BANDA ACEH – Aceh tengah dilanda krisis ekonomi, bahkan mendapat predikat sebagai daerah termiskin di Pulau Sumatera. Kondisi ini tentu miris mengingat Aceh kaya akan sumber daya alam, terutama minyak dan gas. Namun sayang, kekayaan alam tak serta merta membawa kesejahteraan bagi rakyat Aceh.
Menurut sejumlah pakar, salah satu akar permasalahan ekonomi Aceh adalah buruknya komunikasi antar para pemangku kepentingan di daerah ini. Komunikasi yang tidak efektif antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil telah menghambat upaya pembangunan di berbagai sektor.
Untuk membahas persoalan ini lebih mendalam, Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI) Aceh bekerja sama dengan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry menggelar seminar bertema “Komunikasi Buruk Ekonomi Terpuruk”. Acara berlangsung di Aula Pascasarjana UIN Ar-Raniry, Rabu (27/9/2023).
Dalam sambutannya, Ketua ISKI Aceh Dr. Hamdani M.Syam, MA menjelaskan alasan tema tersebut diangkat. Menurutnya, melihat kondisi ekonomi Aceh saat ini yang memprihatinkan, salah satu penyebabnya adalah komunikasi antar stakeholder yang tidak berjalan dengan baik.
“Komunikasi antara eksekutif dan legislatif misalnya, seringkali tidak harmonis. Akibatnya berpengaruh pada kelancaran pembangunan dan perekonomian Aceh,” ujar Hamdani.
Untuk membedah persoalan ini, panitia menghadirkan lima narasumber kompeten di bidangnya masing-masing. Mereka adalah Rektor UIN Ar-Raniry Prof. Dr. Mujiburahman, MA, mantan pemimpin GAM Sofyan Dawood, Senior Manager SKK Migas Azhari Idris, MA, M.Ed., akuntan publik Nasri Ak, MS, dan dosen Ilmu Komunikasi UIN Ar-Raniry Dr. A. Rani Usman, M.Si.
Dalam sesi materinya, Rektor UIN Ar-Raniry Prof Mujiburahman menekankan pentingnya sinergi dan kemitraan strategis antara pemerintah, akademisi, dan pengusaha dalam pembangunan Aceh. Menurutnya, komunikasi yang baik antar stakeholder kunci ini akan melahirkan kebijakan-kebijakan yang aspiratif dan selaras dengan kebutuhan rakyat.
Sementara itu, Azhari Idris dari SKK Migas mencontohkan dampak buruk komunikasi pada pengelolaan migas di Aceh. Pada 2015, Pemerintah Aceh secara sepihak memutuskan keluar dari koordinasi SKK Migas dan mengelola sendiri migasnya. Keputusan ini berdampak pada produktivitas minyak dan gas di Aceh.
Mantan Tokoh Pejuang GAM, Sofyan Dawood pun menegaskan bahwa kualitas komunikasi politik sangat menentukan kemajuan sebuah daerah. Ia berharap generasi muda Aceh dapat meningkatkan kualitas komunikasi publik demi mewujudkan Aceh yang sejahtera di masa depan.
Sofyan menilai ego sektoral yang berlebihan justru akan memperlambat pembangunan di Aceh. Sebagai daerah pascakonflik, Aceh membutuhkan kolaborasi erat antara Jakarta dan Banda Aceh untuk memajukan daerah ini.
“Kita perlu meredam ego sektoral demi kemajuan bersama. Inilah pentingnya berkomunikasi dengan penuh penghargaan satu sama lain,” ucap Sofyan.
Aceh memiliki potensi kekayaan alam melimpah dan posisi strategis sebagai pintu gerbang perdagangan Indonesia bagian barat. Namun semua itu belum terwujud tanpa adanya komunikasi antar elemen masyarakat yang harmonis dan aspiratif. Seminar ini diharapkan mampu menggugah kesadaran pentingnya membangun komunikasi yang lebih baik, demi mewujudkan Aceh yang lebih sejahtera.
Di tengah kondisi ekonomi Aceh yang stagnan, seminar ini menjadi momentum penting untuk merumuskan solusi bersama. Salah satu solusi yang ditawarkan adalah memperbaiki pola komunikasi lintas sektor di Aceh.
Menurut dosen komunikasi Dr. A. Rani Usman, selama ini komunikasi di Aceh didominasi model komunikasi satu arah. Artinya, pemerintah atau kelompok elite tertentu menguasai arus informasi kepada publik. Akibatnya, aspirasi rakyat banyak tidak tersalurkan dengan baik.
“Kita perlu membangun model komunikasi dialogis yang melibatkan semua elemen masyarakat Aceh, bukan hanya segelintir elit politik dan ekonomi,” tegas Rani.
Terkait hal itu, akuntan publik Nasri menambahkan perlunya transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran di Aceh. Menurutnya, minimnya informasi soal penggunaan anggaran berpotensi melahirkan korupsi dan penyelewengan dana. Ini tentu sangat merugikan masyarakat Aceh.
“Pemerintah harus berkomunikasi secara terbuka soal penggunaan uang rakyat. Publik berhak tahu ke mana alokasi dana tersebut,” imbuh Nasri.
Tak hanya soal komunikasi pemerintah dengan rakyatnya, komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah juga dinilai masih lemah. Ini terlihat dari ego sektoral yang masih kerap muncul dalam pengambilan kebijakan di Aceh.
Pada akhirnya, kualitas komunikasi menentukan kemajuan sebuah bangsa. Seminar ini menjadi momentum penting untuk meningkatkan kesadaran segenap komponen bangsa di Aceh agar membangun pola komunikasi yang lebih baik. Dengan begitu, optimisme akan lahirnya Aceh yang lebih sejahtera di masa depan akan semakin terbuka lebar.
