Fraksi PPP Menolak DPR Aceh Pembatalan Proyek Multiyears, Ini Alasannya

BANDA ACEH | ACEHJURNAL.COM – DPR ACEH sudah menyepakati terkait pembatalan MoU proyek multiyears tahun anggaran 2020-2022. Keputusan itu diambil dalam sidang paripurna yang dihelatkan di gedung utama DPR Aceh, Rabu (22/7).

Kesepakatan itu ditandai dengan pengetukan palu terkait pembatalan proyek multiyears tersebut. Keputusan itu tanpa adanya tahapan penyampaian pandangan dari masing-masing fraksi. Sehingga Fraksi Partai Demokrat memilih walkout (keluar) dari persidangan.

Usai pengetukan palu oleh Ketua DPR Aceh, Dahlan Jamaluddin, Fraksi PPP juga menyampaikan interupsi terkait penolakan pembatalan tersebut.

Ketua Fraksi PPP DPR, Ihsanuddin ketika dikonfirmasi engaatakan bahwa, pihaknya ikut menolak berdasarkan berbagai pertimbangan. Pernyataan itu sendiri disampaikan Ihsanuddin melalui surat dan pandangan Fraksi PPP yang dikirim ke redaksi pada RRabu (22/7).
“Kami menolak dibawa ke paripurna terhadap eksistensi dan substansi Qanun Aceh dimaksud dan tetap mendukung untuk dilaksanakannya pembangunan sejumlah ruas jalan dimaksud dalam multiyears,” kata Ihsanuddin.

Dalam surat tersebut, termaktub sebanyak tiga poin terkait sikap dan pandangan fraksi PPP DPR Aceh.

Dalam poin pertama disebutkan bahwa, Fraksi PPP menyatakan Qanun Aceh Nomor: 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh tahun Anggaran 2020, yang mengatur tentang pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan d

Advertisement

alam tahun jamak/multiyers. Menurutnya, ini merupakan aturan dan produk hukum DPR Aceh dan Pemerintah Aceh yang telah disahkan, telah disetujui oleh Kemendagri serta telah dicatat dalam lembaran daerah. Sehingga untuk merubah atau merevisi sebuah aturan dan produk hukum memiliki mekanisme serta prosedur yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sangat naïf rasanya, bila Forum Paripurna DPR Aceh melakukan voting/penolakan terhadap substansi yang terkandung dalam tahun tersebut.

Poin kedua disebutkan bahwa, berdasarkan fakta kronologis, penganggaran sejumlah dana untuk kegiatan pembangunan jalan dalam tahun jamak/multiyers, telah melalui prosedur dan mekanisme perencanaan anggaran sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga secara yuridis, penganggaran sejumlah dana tersebut dalam APBA telah memenuhi ketentuan legalitas penganggaran sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Poin ketiga disebutkan bahwa, pembangunan sejumlah ruas jalan sebagaimana tersebut dalam rencana pembangunan jalan dalam tahun jamak/multiyers, merupakan harapan dan dambaan masyarakat Aceh wilayah tengah, pesisir Timur, pesisir Barat Selatan dan Kepulauan Simeulu yang merasa terisolir selama puluhan tahun sejak Indonesia merdeka.

“Pembangunan sejumlah ruas jalan tersebut sangat diharapkan guna mendorong kemajuan sosial, ekonomi, politik, keamanan dan budaya masyarakat setempat,” tutupnya. []

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

spot_imgspot_img

HEADLINES

BERITA TERKAIT