PIDIE JAYA – Satuan Tugas (Satgas) Galapana DPR RI melakukan peninjauan langsung terhadap progres pembangunan Hunian Sementara (Huntara) di Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya, pada Rabu (11/3/2026).
Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan percepatan pemulihan pascabencana bagi warga terdampak.Anggota Satgas Galapana DPR RI, Kawendra Lukistian, menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen mengejar target agar seluruh unit Huntara dapat ditempati sebelum hari raya Idul Fitri.
“Kami ingin memastikan saudara-saudara kita yang terdampak bencana sudah bisa menempati hunian yang layak sebelum lebaran. Ini menjadi prioritas utama dalam pemantauan kami di lapangan hari ini,” ujar Kawendra.
Dalam kunjungan tersebut, politisi Partai Gerindra ini turut didampingi oleh Ketua Gekrafs Aceh, Sunil Iqbal. Adapun serangkaian evaluasi menyeluruh terhadap penanganan pascabencana di lapangan. Fokus utama peninjauan ini meliputi percepatan pembangunan Hunian Sementara (Huntara) serta evaluasi terhadap capaian kegiatan pada minggu sebelumnya guna memastikan seluruh target infrastruktur tetap berada pada jalurnya.
Selain aspek hunian, tim juga menitikberatkan pada pemulihan lingkungan melalui monitoring pembersihan sedimen dan material banjir, termasuk peninjauan kebutuhan disposal area sebagai lokasi pembuangan material secara efektif.
Kawendra secara khusus mengawasi pelaksanaan program Cash for Work (CFW) yang dirancang untuk memberdayakan ekonomi warga pengungsi secara langsung. Terakhir, guna mendukung normalisasi wilayah terdampak secara total, tim melakukan pemetaan mendalam terkait kebutuhan logistik dan dukungan alat berat yang diperlukan di titik-titik krusial.
Guna mempercepat proses pemulihan, Kawendra menjelaskan bahwa koordinasi intensif terus dilakukan dengan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, BPBD, Dinas Lingkungan Hidup, hingga Balai PUPR. Upaya percepatan pemulihan pascabencana ini tidak hanya terhenti di tingkat kabupaten. Tim Galapana DPR RI dijadwalkan akan melakukan koordinasi lanjutan dengan Pemerintah Aceh pada Kamis (12/3) untuk menindaklanjuti hasil rapat pekan lalu. Dalam pertemuan tersebut, tim akan mendorong akselerasi pelaksanaan kegiatan infrastruktur melalui optimalisasi dana pengembalian TKD.
Selain itu, Ketua Umum Gekrafs ini mengatakan, pihaknya juga akan memfokuskan pembahasan pada rapat teknis terkait pembagian kewenangan yang lebih jelas antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah, guna memastikan sinergi yang efektif dan responsif dalam penanganan pascabencana ke depannya.
“Sinergi antarlembaga adalah kunci. Kami tidak ingin ada kendala birokrasi yang menghambat distribusi bantuan atau pembangunan infrastruktur vital bagi masyarakat Aceh,” pungkas Kawendra. (***).
