Tolak Seluruh Jawaban Plt Gubernur Aceh, Tarmizi SP : Sudah Puluhan DPR Aceh Setuju Teken Hak Menyatakan Pendapat

BANDA ACEH | ACEHJURNAL.COM – DPR Aceh akan memutuskan penggunaan hak menyatakan pendapat terhadap Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah. Anggota DPR Aceh Fraksi Partai Aceh, Tarmizi SP mengatakan, keputusan untuk menggunakan hak menyatakan pendapat tersebut dilakukan pasca legislatif menolak seluruh jawaban Plt Gubernur Aceh terkait interpelasi.

“Prosesnya saat ini sedang digulirkan ke tingkat inisiator. Hingga saat ini sudah ada puluhan anggota DPR Aceh yang setuju menandatangi persetujuan hak menyatakan pendapat tersebut,” kata Tarmizi SP ketika dikonfirmasi via telepon genggam, Jumat (2/10).

Tarmizi SP menjelaskan, hak menyatakan pendapat itu dilakukan karena selama ini Plt Gubernur Aceh tidak memiliki persamaan persepsi dan seiring seirama dalam membangun Aceh. Menurutnya, hak menyatakan pendapat tersebut adalah hak mutlak DPR Aceh menyikapi kebijakan tentang perkara luar biasa yang terjadi dan disertai dengan rekomendasi penyelesaian. Dengan kata lain, ini adalah sebagai hasil tindak lanjut dari pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

Tarmizi SP merincikan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD dijelaskan bahwa, rapat paripurna mengenai usul menyatakan pendapat tersebut dilakukan dengan beberapa tahapan. Tahapan-tahapan tersebut, yakni tahapan penyampaian penjelasan inisiator, pandangan fraksi-fraksi, pendapat atau jawaban kepala daerah, dan pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan pendapat kepala daerah.

Dalam pendapat itu, katanya lagi, dinyatakan bahwa apabila kepala daerah melanggar sumpah atau janji jabatan maupun tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala daerah ataupun perbuatan tercela.

“Maka pihak legislatif akan melayangkan ke Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 80 huruf 1 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Apabila syarat rekomendasi itu telah memenuhi syarat. Mahkamah Agung selanjutnya akan memutuskan kepala atau wakil kepala daerah yang terbukti melanggar sumpah atau janji jabatannya, maka pimpinan legislatif akan mengusulkan kepada Presiden untuk pemberhentian kepala daerah. Paling lambat 30 hari Presiden akan menerima usulan pemberhentian kepala daerah,” pungkasnya. []

Laporan : Asnawi Umar.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

HEADLINES

Aceh Besar Mulai Perdana Vaksinasi Covid-19

Jantho | AcehJurnal.com - Forkopimda Aceh Besar resmi memulai perdana suntik vaksin covid-19, yang diadakan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Besar, Indrapuri,...

Hayeu! Putra Aceh, Ilham Saputra Jabat Plt Ketua KPU

Jakarta - DKPP memecat Arief Budiman dari posisi Ketua KPU. KPU telah menunjuk komisioner Ilham Saputra menjadi Plt Ketua. Keputusan menunjuk Plt Ketua KPU diambil...

Korban Jiwa Gempa Majene-Mamuju Bertambah Jadi 35 Orang

#GempaSulbar Mamuju | Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Barat (Sulbar) memperbarui data korban meninggal dunia akibat gempa magnitudo (M) 6,2 di Majene dan Mamuju....

BERITA TERKAIT

Aceh Besar Mulai Perdana Vaksinasi Covid-19

Jantho | AcehJurnal.com - Forkopimda Aceh Besar resmi memulai perdana suntik vaksin covid-19, yang diadakan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Besar, Indrapuri,...

Hayeu! Putra Aceh, Ilham Saputra Jabat Plt Ketua KPU

Jakarta - DKPP memecat Arief Budiman dari posisi Ketua KPU. KPU telah menunjuk komisioner Ilham Saputra menjadi Plt Ketua. Keputusan menunjuk Plt Ketua KPU diambil...

Korban Jiwa Gempa Majene-Mamuju Bertambah Jadi 35 Orang

#GempaSulbar Mamuju | Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Barat (Sulbar) memperbarui data korban meninggal dunia akibat gempa magnitudo (M) 6,2 di Majene dan Mamuju....