Banda Aceh | AcehJurnal.com – Badan Legislasi (Banleg) DPR Aceh Kembali menggelar pertemuan tentang penjadwalan pembahasan Rancangan Qanun (Raqan) Dana Abadi Pendidikan Aceh, Selasa (3/4/5/2023). Pertemuan yang dihelatkan di ruang pertemuan Banleg DPR Aceh ini dihadiri langsung oleh Ketua Banleg DPR Aceh, Mawardi A, SE, anggota Banleg dan tim dari perwakilan Pemerintah Aceh.
Dalam pertemuan selama hampir tiga jam tersebut, ada sejumlah pembahasan yang dibicarakan. Diantaranya soal dana abadi pendidkan Aceh yang saat ini masih tersimpan di Bank Aceh Syariah.
“Awalnya, dana yang disisihkan dari APBD sejak 2003 sekitar Rp 1,3 Triliun. Dana itu antara lain dana abadi Pendidikan sebanyak Rp 530 Miliar, dana cadangan Pendidikan sebanyak Rp 430 Miliar dan dana cadangan umum Pendidikan sebanyak Rp 374 Miliar,” ujar Ketua Banleg Mawardi A SE dalam keterangannya.
Mawardi menjelaskan, pembahasn Raqan itu sangat penting untuk dibahas dan ditargetkan rampung pada tahun 2023. Ini dikarenakan masyarakat Aceh sudah lama menunggu kabar terkait Dana Pendidikan Abadi Aceh tersebut.
“Malahan, ada yang beranggapan jika dana tersebut sudah tidak ada lagi. Ya beragam komentarlah dari publi,” ucap Mawardi.
Namun, sambung pria yang juga sering dipanggil Tgk Adek ini menegaskan bahwa, Raqan dan jadwal terakait Dana Abadi Pendidikan Aceh yang sedang dibahas itu statusnya masih ada. Sehingga dapat dimanfaatkan menjadi Qanun.
“Pimpinan DPR Aceh dan kita di Banleg sepakat bahwa Dana ini dipergunakan untuk pengembangan kapasitas dan keahlian Sumber Daya Manusia (SDM) generasi Aceh, SDM generasi itu mutlak dan wajib kita siapkan, kita mesti serius melakukannya,”jelas Tgk Adek
Politikus Partai Aceh ini menjelaskan, skema pengelolaannya ditentukan secara komprehensif, holistik, dan berkelanjutan, sehingga Dana Abadi Pendidikan ini tidak habis seperti melelehnya es di tengah terik matahari. Akan tetapi sebaliknya, ia mengilustrasikan Dana Abadi Pendidikan Aceh itu seperti lilin yang terus menerangi dan menjadi cahaya masa depan Aceh yang berperadaban.
“Juga, kita hendak memastikan pengelolaannya obyektif dan menguntungkan serta merata seluruh Aceh. Jadi, betul-betul diperuntukkan untuk pengembangan SDM generasi Aceh yang berdasarkan kepentingan kebijakan pengelolaan Sumber Daya Alam kita, sehingga 10-20 tahun kedepan, Aceh dapat keluar dari kemiskinan, meciptakan lapangan kerja dan SDM Aceh mampu berkompetisi dikawasan Asia Tenggara ini,” ujarnya lagi.
Selanjutnya, sambung Tgk Adek lagi, kita membahas raqan ini secara seksama dan kita buka peluang juga untuk membahasnya di beberapa Kabupaten/kota, agar penyerapan masukan dapat lebih partisipatif dan mempertimbangkan masukan dari daerah.
“Kita harapkan Dana Abadi Pendidikan ini dapat meningkatkan kualitas SDM agar generasi mampu berfikir strategis, berperan aktif dalam merencanakan dan mengimplementasikannya, sehingga investasi ini dapat dikonversikan dalam bentuk nilai dan kapitasl secara jangka menengah dan Panjang,”ujarnya lagi.
Sebelumnya, masyarakat mengeluh jika selama ini dana abadi pendidikan Aceh yang tersimpan tidak pernah dicairkan dan jumlahnya saat ini terus bertambah, sedangkan dana Rp1,8 triliun di Bank Aceh Syariah merupakan idle cash untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Aceh.
“Dana abadi pendidikan tidak pernah dicairkan sejak disetor perdana tahun 2003,” kata Juru Bicara Pemerintah Aceh, Saifullah Abdulgani di Banda Aceh,Rabu (15/7/2020) lalu.
Ia menjelaskan, dana cangan pendidikan dibentuk berdasarkan Qanun Aceh Nomor Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
Dalam Pasal 45 dinyatakan bahwa Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota dapat membentuk Dana Abadi Pendidikan untuk menjamin kelangsungan pembiayaan pendidikan Aceh dan kabupaten/kota, yang diatur dengan Qanun tersendiri.
Pemerintah Aceh bersama-sama DPRA juga telah melahirkann Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2012 tentang Dana Abadi Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh.
“Qanun tersebut menegaskan dana abadi pengembangan SDM Aceh untuk membiayai pengambangan SDM Aceh, meliputi beasiswa, penghargaan, riset, dana pendamping dan bantuan pendidikan,” katanya.
Menurut dia dana abadi Pengembangan SDM Aceh bersumber dari Dana Otonomi Khusus, Tambahan Dana Bagi Hasil Migas, dan Pendapatan lain yang sah.
Ia menyebutkan jumlah dana tersebut telah mencapai Rp1,168 triliun yang disimpan di Bank Aceh Syariah, yang disetor bertahap sejak tahun 2003 hingga sekarang.
“Dana cadangan pendidikan belum pernah dicairkan. Salah satu penyebabnya terkendala regulasi, di mana untuk penggunaannya harus diatur dengan Qanun tersendiri,” katanya.
Ia mengatakan Pemerintah Aceh juga pernah mengusulkan Rancangan Qanun (Raqan) Penggunaan Dana Abadi Pendidikan menjadi Program Legislasi Aceh (Prolega) Prioritas tahun 2018, namun tidak terealisasi hingga jabatan DPRA 2014-2019 berakhir.
“Qanun Aceh tentang penggunaan dana abadi pendidikan belum masuk Prolega DPRA, maka tidak mungkin dana itu dicairkan,” katanya.
Ia menyebutkan selain dana abadi, ada idle cash Pemerintah Aceh di Bank Aceh Syariah sebesar Rp1,8 triliun yang merupakan manajemen Kas Daerah (Kasda).
“Dana yang disimpan tersebut bukan dana abadi pendidikan, melainkan dana untuk membiayai program kegiatan pembangunan yang telah dianggarkan dalam APBA,” katanya.
Ia mengatakan dana daerah yang belum dipergunakan dapat disimpan sementara idle cash dalam bentuk deposito berjangka satu hingga tiga bulan untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Nominal nilai deposito tidak tetap karena dicairkan setiap saat, sesuai kebutuhan pembiayaan kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Aceh,” katanya.
Ia menambahkan dana yang sempat disangka oleh sejumlah pihak sebagai dana Abadi Pendidikan Aceh, sebesar Rp1,8 triliun, merupakan bagian dari idle cash atau bagian dari Silpa pada saat itu, bukan dana cadangan atau dana abadi pendidikan.
“Data laporan neraca audit 2005-2006, idle cash Rp1,8 triliun tidak pernah tercatat sebagai dana cadangan, atau dana cadangan pendidikan,” pungkas SAG. []
