Acehjurnal.com – Pelatihan peningkatan peran dan kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) di Kabupaten Aceh Tengah menelan anggaran hingga Rp 1,1 miliar. Kegiatan yang digelar di Gedung Olah Seni (GOS) setempat pada Sabtu, 20 September 2025, sempat diwarnai aksi protes dari peserta terkait besaran biaya transportasi.
Abdul Wahid, Ketua Forum Reje Kampung Aceh Tengah yang juga bertindak sebagai panitia penyelenggara, mengonfirmasi total anggaran tersebut. Menurutnya, dana bersumber dari iuran masing-masing kampung sebesar Rp 5 juta, dengan total 220 kampung yang berpartisipasi.
“Awalnya ada 60 kampung yang mendaftar, kemudian diikuti 60 kampung lagi. Jika dihitung, totalnya mencapai Rp 1,1 miliar,” jelas Abdul Wahid ketika dikonfirmasi pada Minggu, 21 September 2025.
Pelatihan ini diselenggarakan untuk menindaklanjuti instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai jaga malam, yang tertuang dalam Surat Edaran Nomor 300.1.4/e.1/BAK tanggal 3 September 2025. Setiap kampung mengirimkan lima orang perwakilan untuk mengikuti pelatihan.
Namun, kegiatan sempat ricuh akibat banyaknya peserta yang memprotes biaya transportasi yang awalnya hanya diberikan sebesar Rp 100 ribu per orang. Idrus Saputra, Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa Indonesia (APDESI) Aceh Tengah, menyatakan kekecewaannya atas hal tersebut.
“Informasi yang kami terima dari beberapa reje, masing-masing kampung memberikan biaya Rp 5 juta. Sangat miris, panitia hanya memberi Rp 100 ribu untuk transportasi,” ujar Idrus.
Menanggapi protes tersebut, Abdul Wahid menyebutkan bahwa panitia telah menaikkan biaya transportasi menjadi Rp 200 ribu per peserta. Ia menegaskan bahwa kegiatan ini murni untuk kepentingan bersama tanpa mencari keuntungan.
“Biaya transportasinya sudah kita tambah menjadi Rp 200 ribu. Acara ini dari kita untuk kita, tidak ada niat mencari keuntungan,” tegas Wahid.
Ia juga mengakui bahwa panitia sempat kewalahan karena jumlah peserta melebihi perkiraan. Awalnya hanya 160 kampung, namun bertambah menjadi 220 kampung, sehingga persiapan konsumsi menjadi kurang maksimal.
“Banyak kampung yang belum membayar iuran, namun tetap kami tampung. Ini menyebabkan kami kesulitan terutama dalam penyediaan konsumsi,” ungkapnya.
Wahid menjelaskan bahwa dana Rp 5 juta per kampung dialokasikan untuk berbagai kebutuhan, termasuk konsumsi, souvenir, dan transportasi peserta. Ia juga membantah adanya keterlibatan pihak ketiga atau tekanan dari aparat penegak hukum dalam penyelenggaraan pelatihan.
“Pajak makanan itu besar, pak. Ditambah untuk souvenir dan transportasi Rp 200 ribu per orang untuk satu hari. Semua digunakan untuk kepentingan peserta,” paparnya.
Dengan penyesuaian biaya transportasi tersebut, diharapkan pelatihan dapat berjalan lancar sesuai tujuan awal, yaitu meningkatkan kapasitas Satlinmas dalam menjalankan tugas perlindungan masyarakat.
Sumber: AJNN
