Jubir PA Pase Ajak Semua Elemen Rakyat Aceh Kompak Memperjuangkan MoU Helsinki

Jaksa Pinangki Diduga Coba Samarkan Duit Suap dari Djoko Tjandra

JAKARTA | ACEHJURNAL.COM - Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung menyebut Jaksa Pinangki Sirna Malasari menerima suap dari Djoko Tjandra lewat Andi Irfan Jaya sebesar...

Gatot Nurmantyo Beberkan Dirinya Dicopot Sebagai Panglima TNI Karena Putar Fil G30S/PKI

JAKARTA | ACEHJURNAL.COM - Presidium Komite Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo, menceritakan kembali latar belakang dicopotnya oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi)...

Suami Salat Subuh, Istri Pasok Pria Ke Kamarnya di Langsa

LANGSA | ACEHJURNAL.COM - Warga Gampong Paya Bujok Tunong, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa geram. Pasalnya, warga mendapati paangan non muhrim yang diduga melakukan...

Dipukul Rekannya, TKI Asal Aceh Meninggal Dunia di Malaysia

TAPAKTUAN | ACEHJURNAL.COM - Seorang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Aceh Selatan, Zulman, 30, tewas di Malaysia, setelah dia mengalami luka serius akibat menjadi...

Jumat Besok, DPRA Kembali Gelar Lanjutan Sidang Interpelasi Terhadap Plt Gubernur Aceh

BANDA ACEH | ACEHJURNAL.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) kembali menggelar jadwal lanjutan sidang interpelasi terhadap Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah. Sidang lanjutan...

LHOKSEUMAWE | ACEHJURNAL.COM – Juru Bicara DPW Partai Aceh Wilayah Pase, Kabupaten Aceh Utara, Amiruddin meminta kepada seluruh rakyat Aceh agar terus berkomitmen memperjuangkan segala kekhususan Aceh. Ajakan tersebut melibatakan
unsur akademisi, ormas, mahasiswa, DPRA/DPRK, Gubenur/bupati dan GAM untuk memperkokoh persatuan dalam mengadvokasi serta memperjuangkan hak-hak Aceh yg telah tertuang Dalam perjanjian MoU Helsinki.

Permintaan tersebut disampaikan usai seminar diskusi MoU Helsinki dan isu Kekenian, dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan, yang digelar Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) Aceh Utara, di aula Fakultas Dakwah IAIN Lhokseumawe, Kamis (23/7/2020).

“Seluruh rakyat Aceh termasuk akademisi, dan anggota legislatif tingkat Kabupaten –kota maupun Propinsi, harus kompak dalam memperjuangkan hak-haknya Aceh yang telah tertuang dalam Mou Helsinki, “ kata Amiruddin pada Jumat (24/7/2020).

Menurutnya, dari 74 poin MoU, baru hanya 26 poin saja baru dijalankan dengan berakhirnya masa tugas AMM. Sedangkan, 11 poin yang menjadi kunci resolusi konflik, sama sekali belum dijalankan. Amiruddin merincikan seperti pembentukan pengadilan HAM, pelibatan auditor asing dalam memantau hasil pembagian dan pengelola pendapatan Aceh, Aceh berhak memungut pajak di semua sumber pendapatan dan lain-lain.

“16 poin pun yang telah diratifikasi dalam UUPA ternyata masih ada juga yg bertentangan dengan poin-poin MoU Helsinki,” tambah Amiruddin.

Menurutnya, sebagaimana poin 136 tentang Aceh berhak melakukan perdagangan bebas dengan tanpa hambatan pajak, cukai, tarif dan administratif. Nyatanya ketika disahkan UUPA di pasal 167 perdangangan Aceh tak bebas lagi dan telah direduksi.

Sehingga Aceh dalam melakukan perdagangan bebas wajib merujuk pada perundang undangan yang berlaku seluruh indonesia, hal ini terbukti pemerintah pusat telah melakukan reduksi kebebasan perdagangan bebas Aceh. Ini diperkuat kembali dengan dilahirkan Peraturan Pemerintah no 3 tahun 2015 tentang kewenangan pemerintah pusat bersifat nasional di Aceh. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut jelas-jelas telah melanggar MoU Helsinki. Sehingga berdampak di lapangan sangat meluas. Contohnya kasus harga gula pasir di Thailand Rp 6 ribu per kg transport dengan tafsiran 1000/kg. Sedangkan keuntungan pedagang 1000/kg dimana seharusnya harga gula pasir di Aceh 8000/kg.

“Namun yang kita temukan di lapangan rakyat membeli gula pasir dengan harga 18 ribu /kg, ini semua akibat pembatasan dalam regulasi aturan tentang perdagangan Bebas Aceh dan perizinan jatah kuota gula Aceh masih di pegang pemerintah pusat,” tambahnya.

