ACEHJURNAL.COM – Di ufuk utara Selat Malaka, sebuah raksasa energi tengah terbangun. Penemuan cadangan gas yang diperkirakan mencapai 6 triliun kaki kubik (TCF) oleh Mubadala Energy di Blok Andaman II telah mengirimkan getaran seismik harapan ke seluruh penjuru Tanah Rencong. Euforia ini menjanjikan kebangkitan kembali era keemasan industri migas yang pernah hilang, membangkitkan memori tentang Lhokseumawe sebagai “Kota Petro Dolar.”
Namun, di balik optimisme yang membuncah, tersimpan kegelisahan mendalam yang berakar pada sejarah. Bayang-bayang PT Arun NGL—sebuah proyek monumental yang menyumbang devisa triliunan bagi negara namun meninggalkan luka kesenjangan sosial yang menganga bagi masyarakat sekitarnya—masih menghantui. Pertanyaan fundamental pun menggema di ruang-ruang publik: Mampukah Aceh kali ini mengubah berkah sumber daya alam menjadi kemakmuran yang merata, ataukah sejarah pahit hanya akan berulang dalam babak yang baru?
Untuk mengurai benang kusut ini, sebuah diskusi publik yang digagas Sagoe TV mempertemukan para pemikir dan pelaku utama industri migas Aceh. Dari teknokrat senior era Arun, regulator pemerintah, legislator, hingga praktisi lapangan, mereka membedah tantangan dan peluang dengan ketajaman analisis yang luar biasa. Hasilnya adalah sebuah peta jalan komprehensif, sekaligus peringatan keras, bagi para pengambil kebijakan.
Sebagai orang yang pernah berada di jantung operasional PT Arun, pandangan Ir. H. Fuad Buchari, mantan Wakil Presiden Direktur, menjadi kompas utama dalam diskusi ini. Dengan otoritas pengalamannya, ia menawarkan solusi yang pragmatis dan mendesak: manfaatkan infrastruktur warisan Arun di Lhokseumawe.
“Kita tidak boleh lagi membuat kesalahan,” tegas Fuad. “Lhokseumawe, terutama di sekitar bekas kilang Arun, adalah lokasi yang paling siap dan paling sempurna di Indonesia untuk menjadi fasilitas penerimaan dan pengolahan gas (onshore receiving and processing facility) dari Mubadala.”
Argumentasinya sangat kuat. Membangun fasilitas di lokasi baru akan membuka kotak pandora masalah pembebasan lahan, sebuah isu yang menurutnya selalu menjadi momok proyek strategis nasional. “Mengapa kita harus bersusah payah membuka lahan baru, berhadapan dengan potensi masalah sosial yang rumit, jika semua yang kita butuhkan sudah tersedia di sana?” tanyanya.
Menurut Fuad, kawasan Arun memiliki segalanya: lahan matang, dermaga kelas dunia, tangki penyimpanan, dan jaringan utilitas. Memanfaatkan aset ini tidak hanya memangkas biaya investasi secara drastis, tetapi yang terpenting adalah memotong waktu realisasi proyek. Dalam industri migas, waktu adalah uang. Semakin cepat gas mengalir ke darat dan diolah, semakin cepat pula pundi-pundi pendapatan bagi hasil (DBH) masuk ke kas daerah.
“Saya bahkan menyarankan untuk diperluas menjadi onshore receiving and processing facility,” tambah Fuad, menekankan pentingnya pengolahan gas di Aceh untuk menciptakan nilai tambah, bukan sekadar menjadi titik transit.
Di tengah kompleksitas regulasi, Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) memegang peran sentral. Meskipun wilayah kerja Mubadala secara teknis berada di atas 12 mil laut—di luar yurisdiksi langsung BPMA—lembaga ini tidak tinggal diam.
Nizar Saputra, Wakil Kepala BPMA, menjelaskan posisi strategis lembaganya. “Meskipun di luar wewenang langsung, BPMA terlibat aktif dalam memberikan masukan dan sedang menyiapkan MOU untuk ikut serta dalam pengawasan Mubadala,” ungkap Nizar.
BPMA, menurutnya, telah menjadi pusat rujukan informasi bagi pemerintah daerah dan masyarakat. “BPMA menjadi tempat bertanya bagi masyarakat dan pemerintah daerah terkait migas,” katanya. Lembaga ini juga aktif mengawal kegiatan eksplorasi masif di darat, seperti survei seismik 3D yang sedang berlangsung di Aceh Utara, Bireun, dan Sigli.
Namun, Nizar juga berusaha mengelola ekspektasi publik. Ia mengingatkan bahwa industri migas adalah permainan jangka panjang. “Penting untuk dipahami, dari eksplorasi hingga produksi bisa memakan waktu 3 hingga 10 tahun. Hasilnya akan dirasakan oleh generasi mendatang,” ujarnya, meredam euforia yang berlebihan.
