Acehjurnal.com – Dua dekade pasca penandatanganan Nota Kesepahaman Helsinki tahun 2005, perdamaian di Aceh masih menyisakan persoalan kompleks bagi perempuan. Meski diakui sebagai capaian bersejarah, kondisi damai belum sepenuhnya memberikan makna mendalam bagi kaum perempuan di daerah tersebut.
Hal ini mengemuka dalam webinar bertajuk “Refleksi Dua Dekade Perdamaian Aceh dalam Perspektif Perempuan” yang diselenggarakan secara hybrid di Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, Banda Aceh, pada Senin (1/9/2025). Diskusi tersebut menyoroti berbagai tantangan yang masih dihadapi perempuan Aceh pasca konflik.
Salah satu isu utama yang diangkat adalah minimnya representasi politik perempuan dalam proses pembangunan pasca perdamaian. Padahal, perempuan memegang peran signifikan selama masa konflik dan proses perdamaian.
Selain itu, hak-hak korban konflik, khususnya perempuan, dinilai belum terselesaikan secara tuntas. Banyak persoalan yang masih memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak terkait.
Ancaman baru juga muncul dalam bentuk eksploitasi sumber daya alam yang berpotensi mengganggu stabilitas dan kesejahteraan masyarakat, termasuk perempuan. Isu ini menjadi perhatian khusus mengingat dampaknya yang langsung dirasakan oleh kelompok rentan.
Webinar tersebut menjadi platform penting bagi para akademisi, aktivis, dan masyarakat untuk merefleksikan perjalanan perdamaian Aceh dari sudut pandang perempuan. Partisipasi aktif peserta menunjukkan masih tingginya kepedulian terhadap isu kesetaraan gender di Aceh.
Para pembicara dalam webinar menekankan pentingnya mengintegrasikan perspektif gender dalam setiap kebijakan pembangunan pasca konflik. Hal ini dianggap crucial untuk memastikan bahwa perdamaian benar-benar dirasakan oleh semua lapisan masyarakat.
Refleksi dua dekade perdamaian Aceh dari perspektif perempuan diharapkan dapat memberikan masukan berharga bagi pemerintah dan stakeholders lainnya. Evaluasi ini penting untuk memperbaiki kebijakan yang telah berjalan dan merancang program yang lebih inklusif.
Kegiatan yang diselenggarakan di UIN Ar-Raniry ini merupakan bagian dari upaya terus-menerus untuk mendorong kesetaraan gender dan keadilan sosial di Aceh. Universitas sebagai institusi pendidikan memiliki peran strategis dalam mengadvokasi isu-isu perempuan.
Melalui diskusi semacam ini, diharapkan muncul rekomendasi konkret yang dapat diimplementasikan untuk memperkuat peran perempuan dalam menjaga dan memaknai perdamaian di Aceh. Kolaborasi antara akademisi, pemerintah, dan masyarakat sipil menjadi kunci utama.
Perjalanan dua dekade perdamaian Aceh memang patut diapresiasi, namun tidak boleh berhenti pada pencapaian yang sudah ada. Terus melakukan evaluasi dan perbaikan merupakan langkah penting untuk memastikan perdamaian yang berkelanjutan dan bermakna bagi semua.
Peserta webinar sepakat bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan terkait pemenuhan hak-hak perempuan di Aceh. Komitmen bersama dari semua pihak sangat dibutuhkan untuk mewujudkan perdamaian yang inklusif dan berkeadilan.
Sumber: Waspadaaceh.com
