Acehjurnal.com – Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK), menegaskan bahwa konflik yang pernah terjadi di Aceh tidak terkait dengan persoalan syariah. Menurutnya, akar permasalahan justru bersumber dari ketidakadilan ekonomi yang dialami masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan JK dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) mengenai Revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UU PA). Rapat digelar di Badan Legislasi (Baleg) DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis, 11 September 2025.
“Jadi masalah di Aceh itu karena ketidakadilan ekonomi,” tegas JK di Ruang Rapat Baleg DPR, seperti dikutip dalam pertemuan tersebut.
JK lebih lanjut menjelaskan bahwa bahkan dalam Kesepakatan Helsinki atau Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki, tidak ditemukan satu pun pembahasan mengenai syariah. MoU Helsinki merupakan kesepakatan damai antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang ditandatangani di Helsinki, Finlandia, pada 15 Agustus 2005.
“Di MoU (Helsinki) kata syariah satu pun enggak ada. Karena itu bukan masalahnya dibanding dengan kondisi yang ada,” ujar JK.
Ia menambahkan, “Masalahnya karena ketimpangan ekonomi yang dirasakan masyarakat Aceh.”
Dengan demikian, JK menekankan pentingnya pemahaman yang tepat mengenai akar konflik di Aceh agar kebijakan yang diambil dapat menyentuh persoalan inti. Pernyataan ini disampaikan dalam konteks pembahasan revisi UU PA yang sedang dilakukan oleh DPR.
Rapat tersebut dihadiri oleh sejumlah anggota Badan Legislasi DPR dan menjadi bagian dari proses evaluasi terhadap pelaksanaan otonomi khusus di Aceh. JK hadir sebagai narasumber kunci yang memiliki pengalaman langsung dalam proses perdamaian Aceh.
Pernyataan JK ini sekaligus mengklarifikasi berbagai anggapan yang selama ini menyebutkan bahwa konflik Aceh berkaitan dengan penerapan syariah. Ia menegaskan bahwa isu ekonomi merupakan faktor dominan yang memicu ketegangan pada masa lalu.
Diharapkan, revisi UU PA dapat lebih memfokuskan pada upaya pemerataan ekonomi dan keadilan sosial bagi masyarakat Aceh, sesuai dengan akar permasalahan yang diungkapkan oleh mantan Wakil Presiden tersebut.
Sumber: Metrotvnews.com
