Acehjurnal.com, BANDA ACEH – Krisis kepemimpinan yang parah tengah mengguncang Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS). Secara mengejutkan, seluruh jajaran deputi dan wakil kepala lembaga tersebut secara kolektif melayangkan mosi tidak percaya, mendesak Gubernur Aceh untuk segera mencopot Kepala BPKS, Iskandar Zulkarnaen, dari jabatannya.
Sikap bulat ini tertuang dalam sebuah surat resmi bertanggal 23 Agustus 2025 yang ditujukan langsung kepada Gubernur Aceh selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang (DKS). Surat tersebut menelanjangi delapan masalah fundamental yang dituding menjadi biang keladi rusaknya tata kelola lembaga dan terhambatnya program strategis BPKS di bawah kepemimpinan Iskandar Zulkarnaen.
“Kami yang bertanda tangan di bawah ini, Manajemen Badan Pengusahaan Kawasan… dengan ini menyatakan Mosi Tidak Percaya kepada Kepala BPKS saudara Iskandar Zulkarnaen,” demikian bunyi pembuka surat yang ditandatangani oleh lima pimpinan teras BPKS.
Para penandatangan mosi bersejarah ini adalah Wakil Kepala BPKS Hendra Budiansyah, Deputi Umum Fajran Zain, Deputi Komersial dan Investasi Jaiting Pribadi, Deputi Teknik Azwar Husein, dan Deputi Pengembangan Usaha Ridha Amri.
Menurut surat tersebut, sumber utama masalah adalah gaya kepemimpinan Iskandar Zulkarnaen yang dinilai otoriter dan “one man show”. Ia dituding merusak sistem kerja dengan mengabaikan hierarki dan struktur organisasi (SOTK), sering mengambil keputusan sepihak, dan tidak membangun komunikasi yang transparan dengan jajaran di bawahnya.
“Beberapa naskah Telaah Staf dibuat dan ditandatangani sendiri, melupakan azas kolektif kolegial,” tulis para deputi, menggambarkan kultur kerja yang tidak sehat.
Lebih jauh, mosi tersebut menyoroti dugaan penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi. Iskandar Zulkarnaen dituding memanfaatkan fasilitas lembaga untuk perjalanan yang tidak sesuai dengan penugasan, bersikap diskriminatif dalam menempatkan staf, hingga berpotensi menciptakan konflik kepentingan dalam pemberian pekerjaan kepada pihak ketiga.
Dampak dari kepemimpinan yang dianggap gagal ini terasa langsung pada kondisi aset lembaga. Para deputi menyebut sejumlah aset vital BPKS kini terbengkalai, seperti Mes BPKS di Sabang, Kapal William Toren yang rusak, hingga Dermaga Kontainer Pulo Aceh yang nasibnya tidak jelas.
Puncak dari rentetan masalah ini, menurut surat tersebut, adalah sikap abai terhadap temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Sikap ini dinilai sangat berbahaya karena berisiko hukum dan telah “menurunkan kepercayaan (*trust*) Pemerintah Pusat kepada BPKS yang berdampak pada menurunnya dukungan anggaran.”
Para deputi juga mengeluhkan ketidakmampuan Iskandar Zulkarnaen dalam melakukan lobi dan advokasi anggaran, menyebabkan program-program strategis BPKS terancam mangkrak.
Atas dasar itu, para deputi meminta Gubernur Aceh untuk segera mengganti Iskandar Zulkarnaen dengan sosok pemimpin baru yang visioner dan mampu bekerja secara tim. “Mengganti saudara Iskandar Zulkarnaen dengan pimpinan yang lebih cakap dan bijaksana yang membawa kebaikan untuk BPKS,” demikian tuntutan mereka dalam surat tersebut.
