Acehjurnal.com – Pemerintah Aceh akan menggelar Uji Kompetensi dan Evaluasi Jabatan bagi calon pejabat pimpinan tinggi pratama pada awal pekan depan. Sebanyak 26 calon kepala dinas baru disebutkan akan mengikuti proses seleksi tersebut.
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Teuku Kamaruzzaman atau yang akrab disapa Ampon Man, menyampaikan bahwa kegiatan ini dilakukan sebagai respons terhadap berbagai pertanyaan publik. “Ini dilakukan segera dalam rangka menjawab berbagai pertanyaan publik,” ungkap Ampon Man pada Jumat, 5 September 2025.
Dari total peserta, sebagian besar akan menjalani uji kompetensi, sementara satu orang lainnya akan menjalani evaluasi jabatan. Jumlah pasti dan nama-nama calon yang diuji akan diumumkan kemudian.
Ampon Man menegaskan bahwa pelaksanaan uji kompetensi ini telah mendapatkan izin resmi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). “Pelaksanaan uji kompetensi ini sudah mendapat izin dari BKN melalui surat nomor 13145/R-AK.02.03/SD/K/2025 dan 12773/R-AK.02.03/SD/K/2025,” jelasnya di Banda Aceh, Kamis (4/9/2025).
Kegiatan uji kompetensi akan berlangsung selama dua hari, yaitu pada Senin dan Selasa, 8–9 September 2025. Proses ini akan dipimpin langsung oleh Ketua Tim Panitia Seleksi (Pansel), Drs. T. Setia Budi, bersama dengan tim penilai lainnya.
Menurut Ampon Man, uji kompetensi merupakan bagian dari mekanisme pembinaan dan penataan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Aceh. Tujuannya adalah untuk memastikan penempatan pejabat sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan memberikan ruang evaluasi agar kinerja birokrasi semakin efektif, transparan, dan profesional. “Tujuannya adalah untuk memastikan penempatan pejabat sesuai dengan kompetensi, sekaligus memberikan ruang evaluasi agar kinerja birokrasi semakin efektif, transparan, dan profesional,” papar Ampon Man.
Pemerintah Aceh berkomitmen melaksanakan uji kompetensi secara objektif dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini penting agar pejabat yang lulus nantinya benar-benar memiliki kapasitas untuk mendukung program pembangunan daerah.
“Ini bagian dari ikhtiar kita bersama agar birokrasi Pemerintah Aceh berjalan lebih efektif dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” tegas Ampon Man menutup pernyataannya.
Sumber: beritamerdeka.net
