Temui Komisi X DPR RI, Komisi V DPRA Minta Pembangunan Fasilitas PON Harus Memadai

JAKARTA | ACEHJURNAL.COM  – Anggota Komisi V DPR Aceh menggelar pertemuan dengan anggota Komisi X DPR RI di Jakarta, Rabu (15/11/2023). Rombongan yang dipimpin M Rizal Fahlevi Kirani ini membahas sejumlah perkembangan terkait isu kekinian tentang pelaksanaan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh – Sumut tahun 2024. Turut hadir diantaranya Asib Amin, Irpannusir, Tarmizi sp, dan Hj Sartina.

“Pertama, kami berharap mendapat dukungan penuh dari Komisi X DPR RI terkait anggaran PON di Aceh. Kami menyadari bahwa kondisi keuangan APBA tidak memungkinkan untuk melaksanakan PON. Namun, kami berharap adanya dukungan dari APBN agar PON di Aceh dapat terlaksana dengan anggaran yang memadai,” ujar M Rizal Falevi Kirani.

Fahlevi menjelaskan, pembangunan PON tidak hanya sebatas rehabilitasi saja. namun juga membangun fasilitas yang mampu meninggalkan jejak sejarah. Di beberapa provinsi yang menjadi tuan rumah, ungkap Fahlevi,  membangun fasilitas baru seperti stadion dengan alokasi anggaran yang besar, hal itu tidak mungkin dilakukan dengan APBA.

“Kami harapkan PON di Aceh akan meninggalkan fasilitas yang berkesan dan berkelanjutan,” ujar Fahlevi lagi.

Menanggapi proposal pembagian dana penyelenggaraan PON, ia menyatakan, DPR Aceh berharap tidak ada pembagian dana yang setengah-setengah. Sebagian besar tanggung jawab harus dipikul oleh APBN, sementara provinsi hanya mampu memberikan sekitar 20%, sementara sisanya menjadi urusan APBD.”

Sementara itu anggota Komisi X DPR RI Illiza Sa’aduddin Djamal menambahkan, pihaknya memahami kondisi keuangan negara yang sedang pada fase menghadapi pembayaran utang dan lainnya. Namun, Illiza mengaku kecewa dengan alokasi anggaran yang minim untuk Aceh. Sehingga pihaknya mengaku kesulitan menyalahkan pihak mana yang salah akibat penundaan dari pemerintah Aceh dalam mengusulkan anggaran untuk venue, fasilitas PON, dan lainnya.

“Meskipun waktu yang tersisa hanya beberapa bulan dan proses lelang venue masih berlangsung, kami tetap berharap semuanya dapat diselesaikan. Namun, anggarannya sangat tidak mencukupi,” ujar Illiza Sa’aduddin Djamal.

Illiza menjelaskan, DPR RI hanya bisa berperan dalam pengawasan dan alokasi anggaran. Kendati demikian, ia turut mendukung pembahasan lanjutan kepada badan anggaran. Salah satunya harapan akan adanya perubahan dari pemerintah pusat, yaitu presiden.

“Kami berharap agar pemerintah Aceh melakukan upaya lebih intensif dalam koordinasi dengan pemerintah pusat dan legislatif, baik DPR RI maupun DPRA, guna menjaga sinergi dan kesatuan dalam menjalankan PON dengan baik. Tujuan kami adalah meningkatkan prestasi PON di Aceh lebih dari yang telah dilakukan di provinsi lain sebelumnya,” tutupnya. [Parlementaria]