskan pentingnya transparansi dari Polda Aceh dalam menangani laporan tersebut. “Kami meminta Polda Aceh terbuka kepada publik, apalagi kasus ini menyangkut dugaan pungli dalam pengelolaan Pelabuhan Jetty Meulaboh,” kata Edy kepada media pada Sabtu, 8 November 2025.
Edy menjelaskan bahwa laporan tersebut awalnya diajukan oleh anggota DPRK Aceh Barat, Ramli. Laporan itu berisi dugaan pelanggaran prosedur perizinan, maladministrasi, hingga pungutan liar dalam pengelolaan pelabuhan. Namun, setelah lebih dari satu tahun berlalu, belum ada kejelasan hasil penyelidikan dari pihak kepolisian.
“Penuntasan kasus ini penting untuk membongkar dugaan penyalahgunaan kewenangan dan memastikan siapa saja yang terlibat dalam proses perizinan tersebut,” ujarnya menekankan pentingnya penyelesaian kasus.
Menurut Edy, pelabuhan merupakan fasilitas publik yang seharusnya dikelola dengan prinsip keterbukaan. Setiap pungutan, kata dia, harus memiliki dasar hukum yang jelas karena menyangkut pelayanan publik dan potensi pendapatan daerah.
“Maka sudah sepatutnya laporan yang diajukan mendapat kepastian hukum. Jangan dibiarkan berlarut-larut,” tegasnya menyoroti perlunya kepastian hukum dalam proses ini.
GeRAK juga mendesak pemerintah daerah untuk lebih aktif memastikan pengelolaan Pelabuhan Jetty berada di bawah kontrol publik. Langkah yang diminta termasuk melakukan audit keuangan, pemeriksaan izin, dan membuka akses data secara transparan.
“Transparansi dan penegakan hukum yang tegas menjadi pondasi utama membangun sistem pengelolaan pelabuhan yang sehat,” pungkas Edy menutup pernyataannya.
Sumber: AJNN
