DPRA Minta Pemerintah Aceh Tak Hapus Petugas Kontrak Pengaman Hutan

BANDA ACEH – Anggota DPR Aceh, Irpanusir meminta Pemerintah Aceh agar tenaga kontrak yang bekerja sebagai petugas pengamanan hutan (Pamhut) tetap dipertahankan. Hal ini dikatakan Irpanusir menyikapi penghapusan tenaga kerja non-PNS terkait Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
Perlu diketahui, Pemerintah Aceh bakal menghapus tenaga kerja non-PNS yang bekerja di seluruh instansi SKPA pada tahun 2023 mendatang. Tahun ini disebut menjadi tahun terakhir pegawai kontrak bertugas.
“Kita sangat prihatin apabila pemutusan kontrak itu terjadi karena banyak sekali masyarakat yang kehilangan pekerjaan. Meskipun nantinya akan dibuka melalui program PPPK, itu tentu dengan porsi yang lebih sedikit dan persaingan lebih ketat,” kata anggota DPR Aceh, Irpannusir pada Senin (14/2).
BACA JUGA : Tahun 2023, SK Tenaga Kontrak di Pemerintahan Aceh tak Diperpanjang Lagi
Politisi PAN ini mengatakan, Pemerintah Aceh seharusnya menyikapi serius terkait pemutusan kontrak tersebut. Ia meminta agar petugas pengamanan hutan yang berada di bawah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Aceh tetap dipertahankan.
Alasannya, katanya, aparat penegak hukum (APH) saat ini sangat terbatas, apalagi harus menjaga hutan. Keberadaan pamhut disebut dapat meminimalkan pelaku kerusakan hutan.
“Jadi keberadaan pamhut ini harus tetap dipertahankan. Karena di saat ada pamhut saja masih banyak illegal logging dan illegal mining, apalagi kalau pamhut ini tidak ada, tentu ini sangat mengkhawatirkan kita terhadap upaya perambahan hutan di Aceh,” ujar Irpanusir.
Ketua Komisi II DPR Aceh itu meminta pemerintah Aceh menerima kembali mereka yang telah menjalani kontrak di atas 5 tahun. Menurutnya, banyak tenaga kontrak di Aceh yang telah bekerja belasan tahun.
“Terutama rekrutmen tahun 2007/2008, karena mereka sudah belasan tahun kerja di pamhut DLHK Aceh. Dan jangan lagi rekrut pegawai kontrak baru, karena pasti mereka perlu belajar lagi dari awal, dan ini tentu tidak efektif,” ujar Irpanusir.
Selain itu, dia meminta adanya regulasi khusus terhadap keberadaan pamhut. Dia berharap pamhut dapat bekerja lebih profesional dan disiplin dalam menjaga hutan.
“Jangan sampai ada pamhut naik ke hutan saja tidak pernah,” kata Irpannusir. [Parlementaria]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

spot_imgspot_img

HEADLINES

BERITA TERKAIT