Acehjurnal.com – Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memprioritaskan Provinsi Aceh dalam program penanganan dan penanggulangan bencana. Permintaan ini disampaikan secara langsung kepada Kepala BNPB Suharyanto dalam Rapat Koordinasi Kebencanaan se-Aceh di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh, Selasa (28/10/2025).
Fadhlullah menyampaikan apresiasi atas berbagai program bantuan BNPB untuk Aceh, namun menekankan perlunya peningkatan perhatian khusus. “Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Bapak Kepala BNPB RI atas berbagai program bantuan untuk Aceh, tapi kami rasa masih harus ditingkatkan lagi khusus Aceh,” ujar Fadhlullah dalam rapat tersebut.
Wakil Gubernur berharap kunjungan Kepala BNPB ke Aceh dapat membawa angin segar pada tahun 2026. Ia mengharapkan peningkatan signifikan program bantuan penanganan dan penanggulangan bencana dari BNPB di tahun mendatang.
Fadhlullah menegaskan Aceh layak menjadi prioritas Pemerintah Pusat dengan mempertimbangkan beberapa faktor historis. Selain adanya Perjanjian MoU Helsinki tahun 2005, ia menyebut Aceh memiliki kontribusi besar bagi Republik Indonesia, mulai dari sumbangan pesawat, peran Radio Rimba Raya untuk kemerdekaan, hingga sumbangan emas ratusan kilo untuk Monumen Monas di Jakarta.
Menanggapi hal tersebut, Kepala BNPB Suharyanto mengakui Aceh sebagai daerah rawan bencana. “Oleh sebab itu Aceh menjadi prioritas, kami hadir di sini karena sangat mencintai Aceh dan kami ingin membantu Aceh,” tegas Suharyanto.
Suharyanto memaparkan berbagai jenis bencana yang mengancam Aceh, mencakup kebakaran hutan, gempa bumi, banjir, longsor, abrasi pantai, tsunami, hingga letusan gunung api. Menurutnya, semua klaster bencana yang ada di Indonesia juga terjadi di Aceh.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, BNPB telah menyiapkan sejumlah program mitigasi bencana. Khusus untuk tsunami, akan dibentuk pusat edukasi dan informasi kesiapsiagaan masyarakat melalui kerja sama dengan Pemerintah Jepang.
BNPB juga akan mengimplementasikan Early Warning System atau Sistem Peringatan Dini yang terkoneksi dengan Pusdalop daerah. Sistem ini berfungsi memberikan informasi dini tentang potensi bencana gempa, tsunami, banjir, hingga gunung berapi.
“BNPB juga menyediakan bantuan sumur bor untuk daerah yang mengalami kekeringan, hal ini sekaligus untuk mengatasi gagal panen di persawahan,” tambah Suharyanto.
Di sisi pendanaan, BNPB telah menyalurkan dana siap pakai sebesar Rp16.011.843.000 untuk penanganan bencana di Aceh periode 2021-2024. Sementara untuk logistik dan peralatan penanganan darurat, realisasi bantuan mencapai Rp32.605.251.274 selama 2023-2025.
Suharyanto juga menginformasikan tersedianya dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. “Tahun ini ada sembilan kabupaten/kota dan Pemerintah Aceh akan menerima dana tersebut, saat ini anggarannya sedang diproses di Kementerian Keuangan,” jelasnya.
Rapat koordinasi ini dihadiri jajaran deputi BNPB, unsur Forkopimda Aceh, seluruh bupati dan wali kota se-Aceh, kepala SKPA, kepala BPBD se-Aceh, serta berbagai unsur terkait lainnya.
Sumber: Original Content
