Acehjurnal.com – Banda Aceh – Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem, dilaporkan telah mencopot empat kepala dinas atau pejabat setingkat eselon II di lingkungan Pemerintah Aceh. Pencopotan tersebut dikabarkan terjadi pada Senin (1/9/2025) malam.
Kabar mengenai pergantian pejabat ini mulai beredar luas sejak Selasa pagi (2/9/2025). Informasi yang berkembang di masyarakat menyebutkan bahwa salah satu dari keempat pejabat yang dicopot berasal dari dinas teknis yang menangani proyek fisik.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Aceh masih menolak untuk memberikan pernyataan atau konfirmasi resmi terkait kabar tersebut. Sikap enggan berkomentar ini membuat situasi menjadi semakin simpang siur.
Sumber yang dihubungi media menyatakan bahwa keputusan pencopotan telah dilakukan, namun detail alasan dan nama-nama pejabat yang bersangkutan masih ditutupi. “Informasi yang kami terima, memang ada pergantian, tetapi pihak istana belum bersedia menjelaskan lebih lanjut,” ujar sumber tersebut.
Langkah Gubernur Mualem ini menuai beragam reaksi dari kalangan pegawai dan pengamat kebijakan. Beberapa pihak menunggu penjelasan resmi untuk menghindari kesalahpahaman dan spekulasi yang tidak perlu.
Meskipun belum ada pengumuman resmi, isu ini telah menjadi pembicaraan hangat di kalangan birokrasi Aceh. Dampak dari pergantian pejabat ini terhadap kinerja pemerintahan masih perlu ditinjau lebih lanjut.
Sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah provinsi mengaku telah mendengar kabar tersebut, namun mereka memilih untuk tidak berkomentar lebih jauh sambil menunggu kepastian dari pihak berwenang. “Kami masih menunggu surat resmi atau pengumuman dari gubernur,” kata seorang pejabat yang enggan disebutkan namanya.
Pencopotan empat pejabat eselon II ini dinilai sebagai langkah besar yang mungkin berkaitan dengan evaluasi kinerja atau kebijakan internal. Namun, tanpa penjelasan resmi, motif di balik keputusan ini masih menjadi tanda tanya.
Masyarakat Aceh pun mulai menyoroti langkah Gubernur Mualem, menanti kejelasan apakah pergantian ini akan membawa dampak positif bagi pembangunan dan pelayanan publik di daerah.
Hingga saat ini, kantor Gubernur Aceh masih menutup rapat informasi terkait hal ini. Wartawan yang mencoba mengonfirmasi langsung juga belum mendapatkan tanggapan.
Dengan tidak adanya penjelasan resmi, berbagai spekulasi pun bermunculan. Namun, semua pihak sepakat bahwa transparansi dan kejelasan informasi sangat diperlukan untuk menjaga stabilitas birokrasi.
Pemerhati kebijakan publik berharap agar Pemerintah Aceh segera memberikan konfirmasi resmi agar tidak menimbulkan gejolak yang tidak diinginkan dalam struktur pemerintahan.
Sumber: Waspadaaceh.com