Seharus dalam penjanjian kalau memang para pihak punya komitmen penuh terhadap kesepakatan MoU Helsinki, Pemerintah Pusat tinggal meratifikasi saja semua poin poin MoU ke dalam Undang-undang Pemerintah Aceh (UUPA). Artinya, tak perlu lagi menambah dan menguranginya lagi dari normatif poin poin perjanjian tersebut.

“Hanya 17 poin yang dijalankan sesuai dengan kesepatan tersebut, yg lainnya belum, entah kapan, apa akan terulang kembali sebagaimana perjanjan Lamteh,” ujarnya lagi.

Maka pada kesempatan seminar diskusi MoU yg di adakan LPSM, Amiruddin meminta semua elemen di Aceh baik DPD RI asal Aceh, DPRA, Gubernur, para akademisi, mahasiswa, ormas dan seluruh rakyat Aceh wajib bersatu menuntut hak-hak Aceh yang telah tertuang dalam MoU Helsinki. Pasalnya, katanya lagi, itu menjadi hak anak cucu sebagai generasi bansa Aceh ke depan. Diantaranya tentang hak Aceh melakukan perdagangan bebas, hak memungut pajak di semua sektor pendapatan, hak pengelolaan hasil Alam Aceh, hak pembahagian pendapatan 70%. Hak sebuah lembaga peradilan HAM, Hak marwah lambang dan simbol Aceh, dan yang utama adalah hak pembahagian kewenagan yaitu 6 kewenangan pemerintah pusat di Aceh sedangkan selebihnya semua menjadi kewenangan Aceh.

“Semua elemen yg ada di Aceh perlu memperjuangkan agar UUPA segera di amandemen supaya pasal pasalnya sesuai dgn semua poin poin MoU, sedangkan beberapa PP yang telah disahkan oleh Pemerintah pusat ternyata telah mereduksi kewenagan Aceh supaya di cabut oleh pemerintah Pusat,” kata Amiruddin.

Diantaranya PP 77 tentang lambang daerah, PP no 3 tentang kewenangan pemerintah pusat bersifat nasional di Aceh, PP no 23 tentang pengelolaan hasil alam dan permen tapal batas. Bila tidak dicabut maka di khawatirkan memicu konplik regulasi selalu di Aceh dalam pelaksanaan pemerintahan dan muncul kekecewaan yang meluas terus menerus terhadap pemerintah pusat. Menurutnya, ini akan menjadi bom waktu terhadap akibat muncul gejolak baru dan bisa memicu lahirnya kembali kelompok kelompok yang tidak diinginkan.

Pemenuhan hak ini penting demi menjaga harkat dan martabat pemerintah pusat dan menumbuhkan kembali tingkat kepercayaan masyarakat Aceh dan dunia kepada pemerintah pusat.

“Hendaknya pemerintah pusat untuk segera merealisasikan butir-butir tersebut, kerena butir MoU itu nyawa Aceh dan hak masyarakat Aceh,” jelasnya.

“Tentunya kita menginginkan Aceh tetap aman dan damai, namun demikian untuk menjaga itu pemerintah pusat diharapkan dapat menunjukkan kearifan dan kebijaksanaannya dalam merealisasikan butir-butir kesepakatan Helsinki yang menjadi pondasi dan dasar perdamaian itu dapat diwujudkan,” pungkasnya.[]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Hot Topics

Jaksa Pinangki Diduga Coba Samarkan Duit Suap dari Djoko Tjandra

JAKARTA | ACEHJURNAL.COM - Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung menyebut Jaksa Pinangki Sirna Malasari menerima suap dari Djoko Tjandra lewat Andi Irfan Jaya sebesar...

Gatot Nurmantyo Beberkan Dirinya Dicopot Sebagai Panglima TNI Karena Putar Fil G30S/PKI

JAKARTA | ACEHJURNAL.COM - Presidium Komite Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo, menceritakan kembali latar belakang dicopotnya oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi)...

Suami Salat Subuh, Istri Pasok Pria Ke Kamarnya di Langsa

LANGSA | ACEHJURNAL.COM - Warga Gampong Paya Bujok Tunong, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa geram. Pasalnya, warga mendapati paangan non muhrim yang diduga melakukan...

Related Articles

Jaksa Pinangki Diduga Coba Samarkan Duit Suap dari Djoko Tjandra

JAKARTA | ACEHJURNAL.COM - Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung menyebut Jaksa Pinangki Sirna Malasari menerima suap dari Djoko Tjandra lewat Andi Irfan Jaya sebesar...

Gatot Nurmantyo Beberkan Dirinya Dicopot Sebagai Panglima TNI Karena Putar Fil G30S/PKI

JAKARTA | ACEHJURNAL.COM - Presidium Komite Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo, menceritakan kembali latar belakang dicopotnya oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi)...

Suami Salat Subuh, Istri Pasok Pria Ke Kamarnya di Langsa

LANGSA | ACEHJURNAL.COM - Warga Gampong Paya Bujok Tunong, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa geram. Pasalnya, warga mendapati paangan non muhrim yang diduga melakukan...