Acehjurnal.com – Banda Aceh – Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem, dilaporkan telah mencopot empat kepala dinas atau pejabat setingkat eselon II di lingkungan Pemerintah Aceh. Pencopotan tersebut dikabarkan terjadi pada Senin (1/9/2025) malam.
Sumber yang dapat dipercaya menyebutkan bahwa keputusan tersebut diambil secara langsung oleh Gubernur. Meski demikian, hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Aceh masih enggan memberikan konfirmasi resmi.
Kabar mengenai pergantian pejabat ini mulai beredar luas sejak Selasa pagi (2/9/2025). Informasi yang berkembang di kalangan pegawai pemerintah menyebutkan bahwa salah satu dari keempat pejabat yang dicopot berasal dari dinas teknis.
Dinas teknis tersebut diketahui menangani sejumlah proyek fisik di Aceh. Namun, detail lebih lanjut mengenai alasan pencopotan dan identitas pejabat yang bersangkutan masih ditutup rapat.
Sejumlah pegawai di lingkungan pemerintah provinsi mengaku telah mendengar informasi tersebut, namun belum mendapatkan pengumuman resmi. “Kami masih menunggu kepastian dari pihak yang berwenang,” ujar salah seorang staf yang enggan disebutkan namanya.
Hingga saat ini, tidak ada pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh juru bicara pemerintah maupun biro humas Pemprov Aceh. Beberapa upaya konfirmasi via telepon dan pesan singkat juga belum mendapatkan respons.
Masyarakat Aceh pun menanti kejelasan mengenai kabar ini, mengingat posisi kepala dinas merupakan jabatan strategis dalam pelayanan publik. Transparansi dalam proses mutasi dan rotasi jabatan dinilai penting untuk menjaga akuntabilitas pemerintahan.
Beberapa pengamat kebijakan publik menyoroti pentingnya komunikasi yang jelas dari pemerintah dalam hal seperti ini. “Pemerintah perlu memberikan penjelasan kepada publik untuk menghindari spekulasi yang tidak perlu,” kata seorang pengamat yang tidak bersedia disebutkan namanya.
Meski belum ada konfirmasi resmi, kabar ini telah menjadi pembicaraan hangat di kalangan birokrat dan masyarakat Aceh. Dampak dari pergantian pejabat ini terhadap kelancaran proyek-proyek pemerintah masih perlu dipantau lebih lanjut.
Pemerintah Aceh diharapkan segera memberikan keterangan resmi untuk mengklarifikasi situasi ini. Langkah ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Sumber: Waspadaaceh.com
