Aktivis ’98 Diskusikan 15 Tahun Perdamaian Aceh

Hayeu ! Band “Keubibit” Asal Aceh Sukses Raih AMI Award 2020

JAKARTA | ACEHJURNAL.COM - Group Musik etnik asal Aceh Keubibit berhasil meraih Anugerah Musik Indonesia (AMI) Awards 2020. Pengumuman keberhasilan itu sisampaikan melalui televisi...

Terjaring OTT, KPK Umumkan Status Hukum Wali Kota Cimahi Besok

JAKARTA | Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna yang terjerat operasi tangkap tangan (OTT) atas dugaan suap terkait perizinan rumah sakit masih diperiksa di...

Di Tengah Pandemi, Investor Korea Tertarik Investasi Pengolahan Air Minum di KEK Arun

LHOKSEUMAWE | ACEHJURNAL.COM - Di tengah pandemi covid-19, persahaan asal Korea Selatan, Daejin berencana melakukan investasi di Kawasan Khusus Ekonomi (KEK) Arun kota Lhokseumawe....

Polemik di MAA, Usman Lamreueng Minta Gubernur Aceh Segera Lantik Badruzzaman Sebagai Ketua

BANDA ACEH | ACEHJURNAL.COM - Kisruh Majelis Adat Aceh (MAA) mulai menyita perhatian dari berbagai elemen masyarakat. Akademisi Universitas Abulyatama, Usman Lamreueng mangatakan, polemik...

Tak Diberi Uang, Anak Tebas Ayah Kandung di Bireuen

BIREUEN | ACEHJURNAL.COM - Warga Gampong Suka Ramai, Kecamatan Makmur, Kabupaten Bireuen geger. Dua warga desa setempat, M. Yusuf (64) dan Jufri (60) terpaksa...

Banda Aceh | ACEHJURNAL.COM Para aktivis ’98 yang sudah berjuang dahulu, saat ini masih harus turut andil memberi solusi dan pandangan terhadap MoU Helsinki yang sudah genap berumur 15 tahun. Hal tersebut disampaikan oleh Effendi Hasan, inisiator pada acara dikusi peringatan 15 tahun penandatanganan MoU Helsinki yang menghadirkan sejumlah aktivis ’98 (14/8) di Banda Aceh.

Diskusi dilaksanakan melalui aplikasi Google Meet. Tidak kurang  dari 131 peserta turut berpartisipasi dalam kegiatan ini.

Lebih lanjut Efendi berkata, “karena MoU ini perjuangan kita bersama, maka kita memiliki tanggung jawab sosial atas itu. Keberhasilan ini tidak boleh dilepas begitu saja dan harus tetap dikontrol, sehingga MoU akan berjalan pada arah untuk kesejahteraan rakyat bukan kesejahteraaan segelintir elit.”

Sementara Nasrul Sufi berkomentar, persoalan regulasi dan tata kelola yang belum maksimal saat ini membutuhkan bantuan lebih daripada aktivis-aktivis yang saat ini sudah berada di parlemen dan juga bantuan dari pemerintah sipil.”

“Sudah saatnya kita berganding bahu untuk membangun Aceh yang lebih baik, dan tidak saling lagi melemparkan kesalahan lagi kepada Pemerintah Pusat, dengan wewenang yang telah diberikan untuk Aceh dalam UUPA,” ujar Nasrul yang akan ikut kontestasi Pilkada ke depan.

Aktivis perempuan Ainul Mardhiah menyorot beberapa hal terkait 15 Tahun MoU Helsinki saat ini. Bagi Ainal, keberhasilan MoU ini harus bisa melibatkan banyak pihak termasuk masyarakat Aceh. Khususnya tokoh masyarakat, mahasiswa, dan para pemerintah yang ada. Keberhasilan ini bukan hanya milik kombatan GAM saja, namun seluruh rakyat Aceh.

Ainal mengungkapkan kekecewannya terkait beberapa hal; impelementasi MoU di dalam bidang pendidikan yang belum merata dan juga masih banyak anak-anak korban konflik yang belum mendapat dana dan pendistribusian bantuan yang cukup untuk melanjutkan studi hingga perguruan tinggi. Terkait perempuan, perempuan kombatan pada hari ini juga merasa kecewa karena merasa tidak diangap ketika adanya pembuatan kebijakan dan ketika mengambil keputusan.

Alfian Lukman menyampaikan permasalahan paska damai tentang peran dan fungsi lembaga masyarakat sipil di Aceh. “Ada sesuatu yang hilang di Aceh saat ini, yaitu kekuatan sipil. Parlemen di aceh saat ini berjuang sendiri-sendiri sehingga muncul isu-isu kepentingann suatu kelompok. Kita seakan-akan sudah kembali ke habitat kita masing-masing,” ia menjelaskan.

Menurutnya beberapa implementasi dari MoU dan UUPA yang tidak sesuai dan tidak dilaksanakan dengan semestinya. Sehingga respon masyarakat terhadap perdamaian ini menimbulkan banyak dinamika. Alfian juga mempertegas bahwa para anggota aktivis harus banyak membantu menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam masyarakat sesuai dengan latar belakang profesi yang dimiliki saat ini dan berkontribusi terhadap MoU yang sudah ada.

Senada dengan Ainal Mardhiah, Rahmatan juga mengatakan bahwa masih banyak para kombatan wanita yang merasa kecewa karena tidak dilibatkan dalam kebijakan dan pembangunan di Aceh, selain itu keluarga korban konflik juga juga memiliki masalah saat ini dan kesulitan dalam hal pendiidikan, terutama dalam hal pendidikan bagi anak korban konflik.