Jika ada satu benang merah yang menyatukan pandangan para narasumber, itu adalah pentingnya hilirisasi. Menjual gas mentah dianggap sebagai strategi yang keliru dan hanya akan memberikan manfaat minimal. Edi, Deputi Perencanaan BPMA, menjadi juru bicara paling vokal untuk visi ini.
“Pemerintah Aceh harus segera menyiapkan peta jalan industri hilir, seperti petrokimia,” desak Edi. “Inilah yang akan menyerap ribuan tenaga kerja, bukan hanya ratusan orang di sektor hulu. Multiplier effect yang sesungguhnya ada di sini.”
Edi memaparkan potensi luar biasa jika gas Mubadala diolah di Aceh. Pasokan kondensat dari blok tersebut, misalnya, bisa menjadi bahan baku untuk menghidupkan kembali pabrik aromatik di Lhokseumawe. Selain itu, pasokan gas yang terjamin dapat menjadi napas kehidupan bagi industri vital seperti PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) dan PLN.
“Kehadiran Mubadala dapat memasok gas untuk Pupuk Iskandar Muda dan PLN Lhokseumawe, menjamin keberlangsungan operasional mereka hingga 40 tahun ke depan dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal,”jelas Edi, menggambarkan efek berantai yang bisa diciptakan.
Di tengah diskusi teknis dan ekonomis, Dahlan, seorang praktisi migas senior, membawa kembali percakapan ke akarnya: manusia. Dengan nada tegas, ia mengingatkan semua pihak tentang luka sosial yang ditinggalkan Arun.
“Pengalaman masa lalu Arun menunjukkan tragedi bagi masyarakat sekitar. Kita harus memastikan hal ini tidak terulang,” seru Dahlan. Baginya, keadilan sosial harus menjadi prasyarat utama dalam setiap klausul kontrak dan kebijakan.
Ia mengajukan dua tuntutan konkret. Pertama, “Wajibkan rekrutmen non-manajerial dari putra-putri daerah Aceh.”Kedua, “Pemerintah daerah, melalui BPMA dan SKK Migas, harus membuat kesepakatan agar rekrutmen pekerja level rendah hingga menengah dibuka di Banda Aceh, bukan hanya terpusat di Jakarta.”
Langkah ini, menurut Dahlan, bukan hanya soal memberi kesempatan kerja, tetapi juga soal menjaga marwah dan mencegah kecemburuan sosial yang bisa menjadi bom waktu bagi kelangsungan investasi itu sendiri.
Tuntutan Dahlan langsung disambut oleh Muzakir dari Akademi Minyak dan Gas (AKAOGAS). Ia menepis keraguan tentang kesiapan SDM lokal.
“AKAOGAS telah melatih anak-anak Aceh, termasuk korban konflik, dan meluluskan mereka dengan sertifikasi BNSP. Banyak yang sudah bekerja di dalam dan luar negeri,” ungkap Muzakir. Ia membuktikan bahwa talenta Aceh siap bersaing jika diberi kesempatan dan pelatihan yang tepat.
Dari sisi legislatif, Tantawi, anggota DPRA dari Fraksi Demokrat, memastikan bahwa parlemen sedang menyiapkan fondasi hukum yang kokoh. “DPRA saat ini sedang menggodok Qanun Migas. Ini adalah ikhtiar kami untuk menciptakan sebuah tata kelola migas Aceh yang adil, transparan, dan benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat,” jelasnya.
Tantawi juga menegaskan adanya sinergi antara eksekutif dan legislatif. “Pemerintah Aceh, termasuk Gubernur dan DPRA, sangat mendukung dan berupaya memaksimalkan hak Aceh dari Mubadala,” tambahnya.
Di tengah semua optimisme teknis dan politis, Dr. Adli, seorang akademisi dan sejarawan, memberikan perspektif penyeimbang. Ia mengingatkan pentingnya edukasi publik untuk mengelola harapan.
“Masyarakat diharapkan tidak menggantungkan harapan terlalu besar pada Mubadala, agar tidak menimbulkan kekecewaan dan menghambat investasi,” pesannya. Menurutnya, ketergantungan berlebihan pada satu sektor bisa berbahaya dan menciptakan kerapuhan sosial.
Diskusi ini ditutup dengan pemahaman bahwa Aceh kini memegang kartu truf yang langka. Penemuan gas Mubadala, ditambah dengan infrastruktur warisan Arun dan kesiapan SDM, adalah sebuah kombinasi emas. Namun, untuk mengubahnya menjadi kemakmuran berkelanjutan, diperlukan sebuah orkestrasi kebijakan yang sempurna: regulasi yang kuat, visi hilirisasi yang jelas, keberpihakan pada tenaga kerja lokal, dan sinergi tanpa henti antara semua pemangku kepentingan.
Kegagalan dalam meramu resep ini tidak hanya akan membuat Aceh kehilangan momentum terbaiknya, tetapi juga akan mengulang kembali sejarah kelam di mana kekayaan yang melimpah dari perut bumi hanya menjadi tontonan dari pinggir pagar bagi rakyatnya sendiri.
