Acehjurnal.com – Pemerintah Kota Banda Aceh memilih menggunakan jasa influencer dalam menyebarkan pesan pemerintah, alih-alih memanfaatkan media massa. Langkah ini menuai kritik dari Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh, Alfian, yang menyoroti aspek etika dalam pengelolaan pemerintahan.
Alfian menjelaskan bahwa meskipun tidak melanggar undang-undang, penggunaan influencer menunjukkan adanya kejanggalan dalam tata kelola pemerintah kota. “Presiden Jokowi dulu menggunakan hal ini. Dia mengundang influencer untuk mengampanyekan tentang IKN,” ujarnya pada Rabu, 10 September 2025.
Menurut Alfian, alasan di balik pilihan tersebut adalah kemampuan untuk mengontrol pesan yang disampaikan kepada masyarakat. “Mengapa Jokowi memilih influencer? Karena pesan yang mereka selipkan kepada masyarakat bisa dikontrol. Tapi tidak pada media massa,” jelasnya.
Pemerintah Kota Banda Aceh menganggarkan dana sebesar Rp 679 juta untuk menggunakan jasa influencer. Dengan cara ini, pemerintah kota, khususnya wali kota, dapat menyebarkan pencitraan tanpa melalui proses check and recheck.
Hal ini berbeda jika pemerintah memilih media massa. Alfian menegaskan bahwa wartawan cenderung memberitakan sesuai perspektif mereka sendiri, meski diundang atau diajak meliput suatu kegiatan. “Mungkin ada pesan pemerintah kota untuk disampaikan kepada publik. Tapi pemerintah kota juga tidak bisa mengontrol kritik atau hal miring yang sengaja ditutup-tutupi,” paparnya.
Alfian juga mengkritik sikap “main aman” yang diambil oleh politikus di Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh. Alih-alih menghemat anggaran, mereka membiarkan pemerintah kota menghabiskan dana untuk hal yang tidak bersentuhan langsung dengan kepentingan warga.
“Seharusnya, 30 anggota DPRK Banda Aceh peka dengan kesusahan rakyat saat ini,” tegas Alfian. Ia menuduh bahwa para politikus tersebut berkolaborasi untuk menikmati pajak rakyat tanpa mau membantu kesulitan yang dihadapi masyarakat.
“Satu-satunya alasan mereka tidak peduli dengan urusan anggaran ini karena politikus-politikus di DPRK menikmati juga uang itu,” tambahnya.
Kritik juga ditujukan pada kebijakan foya-foya pemerintah kota yang masih menanggung beban utang kepada aparatur sipil negara dan non-ASN. Alfian menilai anggaran yang tersedia seharusnya digunakan untuk menutupi utang yang ditinggalkan rezim sebelumnya.
“Apalagi ini terkait dengan kinerja pegawai pemerintah kota yang berdampak pada kualitas pelayanan publik di Banda Aceh,” pungkasnya.
Sumber: Original Content
