Daftar Tunggu Haji 30 Tahun, Pemerintah Aceh Terbitkan Qanun Penambahan Kuota Haji Khusus

Banda Aceh | AcehJurnal.com – Pemerintah Aceh akan mencari jalan terkait penambahan kuota haji khusus bagi masyarakat Aceh. Salah satunya merujuk pada penertiban Qanun Nomor 5 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan dan pengelolaan ibadah haji dan umrah.

Sebelumnya, anggota DPD RI asal Aceh, Fadhil Rahmi menilai keberadaan qanun itu bisa memangkas daftar tunggu keberangkatan haji di Bumi Serambi Mekkah yang terbilang panjang. Berdasarkan data terakhir, daftar tunggu keberangkatan Haji di Aceh itu mencapai 30 tahun.

“Salah satu poin penting disebutkan bahwa Pemerintah Aceh dapat melobi penambahan kuota haji khusus untuk memangkas daftar tunggu haji. Kita harapkan Pemerintah Aceh segera menyiapkan

Menanggapi hal itu, anggota DPR Aceh, Bardan Sahidi ketika dikonfirmasi AcehJurnal.com mengatakan, tujuan diterbitkannya qanun tersebut untuk memangkas jadwal tunggu keberangkatan jamaah haji Aceh yang terbilang sangat panjang.

“Tujuan khusus dari penertiban Qanun itu untuk memangkas waiting list haji bagi jamaah Aceh yang lumayan panjang,” kata Bardan Sahidi, Kamis (10/6/2021).

Politikus PKS ini menjelaskan, pihaknya sebelumnya juga sudah melakukan audiensi dengan Kementerian Agama RI. Dalam hasil pertemuan itu, akhirnya diperoleh dua slot yang diperuntukkan bagi kuota haji khusus. Slot pertama adalah mekanisme undangan langsung dari Kerajaan Arab Saudi. Slot kedua adalah permintaan dari Pemerintah Aceh melalui Kementerian Agama RI.

Advertisement

“Untuk jalur undangan langsung dari Kerajaan Arab Saudi, untuk sementara masih sedang kita mencari formulasi yang tepat. Karena berapa jumlah kuotanya juga belum didapatkan,” ujar Bardan Sahidi.

Wakil Badan Legislasi DPRA ini juga menambahkan, mekanisme kedua yakni permintaan dari Pemerintah Aceh dan Wali Nanggroe kepada dengan mengajukan kuota khusus ke Kerajaan Arab Saudi. Permintaan itu kemudian diteruskan ke Kerajaan Arab Saudi. Soal kuota haji yang diberikan, kata Bardan lagi, mekanismenya berbeda-beda setiap tahunnya.

“Di Kementerian Agama ada dua slotnya, yaitu undangan langsung dari Arab Saudi kemudian permintaan dari Pemerintah Aceh dan Wali Nanggroe Aceh berdasarkan berapa kuota yang diberikan, itukan setiap tahun beda-beda,” ujar Bardan.

Dalam qanun itu, kata Bardan juga mengatur mekanisme warga Aceh untuk melakukan pemberangkatan haji secara mandiri lewat kuota yang telah diberikan. Sebab, qanun itu juga memerintahkan untuk membentuk Badan Pelaksanaan Haji Aceh (BPHA). Hingga saat ini, pihaknya masih menunggu respon pihak Kemendagri untuk memfasilitasi soal penerbitan Qanun tersebut.

“Qanun itu masih menunggu proses register dan koreksi dari Kemendagri. Karena ada beberapa pasal tertentu yang harus dikoreksi. Hanya saja, kita masih menunggu nomor registrasinya keluar,” pungkasnya. []

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

spot_imgspot_img

HEADLINES

BERITA TERKAIT