Acehjurnal.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Besar telah menyusun Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah untuk periode 2025 hingga 2027. Penyusunan strategi jangka menengah ini dilakukan untuk mengantisipasi gejolak harga dan menjaga stabilitas perekonomian lokal.
Rencana strategis tersebut difokuskan pada empat program utama. Keempatnya mencakup pengamanan ketersediaan pasokan barang, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, serta komunikasi yang efektif. Hal ini disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Asisten Administrasi Umum Setdakab Aceh Besar, Muharril Al Aqshar, di Jantho, pada Rabu (19/6).
Pernyataan itu disampaikan Muharril dalam forum Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Aceh Besar. Ia menekankan bahwa langkah ini sekaligus mendukung potensi besar yang dimiliki daerah tersebut.
“Aceh Besar memiliki lahan pertanian yang luas untuk komoditas padi dan hortikultura, serta sumber daya perikanan yang melimpah. Ini menjadi modal dasar dalam pengendalian inflasi,” ujar Muharril.
Untuk memperkuat ketahanan pangan, Pemkab Aceh Besar telah membangun sejumlah kerja sama. Kerja sama tersebut antara lain Memorandum of Understanding (MoU) dengan Pemerintah Kota Banda Aceh dan kesepakatan dengan Pemerintah Kota Sabang.
“Ke depan, juga direncanakan kerja sama antardaerah dengan Kabupaten Pidie Jaya dan Kabupaten Aceh Jaya,” tambah Muharril.
Muharril juga berharap seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dapat memberikan kontribusi optimal dalam setiap Rapat Koordinasi TPID. Forum ini diharapkan menjadi wadah sinergi untuk merumuskan langkah-langkah konkret.
Komitmen TPID Aceh Besar tidak hanya pada perencanaan. Beberapa aksi nyata yang akan dijalankan antara lain mengadakan pasar murah di berbagai kecamatan, melakukan intensifikasi tanaman, diversifikasi pangan, serta pembangunan infrastruktur pertanian.
Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdakab Aceh Besar, Darwan Asrizal, menambahkan bahwa kegiatan pengendalian inflasi ini bersifat sangat strategis. Tujuannya untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat.
“Kegiatan ini juga bagian dari mendukung pemulihan ekonomi lokal, menjaga keseimbangan pasar, serta keselarasan strategi daerah dengan arahan Pemerintah Provinsi Aceh dan pemerintah pusat,” jelas Darwan.
Selain itu, upaya ini secara khusus bertujuan menjaga laju inflasi daerah agar sesuai dengan target nasional. Pemerintah menetapkan sasaran inflasi pada kisaran 2 hingga 3 persen per tahun.
Dengan peta jalan yang telah disusun, Pemkab Aceh Besar optimis dapat mengelola inflasi secara lebih terarah dan terukur selama tiga tahun mendatang. Hal ini dianggap crucial untuk melindungi daya beli masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Sumber: REPUBLIKA.CO.ID