Permasalahan Regulasi dan Tata Kelola Pemerintahan

Alfian dari LSM MATA yang juga turut diundang, menyampaikan beberapa pikiran terkait dengan 15 MoU Helsinki di Aceh. Bagi Alfian, Ada dua hal yang perlu diperhatikan:

Pertama soal regulasi. Sejauh mana poin-poin yang terbuat dalam UU pemerintah Aceh yang belum terlaksana harus segera direalisasikan sehingga kewenangan yang telah didapatkan oleh Aceh dapat dilaksanakan secara utuh sesuai dengan UUPA .

Kedua soal tata kelola pada pemerintahan. Alfian menganggap pemerintah masih terfokus pada kota Banda Aceh dan belum berimbas ke wilayah lain secara menyeluruh.

“Ke depan, pasca 15 tahun MoU Helsnki agar pengelolaan dana otonomi khusus Aceh harus dilakukan secara tertib, taat kepada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, akuntabel, transparan dan bertanggungjawab. Serta memperhatikan rasa keadilan, kepatuhan dan manfaat kepada masyarakat. Pengalokasian dan penggunaan dana otonomi khusus ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Aceh bukan untuk kepentingan segelintir elit,” jelas Alfian MaTA.

Menutup diskusi, Taufik Abdullah menyampaikan bahwa selama ini respon masyarakat terhadap perdamaian ini menimbulkan banyak dinamika dalam masyarakat.

“MoU ini adalah keputusan politik antara GAM-RI 15 tahun yang lalu, sudah seharusnya dengan munculnya partai politik lokal Aceh bisa membantu banyak atas hasil perdamaian hari ini. Bukan perdamaian ini hanya menjadi alat kekuasaan bagi elit, namun masyarakat belum merasakan kesejahteraan bagi mereka.” Ungkap Taufik.

Oleh karena Taufik berpendapat bahwa harus ada upaya-upaya advokasi dari aktivis ‘98 yang telah banyak berperan masa itu sehingga terjadi MoU 15 tahun yang lalu. Dengan peran yang sudah dijalankan waktu itu, sudah saatnya aktivis ’98 sekarang turut memberi kontribusi yang terbaik bagi Aceh, bukan malah menjadi penonton. Hingga akhirnya subtansi MoU Helsinki jauh dari nilai-nilai untuk kesejahteraan rakyat Aceh.

Rangkuman Diskusi

Cut Asmaul Husna selaku moderator menyimpulkan hasil diskusi ini sebagai berikut:

Pertama, akan diadakannya diskusi lanjutan dengan mengundang para anggota aktivis dari setiap daerah yang ada di Aceh.

Kedua, tindak lanjut kedepannya harus ada kesepakatan bersama karena masih ada hal-hal yang perlu disampaikan dari pikiran-pikiran anggota aktivis karena perdamaian tanpa kesejahteraan itu nihil. Aktivis tidak boleh melepaskan tanggung jawab dan konsolidasi.

Ketiga, dengan dana otsus yang begitu melimpah, seharusnya tidak akan ada lagi rumah-rumah yang tidak layak huni di Aceh.

Keempat, banyak hal yang dibutuhkan dan perlu adanya kontribusi dari akademisi dan aktivis kemasyarakatan dalam implementasi MoU Helsinki sebagai warga dan rakyat Aceh.

Kelima, membuat tim kecil untuk evaluasi kegiatan sipil. Peserta juga memberikan harapan bahwa kedepannya mudah-mudahan ada tindak lanjut dan dukungan semua pihak.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

HEADLINES

Hayeu ! Band “Keubibit” Asal Aceh Sukses Raih AMI Award 2020

JAKARTA | ACEHJURNAL.COM - Group Musik etnik asal Aceh Keubibit berhasil meraih Anugerah Musik Indonesia (AMI) Awards 2020. Pengumuman keberhasilan itu sisampaikan melalui televisi...

Terjaring OTT, KPK Umumkan Status Hukum Wali Kota Cimahi Besok

JAKARTA | Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna yang terjerat operasi tangkap tangan (OTT) atas dugaan suap terkait perizinan rumah sakit masih diperiksa di...

Di Tengah Pandemi, Investor Korea Tertarik Investasi Pengolahan Air Minum di KEK Arun

LHOKSEUMAWE | ACEHJURNAL.COM - Di tengah pandemi covid-19, persahaan asal Korea Selatan, Daejin berencana melakukan investasi di Kawasan Khusus Ekonomi (KEK) Arun kota Lhokseumawe....

BERITA TERKAIT

Hayeu ! Band “Keubibit” Asal Aceh Sukses Raih AMI Award 2020

JAKARTA | ACEHJURNAL.COM - Group Musik etnik asal Aceh Keubibit berhasil meraih Anugerah Musik Indonesia (AMI) Awards 2020. Pengumuman keberhasilan itu sisampaikan melalui televisi...

Terjaring OTT, KPK Umumkan Status Hukum Wali Kota Cimahi Besok

JAKARTA | Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna yang terjerat operasi tangkap tangan (OTT) atas dugaan suap terkait perizinan rumah sakit masih diperiksa di...

Di Tengah Pandemi, Investor Korea Tertarik Investasi Pengolahan Air Minum di KEK Arun

LHOKSEUMAWE | ACEHJURNAL.COM - Di tengah pandemi covid-19, persahaan asal Korea Selatan, Daejin berencana melakukan investasi di Kawasan Khusus Ekonomi (KEK) Arun kota Lhokseumawe....