Banda Aceh | Acehjurnal.com – Komisi V DPR Aceh meminta pemerintah pusat segera membangun venue baru untuk perhelatan Pekan Olahraga Nasional (PON) di Aceh 2024 mendatang dengan menggunakan dana APBN.
Hingga saat ini, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) masih berkomitmen untuk menolak Aceh menjadi tuan rumah PON XXI jika gedung atau venue hanya berstatus rehab.
“Kita DPRA komit bahwa kalau venue hanya rehab, tidak usah ada PON di Aceh,” tegas Ketua Komisi V DPRA, M. Rizal Falevi Kirani, di sela-sela inspeksi mendadak (sidak) di Rumah Sakit Umum dr Zainoel Abidin, Banda Aceh, Kamis (8/6/2023).
Menurutnya event PON yang menjadi hajatan perhelatan olahraga tingkat nasional sudah seharusnya meninggalkan legacy untuk Aceh, serupa dengan provinsi-provinsi lain yang pernah menjadi tuan rumah PON. Latar belakang inilah yang menurut DPRA patut diperjuangkan agar tidak ada anak tiri dan kandung bagi Aceh saat menjadi tuan rumah PON XXI.
“Paling tidak ada tiga atau lima, bahkan lebih dari pada itu ada venue yang dibangun baru menggunakan uang total dari APBN, karena APBA tidak ada uang,” kata Ketua Komisi V DPRA M Rizal Falevi Kirani, di Banda Aceh, Kamis (8/6/2023).
Falevi menuturkan, DPRA hingga saat ini masih berkomitmen untuk menolak Aceh menjadi tuan rumah PON XXI jika nantinya venue tidak dibangun baru oleh pemerintah, atau hanya berstatus rehab saja.
“Kita komit bahwa kalau venue hanya direhab, tidak usah saja ada PON di Aceh,” ujarnya.
“Provinsi lain semua dibangun, kenapa kita tidak?”
Menurutnya Dito Ariotedjo yang baru saja dilantik sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Republik Indonesia beberapa waktu lalu turut menjadi harapan bagi Aceh terkait pembangunan venue PON XXI. Seperti diketahui, PON XXI akan dilaksanakan di Aceh dan Sumatera Utara pada 8-30 September 2024 mendatang. Dengan jadwal yang kian dekat tersebut, pihak DPRA berharap pemerintah pusat secepat mungkin memikirkan untuk melaksanakan pembangunan venue PON di Aceh sebagai tuan rumah.
“Jadi bukan rehab, yang rehab-rehab, tetapi yang bangun baru harus tetap ada. Paling tidak ada tiga atau lima bahkan lebih daripada itu ada venue yang dibangun menggunakan uang total dari APBN, bukan menggunakan dana APBA. APBA tidak ada uang untuk buat PON,” kata Fahlevi Kirani.
Fahlevi juga mengaku pihak legislatif sudah melakukan pembicaraan serius dengan eksekutif terkait nasib Aceh sebagai tuan rumah PON XXI. Pihaknya juga sudah menggelar rapat dengan PB-PON XXI terkait pembangunan venue baru di Aceh. “Dalam waktu dekat kita akan panggil PB PON untuk mempertanyakan sejauh mana follow up hasil pertemuan tersebut,” pungkas Fahlevi.
Sebelumnya, Penjabat Gubernur Aceh Achmad Marzuki melakukan pertemuan dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Dito Ariotedjo guna membahas persiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) Aceh-Sumut tahun 2024.
“Kami telah melaporkan kepada Menpora untuk persiapan serta keperluan penyelenggaraan PON di wilayah semuanya,” kata Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki.
Ia menjelaskan dalam pertemuan dengan Menpora pihaknya meminta dukungan renovasi besar kolam untuk olahraga selam serta permohonan 80 persen pengadaan peralatan pertandingan untuk 33 Cabor PON dan 80 persen peralatan pertandingan untuk Peparnas 2023.
“Kami menyampaikan terima kasih atas dukungan renovasi 13 venue olahraga di Aceh,” kata Achmad Marzuki yang juga Ketua Panitia Besar PON XXI/2024 wilayah Aceh.
Dalam kesempatan tersebut, dirinya juga meminta agar diberikan alokasi anggaran maksimal untuk penyelenggaraan PON XXI dan Peparnas 2023 wilayah Aceh.
Terakhir, terkait stadion utama atau stadion pembukaan PON dan sebagai venue cabang olahraga sepak bola, Penjabat Gubernur Aceh mengusulkan pembangunan baru stadion tersebut walaupun di lokasi Stadion Harapan Bangsa.
“Pembangunan ini agar menjadi legacy Pemerintah Aceh yang bersifat monumental dalam penyelenggaraan PON XXI/2024 Aceh-Sumut, wilayah Aceh,” katanya.
Menpora Dito Ariotedjo menyatakan sangat mendukung penyelenggaraan event olahraga empat tahunan itu akan berjalan dengan lancar, di mana persiapan PON Aceh-Sumut hingga saat ini sudah 70 persen.
“Hanya tinggal kira-kira kalau ada kekurangannya harus kita cari solusinya dan ini sudah dicatat terkait dengan infrastruktur. Selanjutnya catatan ini akan dibawa rapat bersama presiden sehingga persiapannya dari 70 persen menjadi 100 persen,” katanya.
Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman menyampaikan terima kasih kepada Menpora atas dukungannya agar terselenggaranya PON Aceh-Sumut nantinya.
“Kita ingin PON 2024 harus lebih bagus dari pada PON sebelumnya. Maka waktu yang tersedia kita optimalkan perhatian untuk pembangunan-pembangunan venue,” katanya.
Menurutnya, event sekelas PON yang menjadi hajatan perhelatan olahraga tingkat nasional sudah seharusnya meninggalkan legacy untuk Aceh, serupa dengan provinsi lain yang pernah menjadi tuan rumah PON.
Latar belakang ini lah kemudian yang dinilai DPRA patut diperjuangkan agar tidak ada anak tiri dan kandung bagi Aceh ketika menjadi tuan rumah PON XXI.
“Saat provinsi lain menjadi tuan rumah PON semua dibangun venue yang baru, kenapa untuk Aceh tidak. Maka ini harus direalisasikan,” ujarnya.
Seperti diketahui, PON XXI akan dilaksanakan di Aceh dan Sumatera Utara pada 8-30 September 2024 mendatang. Dengan jadwal yang semakin dekat, pihak DPRA berharap pemerintah pusat secepat mungkin memikirkan untuk membangun venue PON di Aceh.
Falevi juga mengaku pihak legislatif sudah melakukan pembicaraan serius dengan eksekutif terkait nasib Aceh sebagai tuan rumah PON XXI. Bahkan telah menggelar rapat dengan PB-PON terkait pembangunan venue baru di Aceh.
“Dalam waktu dekat kita akan panggil kembali PB PON untuk mempertanyakan sejauh mana follow up hasil pertemuan tersebut,” pungkasnya. []
