Banda Aceh | AcehJurnal.com – Ketua umum DPP Partai Aceh, Muzakir Manaf menilai keberadaan wakil-wakil rakyat Aceh di Senayan tidak berarti sama sekali. Sapaan akrab Mualem ini menegaskan, wakil-wakil Aceh yang dipilih rakyat sebagai anggota DPR/DPD RI tidak sedikitpun membawa perubahan terhadap nasib Aceh.
“Nol besar. Rugi rakyat Aceh memilihnya selama lima tahun. Padahal wakil rakyat Aceh di Senayan wajib memperjuangkan UUPA,” tegas Mualem saat memberikan kata sambutan pada Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Pengurus DPD Partai Gerindra Aceh di Hotel Hermes Palace Banda Aceh, Minggu (26/12/2021) malam.
BACA JUGA : TA Khalid Kembali Nakhodai Gerindra Aceh, Safaruddin Jabat Sekretaris
Perlu diketahui, Pada Pemilu 2019, Aceh mengirimkan 13 wakil ke DPR dan empat wakil ke Dewan Perwakilan Daerah. Mereka adalah Irmawan, Rafly, Fadhlullah alias Dek Fadh, M. Salim Fakhry, Illiza Sa’aduddin Djamal, Nazaruddin alias Dek Gam, Teuku Riefky Harsya, M. Nasir Jamil, Ruslan M. Daud, TA Khalid, Ilham Pangestu, Anwar Idris dan Muslim.
Sedangkan anggota DPD RI asal Aceh yakni Sudirman alias Haji Uma, M. Fadhil Rachmi, Fachrul Razi dan Abdullah Puteh.
Dalam sambutannya, Mualem menegaskan, para perwakilan Aceh di Jakarta seharus harus bahu membahu memperjuangkan segala kepentingan Aceh. Diantara soal kekhususan Aceh terkait realisasi butir-butir perjanjian damai RI-GAM pada MoU Helsinki dan turunan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA).
“Dari 13 wakil rakyat Aceh di Senayan, hanya satu orang saja yang berkokok,” ucap Mualem yang sekaligus Ketua Penasehat Partai Gerindra Aceh.
BACA JUGA : Gerindra Aceh Sepakat Usung Prabowo sebagai Capres
Mualem menegaskan, terealisasinya butir-butir MoU Helsinki dan turunan UUPA dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Aceh. Pasalnya, UUPA bukanlah milik kombatan GAM atau Partai Aceh saja, melainkan milik semua rakyat Aceh. Oleh karena itu, Mualem mengajak kepada seluruh anggota DPR/DPD RI asal Aceh agar bersinergi dalam melobi Pemerintah Pusat dalam memperjuangkan segala kekhususan Aceh tersebut.
“Perlu adanya sinergi dan komitmen dari kita semua sebagai rakyat Aceh untuk melobi pemerintah pusat. Intinya, ini menyangkut soal kepentingan dan marwah rakyat Aceh,” pungkas Mualem. []
