Acehjurnal.com – Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Blangpidie, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah V Aceh, telah melaksanakan pertemuan dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat Daya (Abdya). Pertemuan ini digelar dalam rangka meningkatkan koordinasi dan sinergi antara lembaga pengelola hutan dan dewan perwakilan rakyat setempat.
Agenda utama pertemuan tersebut adalah membahas berbagai program dan kebijakan pengelolaan hutan di wilayah kerja BKPH Blangpidie. Diskusi difokuskan pada upaya-upaya pelestarian kawasan hutan serta pemanfaatan hasil hutan yang berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat sekitar.
Selain itu, pertemuan juga membahas tantangan dan kendala yang dihadapi dalam pengelolaan hutan. Hal ini penting untuk mencari solusi bersama guna mengoptimalkan fungsi hutan sebagai penopang ekosistem dan paru-paru dunia.
Pimpinan DPRK Abdya menyambut baik inisiatif pertemuan ini. Mereka menekankan pentingnya kolaborasi yang solid antara eksekutif dan legislatif dalam setiap proses pembangunan, termasuk di sektor kehutanan.
“Kami sangat mengapresiasi langkah BKPH Blangpidie yang mengajak berkoordinasi. Ini merupakan bentuk komitmen bersama untuk kemajuan pembangunan kehutanan di Abdya,” ujar salah seorang pimpinan DPRK Abdya.
Sementara itu, perwakilan dari BKPH Blangpidie menyatakan bahwa dukungan dari DPRK Abdya sangat dibutuhkan. Dukungan tersebut terutama dalam hal penganggaran dan pengawasan terhadap program-program kerja yang telah direncanakan.
“Sinergi dengan dewan sangat krusial untuk memastikan setiap program pengelolaan hutan dapat berjalan sesuai target dan memberikan manfaat maksimal,” jelas perwakilan BKPH.
Pertemuan berlangsung dalam suasana yang kondusif dan penuh kekeluargaan. Kedua belah pihak sepakat untuk terus menjalin komunikasi yang intensif ke depannya.
Komitmen untuk melakukan pertemuan rutin juga disepakati sebagai follow up dari pertemuan ini. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi progres program dan menangani setiap permasalahan yang muncul secara cepat dan tepat.
Diharapkan, kolaborasi yang baik ini dapat mempercepat terwujudnya pengelolaan hutan yang lestari dan sejahtera bagi masyarakat Aceh Barat Daya. Pembangunan kehutanan yang terencana dan terpadu menjadi kunci utama.
Pertemuan ini merupakan wujud nyata dari tata kelola pemerintahan yang baik, di mana adanya transparansi dan akuntabilitas antara instansi teknis dan lembaga legislatif. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.
Dengan adanya dialog konstruktif ini, diharapkan semua pihak dapat berkontribusi positif bagi pelestarian hutan dan peningkatan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan hutan. Langkah ini mendapat apresiasi dari berbagai kalangan.
Sumber: Berita asli dari BKPH Blangpidie UPTD KPH Wilayah V Aceh.
