Fraksi PPP Menolak DPR Aceh Pembatalan Proyek Multiyears, Ini Alasannya

Jaksa Pinangki Diduga Coba Samarkan Duit Suap dari Djoko Tjandra

JAKARTA | ACEHJURNAL.COM - Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung menyebut Jaksa Pinangki Sirna Malasari menerima suap dari Djoko Tjandra lewat Andi Irfan Jaya sebesar...

Gatot Nurmantyo Beberkan Dirinya Dicopot Sebagai Panglima TNI Karena Putar Fil G30S/PKI

JAKARTA | ACEHJURNAL.COM - Presidium Komite Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo, menceritakan kembali latar belakang dicopotnya oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi)...

Suami Salat Subuh, Istri Pasok Pria Ke Kamarnya di Langsa

LANGSA | ACEHJURNAL.COM - Warga Gampong Paya Bujok Tunong, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa geram. Pasalnya, warga mendapati paangan non muhrim yang diduga melakukan...

Dipukul Rekannya, TKI Asal Aceh Meninggal Dunia di Malaysia

TAPAKTUAN | ACEHJURNAL.COM - Seorang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Aceh Selatan, Zulman, 30, tewas di Malaysia, setelah dia mengalami luka serius akibat menjadi...

Jumat Besok, DPRA Kembali Gelar Lanjutan Sidang Interpelasi Terhadap Plt Gubernur Aceh

BANDA ACEH | ACEHJURNAL.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) kembali menggelar jadwal lanjutan sidang interpelasi terhadap Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah. Sidang lanjutan...

BANDA ACEH | ACEHJURNAL.COM – DPR ACEH sudah menyepakati terkait pembatalan MoU proyek multiyears tahun anggaran 2020-2022. Keputusan itu diambil dalam sidang paripurna yang dihelatkan di gedung utama DPR Aceh, Rabu (22/7).

Kesepakatan itu ditandai dengan pengetukan palu terkait pembatalan proyek multiyears tersebut. Keputusan itu tanpa adanya tahapan penyampaian pandangan dari masing-masing fraksi. Sehingga Fraksi Partai Demokrat memilih walkout (keluar) dari persidangan.

Usai pengetukan palu oleh Ketua DPR Aceh, Dahlan Jamaluddin, Fraksi PPP juga menyampaikan interupsi terkait penolakan pembatalan tersebut.

Ketua Fraksi PPP DPR, Ihsanuddin ketika dikonfirmasi engaatakan bahwa, pihaknya ikut menolak berdasarkan berbagai pertimbangan. Pernyataan itu sendiri disampaikan Ihsanuddin melalui surat dan pandangan Fraksi PPP yang dikirim ke redaksi pada RRabu (22/7).
“Kami menolak dibawa ke paripurna terhadap eksistensi dan substansi Qanun Aceh dimaksud dan tetap mendukung untuk dilaksanakannya pembangunan sejumlah ruas jalan dimaksud dalam multiyears,” kata Ihsanuddin.

Dalam surat tersebut, termaktub sebanyak tiga poin terkait sikap dan pandangan fraksi PPP DPR Aceh.

Dalam poin pertama disebutkan bahwa, Fraksi PPP menyatakan Qanun Aceh Nomor: 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh tahun Anggaran 2020, yang mengatur tentang pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan dalam tahun jamak/multiyers. Menurutnya, ini merupakan aturan dan produk hukum DPR Aceh dan Pemerintah Aceh yang telah disahkan, telah disetujui oleh Kemendagri serta telah dicatat dalam lembaran daerah. Sehingga untuk merubah atau merevisi sebuah aturan dan produk hukum memiliki mekanisme serta prosedur yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sangat naïf rasanya, bila Forum Paripurna DPR Aceh melakukan voting/penolakan terhadap substansi yang terkandung dalam tahun tersebut.

Poin kedua disebutkan bahwa, berdasarkan fakta kronologis, penganggaran sejumlah dana untuk kegiatan pembangunan jalan dalam tahun jamak/multiyers, telah melalui prosedur dan mekanisme perencanaan anggaran sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga secara yuridis, penganggaran sejumlah dana tersebut dalam APBA telah memenuhi ketentuan legalitas penganggaran sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Poin ketiga disebutkan bahwa, pembangunan sejumlah ruas jalan sebagaimana tersebut dalam rencana pembangunan jalan dalam tahun jamak/multiyers, merupakan harapan dan dambaan masyarakat Aceh wilayah tengah, pesisir Timur, pesisir Barat Selatan dan Kepulauan Simeulu yang merasa terisolir selama puluhan tahun sejak Indonesia merdeka.

“Pembangunan sejumlah ruas jalan tersebut sangat diharapkan guna mendorong kemajuan sosial, ekonomi, politik, keamanan dan budaya masyarakat setempat,” tutupnya. []

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Hot Topics

Jaksa Pinangki Diduga Coba Samarkan Duit Suap dari Djoko Tjandra

JAKARTA | ACEHJURNAL.COM - Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung menyebut Jaksa Pinangki Sirna Malasari menerima suap dari Djoko Tjandra lewat Andi Irfan Jaya sebesar...

Gatot Nurmantyo Beberkan Dirinya Dicopot Sebagai Panglima TNI Karena Putar Fil G30S/PKI

JAKARTA | ACEHJURNAL.COM - Presidium Komite Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo, menceritakan kembali latar belakang dicopotnya oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi)...

Suami Salat Subuh, Istri Pasok Pria Ke Kamarnya di Langsa

LANGSA | ACEHJURNAL.COM - Warga Gampong Paya Bujok Tunong, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa geram. Pasalnya, warga mendapati paangan non muhrim yang diduga melakukan...

Related Articles

Jaksa Pinangki Diduga Coba Samarkan Duit Suap dari Djoko Tjandra

JAKARTA | ACEHJURNAL.COM - Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung menyebut Jaksa Pinangki Sirna Malasari menerima suap dari Djoko Tjandra lewat Andi Irfan Jaya sebesar...

Gatot Nurmantyo Beberkan Dirinya Dicopot Sebagai Panglima TNI Karena Putar Fil G30S/PKI

JAKARTA | ACEHJURNAL.COM - Presidium Komite Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo, menceritakan kembali latar belakang dicopotnya oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi)...

Suami Salat Subuh, Istri Pasok Pria Ke Kamarnya di Langsa

LANGSA | ACEHJURNAL.COM - Warga Gampong Paya Bujok Tunong, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa geram. Pasalnya, warga mendapati paangan non muhrim yang diduga melakukan...