DPR Aceh Komit Gelar Paripurna Proyek Pembatalan Multiyears

BANDA ACEH | ACEHJURNAL.COM – DPR Aceh sepakat paripurna terkait rencana pembatalan proyek multi years tahun 2020-2022 akan dilaksanakan pada Rabu (22/7) mendatang. Kesepakatan itu disimpulkan dalam dalam rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPR Aceh pada Senin (20/7).

Ketua DPR Aceh, Dahlan Jamaluddin ketika dikonfirmasi mengatakan, sidang paripurna terkait pembatalan multi years tersebut adalah kesepatan bersama di rapat Banmus.

“Wacana ini belum final. Sebab hasil keputusannya nanti harus sesuai dengan rapat paripurna nanti,” kata Dahlan Jamaluddin.

Politisi Partai Aceh ini menjelaskan, terkait apakah proyek multi years nantinya disepakati atau dibatalkan akan ditinjau pada rapat paripurna. Wacana pembatalan proyek multi years harus sesuai mekanisme dan proses paripurna dimana proses penganggarannya tidak sesuai dengan perundang-undangan berlaku.

“Jika merujui pada peraturan, maka ada pelanggaran terhadap ketentun perencanaan penganggaran. Ini termasuk tidak adanya persetujuan bersama atau tidak ada kesepakatab dalam KUA-PPAS 2020,” kata Dahlan J

Advertisement

amaluddin.

Dahlan menambahkan, adanya pelanggaran perencanaan pada proses penganggaran terhadap proyek multi years yang tidak sesuai perundang-undangan berlaku akan batal demi hukum. Ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Dalam aturan ini disebutkan bahwa kebijakan penganggaran harus berdasarkan atas persetujuan bersama antara kepala daerah dengan DPRD. Selanjutnya, kegiatan itu juga harus ditandatangani bersamaan dengan penandatangan KUA-PPAS.

Mengenai perdebatan tentang pembatalan proyek multi years tersebut. Ini bukan upaya penjegalan pembangunan. Saat ini DPR Aceh melihat sejumlah proyek multi years yang akan dilelang oleh Pemerintah Aceh mekanismenya cacat hukum. Sehingga menuai polemik tanpa adanya pembahasan di Komisi IV dan tidak disepakati dalam rapat paripurna,” tambah Dahlan Jamaluddin.

“Ini bukan soal substansi pembangunan. Kita sepakat jika pembangunan ini menyangkut soal kesejahteraan rakyat Aceh. Tapi yang menjadi permasalahannya adalah prosesnya murni cacat hukum,” pungkasnya. []

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

spot_imgspot_img

HEADLINES

BERITA TERKAIT