Cegah Monopoli Proyek, KONTRA Desak DPRA dan Penegak Hukum Awasi Maksimal

Banda Aceh | AcehJurnal.com – Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Kontak Intra Advokasi (YLBH Kontra) Aceh meminta Lembaga Legislatif dan Yudikatif melakukan pengawasan maksimal Serta memberikan atensi ekstra terhadap kegiatan realisasi anggaran APBA yang dilakukan oleh pemerintah Aceh.

Direktur eksekutif YLBH Kontra Aceh Deri Sudarma, S.H menegaskan, perlu adanya pengawasan intensif serta akuntabel terhadap kegiatan realisasi anggaran, baik yang sedang berjalan maupun yang akan berjalan.

“DPRA dan Penegakan Hukum (kepolisian dan kejaksaan) harus benar-benar mengawasi pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBA sesuai dengan tupoksinya masing masing dari mulai proses sampai pelaksanaan nya selesai,” kata Deri Sudarma, SH melalui keterangannya kepada AcehJurnal.com, Kamis (5/8/2021).

Ia menjelaskan, pengawasan itu mutlak diperlukan mengingat lemahnya realisasi anggaran oleh Pemerintah Aceh saat ini. Ini juga untuk mengantisipasi program asal jadi serta tidak tepat sasaran. Selain itu juga meminimalisir dugaan monopoli proyek yang dilakukan oleh oknum pengusaha yang menyebabkan proses kegiatan tidak berjalan secara profesional sehingga terkesan asal jadi. Menurutnya, masyarakat Aceh sangat menaruh harapan besar terkait adanya realisasi APBA di Aceh.

“Supaya dapat memberika dampak langsung ke masyarakat Serta dikelola dengan baik sehingga jauh dari preseden buruk yang berkembang seperti praktik mafia proyek, dan lain lain,” tambahnya.

Disisi lain merujuk dari Peraturan Presiden (Perpres) nomor 12 tahun 2021 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. Masyarakat Aceh mengharapkan agar terwujudnya transparansi dan integritas tinggi dari p

Advertisement

ihak eksekutif dalam hal ini ULP Aceh dan seluruh SKPA yang ada  untuk tidak terkecoh dengan janji janji manis para pengusaha-pengusaha nakal yang selama ini telah menjadi rahasia umum dimana mereka menggunakan kekuatan eksternal yang membuat ULP dan SKPA  tidak konsisten dan sulit menentukan sikap sesuai dengan nilai-nilai kebenaran etis hingga berakibat fatal dalam mekanisme lelang sehingga mengakibatkan kepercayaan publik semakin tergerus.

DPRA selaku lembaga Legislatif perpanjangan tangan Rakyat Aceh harus mampu membuktikan Ke publik terhadap fungsi pengawasannya pada Pemerintah Aceh agar lembaga eksekutif tersebut tidak ugal-ugalan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, hal ini dapat dilihat dari pengalaman sebelumnya dimana intervensi pihak eksternal begitu kuat sehingga  pemerintah Aceh perlu memastikan  tidak ada kewenangan siapa pun untuk interpensi ULP dan SKPA agar “siapa harus menang.“

Deri juga mengingatkan agar para penegak hukum dalam hal ini Kepolisian dan kejaksaan selaku lembaga Yudikatif diharapkan dapat menjadi mercusuar harapan bagi masyarakat Aceh. Salah satunya adalah memaksimalkan fungsi dan perannya agar kualitas pembangunan Aceh dapat sejajar dengan provinsi provinsi lain di Indonesia mengingat ketertinggalan Aceh begitu jauh baik dalam bentuk pembangunan infrastruktur dan pembangunan sumberdaya manusia.

“Apalagi disinyalir beberapa tahun ini, ada dugaan oknum pengusaha nakal yang mampu mendikte ULP dalam menentukan pemenang kegiatan lelang seperti santer diberitakan oleh berbagai media di Aceh,” pungkasnya. []

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

spot_imgspot_img

HEADLINES

BERITA TERKAIT