ACEHJURNAL.COM – Pemerintah Aceh mengubah strategi penanaman modalnya pada tahun 2025. Tidak lagi sekadar mempromosikan potensi mentah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh kini fokus menyajikan menu investasi yang sepenuhnya matang dan bebas masalah, atau dikenal sebagai Investment Project Ready to Offer (IPRO).
Pergeseran strategi ini menjadi sorotan utama dalam Focus Group Discussion (FGD) Aceh Global Sustainable Investment Dialogue (AGASID) 2025 yang digelar di The Pade Hotel, Aceh Besar, Senin (24/11/2025). Dalam forum yang didukung penuh oleh Bank Indonesia (BI) Perwakilan Aceh ini, pemerintah menegaskan komitmennya untuk melakukan debottlenecking atau penguraian sumbatan masalah pada proyek-proyek strategis daerah.
Kepala DPMPTSP Aceh, Marwan Nusuf, menegaskan bahwa era sekadar “berjualan” potensi sudah lewat. Kini, investor global menuntut kepastian hukum dan kelayakan teknis yang terukur.
“Tahun ini kita ubah strateginya menjadi lebih tajam dan teknis. Kita tidak lagi sekadar showcasing, tetapi fokus menyelesaikan masalah agar proyek berstatus Clean and Clear,” ujar Marwan dalam sambutannya. Ia menambahkan, target utama forum ini adalah memastikan proyek yang ditawarkan benar-benar siap tawar dan bankable di mata investor internasional.
Dalam FGD tersebut, dua proyek unggulan yang telah lolos kurasi ketat Bank Indonesia menjadi primadona pembahasan, yaitu revitalisasi Lhoknga Golf Course & Marine Sport Resort serta percepatan okupansi Kawasan Industri Aceh (KIA) Ladong.
Pada sektor pariwisata, Lhoknga Golf Course di Aceh Besar ditawarkan dengan valuasi investasi (Capex) mencapai USD 6,18 juta. Kawasan seluas 57 hektare ini dinilai sangat strategis karena status lahannya yang sudah clean and clear milik pemerintah daerah, serta lokasinya yang hanya berjarak 30 menit dari pusat kota Banda Aceh.
Pemerintah Aceh menawarkan skema kerja sama fleksibel, mulai dari Build Operate Transfer (BOT), Joint Venture, hingga sewa lahan jangka panjang hingga 30 tahun. Tidak hanya lapangan golf, kawasan ini diproyeksikan berkembang menjadi resor terpadu yang mencakup wisata olahraga air (marine sport), taman hiburan, hingga fasilitas MICE.
Sementara itu, pada sektor industri, KIA Ladong menawarkan insentif agresif untuk menarik tenan. PT Pembangunan Aceh (PEMA) selaku pengelola menawarkan gratis sewa lahan selama 10 tahun bagi investor yang masuk dalam periode promosi hingga Desember 2025, dengan tarif dasar sewa setelahnya yang sangat kompetitif yakni Rp5.000/m2/tahun.
Kawasan seluas 71,4 hektare ini didesain sebagai pusat industri halal, logistik, dan manufaktur yang didukung oleh fasilitas pelabuhan Malahayati. Beberapa peluang investasi turunan yang siap digarap di KIA Ladong meliputi pabrik minyak goreng, pembangunan smelter, hingga peternakan modern terintegrasi (modern integrated farming).
Kepala Unit Kehumasan KPw BI Aceh, Langitantyo Tri Gezar, menyatakan bahwa dokumen proyek yang feasible dan akuntabel adalah kunci untuk memenangkan persaingan investasi global. Oleh karena itu, BI memfasilitasi kehadiran tenaga ahli, termasuk kurator dari Sucofindo dan praktisi industri golf, untuk membedah kelayakan kedua proyek tersebut secara mendalam.
“Penyelenggaraan Road to AGASID 2025 ini diharapkan menjadi katalis. Dengan tim yang mumpuni melahirkan dokumen IPRO, kita optimis akselerasi realisasi investasi di Aceh akan meningkat,” pungkas Langit.
Melalui pematangan konsep IPRO ini, Pemerintah Aceh berharap investor tidak lagi menemui kendala klasik seperti sengketa lahan atau ketidakjelasan regulasi, sehingga arus modal masuk dapat segera berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
