DPRA Gelar Paripurna Penetapan Program Legislasi Aceh 2023 di DPRA, Ini Rinciannya

BANDA ACEH | ACEHJURNAL.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menggelar sidang paripurna dengan agenda Penetapan Program Legislasi Aceh Prioritas Tahun 2023 dan Penetapan Rencana Kerja Tahunan DPR Aceh tahun 2023, di Gedung DPRA, Jumat (11/11/2022).

Sidang paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPR Aceh, Saiful Bahri alias Pon Yaya, Wakil Ketua I Dalimi, Wakil Ketua II Hendra Budian dan Wakil Ketua III Safaruddin. Turut dihadiri Pj Gubernur Aceh yang diwakili oleh Asisten I Sekda Aceh, M. Jafar.

Dalam paripurna itu, Pemerintah Aceh mengusulkan tujuh judul Rancangan Qanun Aceh yang disepakati dalam rapat tersebut untuk dimasukkan dalam Daftar Prolega Prioritas Tahun 2023, yang meliputi Rancangan Qanun Aceh tentang Dana Abadi Pendidikan dan Rancangan Qanun Aceh tentang Pengelolaan Keuangan Aceh.

BACA JUGA : DPRA Usulkan Legalisasi Ganja Medis Masuk Prolega 2023

Selanjutnya Rancangan Qanun Aceh tentang Pajak Aceh dan Retribusi Aceh, Rancangan Qanun Aceh tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh, Rancangan Qanun Aceh tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Jaminan Pembiayaan Syariah Aceh, dan Rancangan Qanun Aceh tentang Ketransmigrasian, Rancangan Qanun Aceh tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2023 – 2043.

“Ketujuh Rancangan Qanun Aceh tersebut, telah memiliki dokumen rancangan qanunnya beserta naskah akademik atau penjelasannya, sehingga dapat langsung kami sampaikan pada awal tahun 2023 dan dapat segera dibahas,” kata M. Jafar.

Jafar mengatakan, berkenaan dengan penetapan Prolega Prioritas tahun 2023 ini, bukan berarti Rancangan Qanun Aceh di luar prioritas ini tidak dapat disampaikan atau dibahas pada tahun 2023.

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, DPRA atau Gubernur Aceh dapat mengajukan Rancangan Qanun Aceh di luar Prolega. Hal ini berdasarkan atas ketentuan untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam, menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain dan mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Qanun yang dapat disetujui bersama oleh Badan Legislasi DPRA dan Biro Hukum Setda Aceh.

“Dan perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Prolega Prioritas ditetapkan, ” pungkas M. Jafar. [Parlementaria]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

spot_imgspot_img

HEADLINES

BERITA TERKAIT