Acehjurnal.com – Dua puluh tahun telah berlalu sejak penandatanganan perdamaian Aceh melalui MoU Helsinki pada 15 Agustus 2005. Perjalanan panjang pemulihan pascakonflik dan tsunami 2004 kini mulai menunjukkan hasil positif dalam pembangunan ekonomi daerah.
Data BPS Aceh mencatat pertumbuhan ekonomi terus meningkat dalam tiga tahun terakhir, dari 4,23% (2023) menjadi 4,82% pada triwulan II 2025. Sektor pertanian menjadi kontributor utama dengan menyumbang 31,52% terhadap PDRB yang mencapai Rp63,84 triliun.
Gubernur Aceh Muzakir Manaf menyatakan komitmen pemerintah daerah untuk membuka pintu investasi seluas-luasnya. Beberapa proyek strategis telah berjalan, termasuk pabrik karet remah di Meulaboh yang menyerap 600 tenaga kerja dan rencana pembangunan pabrik minyak goreng senilai Rp1,5 triliun.
Namun tantangan masih ada. Tingkat kemiskinan Aceh per Maret 2025 tercatat 704.690 jiwa, meski telah terjadi penurunan 14.264 orang dibanding September 2024. Pengangguran terbuka juga masih menempati peringkat ketiga tertinggi nasional.
Mantan Wapres Jusuf Kalla mengingatkan bahwa esensi perdamaian Aceh harus diwujudkan melalui peningkatan kesejahteraan. “Tujuan akhir perdamaian adalah kemajuan daerah dan kemakmuran rakyat,” tegas JK.
Pemerintah Aceh terus mendorong transformasi ekonomi berbasis produktivitas, penguatan infrastruktur, dan peningkatan SDM sebagai strategi utama percepatan pembangunan. Hingga triwulan I 2025, realisasi PMDN telah mencapai Rp1,3 triliun dan PMA 10,3 juta dolar AS.
