Acehjurnal.com – Pelatihan peningkatan peran dan kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) Kabupaten Aceh Tengah berakhir ricuh. Kegiatan yang digelar di Gedung Olah Seni (GOS) pada Sabtu, 20 September 2025 itu memicu protes dari ratusan peserta.
Kekisruhan terjadi akibat ketidaksesuaian biaya transportasi yang diberikan panitia. Peserta dari setiap kampung hanya menerima Rp 100 ribu per orang untuk transportasi, sementara masing-masing kampung disebut telah menyetor dana sebesar Rp 5 juta untuk keperluan pelatihan selama satu hari.
Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa Indonesia (APDESI) Aceh Tengah, Idrus Saputra, membenarkan adanya protes tersebut. Ia menyatakan menerima informasi tentang besaran setoran dari setiap kampung. “Informasi yang kami terima dari beberapa Reje, masing-masing kampung memberikan biaya Rp 5 juta. Jadi ini sangat miris, panitia hanya memberi Rp 100 ribu sebagai biaya transportasi,” ujar Idrus.
Idrus juga mengungkapkan bahwa peserta tidak mendapatkan makan siang selama pelatihan berlangsung. Hal ini semakin memperkuat ketidakpuasan terhadap penyelenggaraan kegiatan. “Itu informasi yang kami terima. Makan sebagian tidak dapat, biaya transportasi hanya Rp 100 ribu. Sementara anggaran dari masing-masing desa Rp 5 juta. Kami mengutuk keras kegiatan ini,” tegasnya.
Lebih lanjut, Idrus menyayangkan tidak adanya koordinasi antara panitia penyelenggara dengan APDESI. Ia mengaku tidak mengetahui detail jumlah kampung yang mengikuti kegiatan tersebut. “Informasinya dari setiap kampung mengirimkan peserta bervariasi, ada dua satu orang hingga lima orang. Tapi saya tidak tahu apakah seluruh kampung di Aceh Tengah ikut dalam kegiatan ini,” jelasnya.
Sumber dana kegiatan yang diduga berasal dari anggaran desa juga menjadi sorotan. Idrus menegaskan bahwa penggunaan dana desa untuk kegiatan yang tidak transparan patut dikutuk. APDESI Aceh Tengah mendesak adanya investigasi lebih lanjut terhadap aliran dana tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, pihak panitia penyelenggara pelatihan belum dapat dimintai konfirmasi. Upaya untuk mendapatkan klarifikasi mengenai besaran dana yang dikumpulkan dan mekanisme penggunaannya belum berhasil.
Kejadian ini memantik perhatian publik mengenai tata kelola keuangan dalam kegiatan pelatihan yang melibatkan dana desa. Masyarakat mengharapkan adanya transparansi dan akuntabilitas dari setiap penyelenggaraan acara yang menggunakan anggaran publik.
Pemerintah daerah diharapkan dapat segera mengambil langkah untuk menindaklanjuti laporan ini. Perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap penggunaan dana desa menjadi poin penting untuk mencegah terulangnya kejadian serupa.
APDESI Aceh Tengah menyatakan akan terus memantau perkembangan kasus ini. Mereka berkomitmen untuk mendorong penyelesaian masalah sesuai dengan prinsip good governance.
Insiden ricuh dalam pelatihan Satlinmas ini menjadi catatan penting bagi pemerintah kabupaten. Evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme penyelenggaraan pelatihan perlu segera dilakukan untuk memulihkan kepercayaan masyarakat.
(Sumber: AJNN)
