Tolak Seluruh Jawaban Plt Gubernur Aceh, Tarmizi SP : Sudah Puluhan DPR Aceh Setuju Teken Hak Menyatakan Pendapat

Bantu 500 Abang Becak, T. Riefky Harsya : Pendapatan Turun Selama Covid-19

BANDA ACEH | ACEHJURNAL.COM - Sebanyak 500 abang becak mendapat bantuan langsung dari Teuku Riefky Harsya, anggota DPR RI asal Aceh. Bantuan tersebut diserahkan...

Tak Terima Diputusin, Pria Ini Sebar Video Mesum Pacarnya di Instagram

BENGKULU | Video mesum siswi SMA di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, beredar di media sosial. Kasus ini membuat pelajar tersebut dikeluarkan dari sekolah. Rekaman adegan...

Fadli Zon Minta Kritik Soal Omnibus Law Diarahkan ke Presiden Jokowi, Bukan DPR

JAKARTA | Anggota DPR dari Fraksi Gerindra, Fadli Zon, menilai kritik masyarakat terhadap omnibus law Undang-Undang atau UU Cipta Kerja harus diarahkan kepada Presiden...

Sebelum Menikah, Mieke Amalia Ngaku Kumpul Kebo Bersama Tora Sudiro

JAKARTA - Mieke Amalia membuka masa lalunya dengan Tora Sudiro. Hubungan keduanya terjalin penuh liku. Mieke berselingkuh dengan Tora saat keduanya terlibat dalam satu proyek...

Kasus Covid-19 di Aceh Tembus 7.037, Banda Aceh dan Aceh Besar Tertinggi

BANDA ACEH - Kasus positif Covid-19) di Provinsi Aceh menembus 7.037 orang. Sebaran kasus terbanyak terdapat di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar. Berdasarkan data...

BANDA ACEH | ACEHJURNAL.COM – DPR Aceh akan memutuskan penggunaan hak menyatakan pendapat terhadap Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah. Anggota DPR Aceh Fraksi Partai Aceh, Tarmizi SP mengatakan, keputusan untuk menggunakan hak menyatakan pendapat tersebut dilakukan pasca legislatif menolak seluruh jawaban Plt Gubernur Aceh terkait interpelasi.

“Prosesnya saat ini sedang digulirkan ke tingkat inisiator. Hingga saat ini sudah ada puluhan anggota DPR Aceh yang setuju menandatangi persetujuan hak menyatakan pendapat tersebut,” kata Tarmizi SP ketika dikonfirmasi via telepon genggam, Jumat (2/10).

Tarmizi SP menjelaskan, hak menyatakan pendapat itu dilakukan karena selama ini Plt Gubernur Aceh tidak memiliki persamaan persepsi dan seiring seirama dalam membangun Aceh. Menurutnya, hak menyatakan pendapat tersebut adalah hak mutlak DPR Aceh menyikapi kebijakan tentang perkara luar biasa yang terjadi dan disertai dengan rekomendasi penyelesaian. Dengan kata lain, ini adalah sebagai hasil tindak lanjut dari pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

Tarmizi SP merincikan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD dijelaskan bahwa, rapat paripurna mengenai usul menyatakan pendapat tersebut dilakukan dengan beberapa tahapan. Tahapan-tahapan tersebut, yakni tahapan penyampaian penjelasan inisiator, pandangan fraksi-fraksi, pendapat atau jawaban kepala daerah, dan pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan pendapat kepala daerah.

Dalam pendapat itu, katanya lagi, dinyatakan bahwa apabila kepala daerah melanggar sumpah atau janji jabatan maupun tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala daerah ataupun perbuatan tercela.

“Maka pihak legislatif akan melayangkan ke Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 80 huruf 1 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Apabila syarat rekomendasi itu telah memenuhi syarat. Mahkamah Agung selanjutnya akan memutuskan kepala atau wakil kepala daerah yang terbukti melanggar sumpah atau janji jabatannya, maka pimpinan legislatif akan mengusulkan kepada Presiden untuk pemberhentian kepala daerah. Paling lambat 30 hari Presiden akan menerima usulan pemberhentian kepala daerah,” pungkasnya. []

Laporan : Asnawi Umar.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

HEADLINES

Bantu 500 Abang Becak, T. Riefky Harsya : Pendapatan Turun Selama Covid-19

BANDA ACEH | ACEHJURNAL.COM - Sebanyak 500 abang becak mendapat bantuan langsung dari Teuku Riefky Harsya, anggota DPR RI asal Aceh. Bantuan tersebut diserahkan...

Tak Terima Diputusin, Pria Ini Sebar Video Mesum Pacarnya di Instagram

BENGKULU | Video mesum siswi SMA di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, beredar di media sosial. Kasus ini membuat pelajar tersebut dikeluarkan dari sekolah. Rekaman adegan...

Fadli Zon Minta Kritik Soal Omnibus Law Diarahkan ke Presiden Jokowi, Bukan DPR

JAKARTA | Anggota DPR dari Fraksi Gerindra, Fadli Zon, menilai kritik masyarakat terhadap omnibus law Undang-Undang atau UU Cipta Kerja harus diarahkan kepada Presiden...

BERITA TERKAIT

Bantu 500 Abang Becak, T. Riefky Harsya : Pendapatan Turun Selama Covid-19

BANDA ACEH | ACEHJURNAL.COM - Sebanyak 500 abang becak mendapat bantuan langsung dari Teuku Riefky Harsya, anggota DPR RI asal Aceh. Bantuan tersebut diserahkan...

Tak Terima Diputusin, Pria Ini Sebar Video Mesum Pacarnya di Instagram

BENGKULU | Video mesum siswi SMA di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, beredar di media sosial. Kasus ini membuat pelajar tersebut dikeluarkan dari sekolah. Rekaman adegan...

Fadli Zon Minta Kritik Soal Omnibus Law Diarahkan ke Presiden Jokowi, Bukan DPR

JAKARTA | Anggota DPR dari Fraksi Gerindra, Fadli Zon, menilai kritik masyarakat terhadap omnibus law Undang-Undang atau UU Cipta Kerja harus diarahkan kepada Presiden...