Tak Ada Dana JKA Dalam Recofussing APBA, Fahlevi Kirani : Pemerintah Aceh Buta Skala Prioritas

Bantu 500 Abang Becak, T. Riefky Harsya : Pendapatan Turun Selama Covid-19

BANDA ACEH | ACEHJURNAL.COM - Sebanyak 500 abang becak mendapat bantuan langsung dari Teuku Riefky Harsya, anggota DPR RI asal Aceh. Bantuan tersebut diserahkan...

Tak Terima Diputusin, Pria Ini Sebar Video Mesum Pacarnya di Instagram

BENGKULU | Video mesum siswi SMA di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, beredar di media sosial. Kasus ini membuat pelajar tersebut dikeluarkan dari sekolah. Rekaman adegan...

Fadli Zon Minta Kritik Soal Omnibus Law Diarahkan ke Presiden Jokowi, Bukan DPR

JAKARTA | Anggota DPR dari Fraksi Gerindra, Fadli Zon, menilai kritik masyarakat terhadap omnibus law Undang-Undang atau UU Cipta Kerja harus diarahkan kepada Presiden...

Sebelum Menikah, Mieke Amalia Ngaku Kumpul Kebo Bersama Tora Sudiro

JAKARTA - Mieke Amalia membuka masa lalunya dengan Tora Sudiro. Hubungan keduanya terjalin penuh liku. Mieke berselingkuh dengan Tora saat keduanya terlibat dalam satu proyek...

Kasus Covid-19 di Aceh Tembus 7.037, Banda Aceh dan Aceh Besar Tertinggi

BANDA ACEH - Kasus positif Covid-19) di Provinsi Aceh menembus 7.037 orang. Sebaran kasus terbanyak terdapat di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar. Berdasarkan data...

BANDA ACEH | ACEHJURNAL.COM – Ketua Komisi V DPR Aceh, M. Rizal Fahlevi mengaku berang atas sikap Pemerintah Aceh yang tidak mengalokasikan anggaran Jaminan Kesehatan Aceh (JKA). Pernyataan ini disampaikan politisi PNA terkait dana recofussing APBA untuk penanganan covid-19. Pada 15 Juni 2020 lalu, Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah telah mengeluarkan Pergub No. 38 tentang perubahan atas Pergub No. 80 tahun 2019 tentang Penjabaran APBA 2020.

Pergub 38 dikeluarkan untuk menyikapi perintah refocusing APBA dalam rangka penanganan Covid-19 beserta dampak yang ditimbulkannya. Dalam Pergub tersebut bukan hanya terjadi pergeseran (refocusing) anggaran, namun juga terjadi perubahan postur belanja APBA.

“Dari sebelumnya Rp 17,2 trilyun berubah menjadi Rp 15,7 trilyun. Namun sangat disayangkan dalam Pergub 38 tidak tersedia anggaran untuk program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA),” kata M. Rizal Fahlevi pada Rabu (30/9).

Sapaan akrab Fahlevi Kirani ini menjelaskan, berdasarkan Pergub 38, DPR Aceh menemukan fakta bahwa kegiatan refocusing APBA yang dilakukan sepihak oleh eksekutif sama sekali tidak mengalokasikan dana JKA terhitung mulai Juni hingga Desember 2020. Sebelumnya, Pemerintah Aceh hanya mengalokasikan dana JKA senilai Rp 478 milyar dalam APBA 2020.

“Padahal kebutuhannya mencapai Rp 1 trilyun. Anggaran sebesar itu hanya mampu meng-cover kebutuhan JKA hingga bulan Mei 2020,” tambahnya.

Menurutnya, dirinya sejak awal tahun sudah mengingatkan Pemerintah Aceh untuk mencari solusi agar dana JKA tersebut tersedia hingga akhir Desember 2020. Sehingga tidak terjadi kekosongan terkait pelayanan kesehatan bagi 2,1 juta rakyat Aceh pengguna JKA. Padahal, katanya lagi, Pemerintah Aceh sebelumnya pernah menyebutkan akan menyediakan dalam APBA Perubahan.

Kenyataannya, hingga saat ini Pemerintah Aceh belum mengajukan dokumen perubahan APBA. Termasuk KUA – PPAS Perubahan maupun RAPBA Perubahan.

“Malah kemarin Plt Gubernur Aceh sendiri yang mengatakan dalam sidang paripurna DPRA bahwa diperlukan Perubahan APBA. Silakan saja jika Plt Gubernur tidak mau buat APBA-Perubahan. Asal program prioritas untuk rakyat tetap diakomodir dalam Pergub Perubahan Penjabaran APBA atau refocusing,” kata Fahlevi lagi.

Fahlevi menjelaskan, Pemerintah Aceh secara fakta masih belum mengalokasikan sepeserpun anggaran untuk JKA. Padahal, Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah berjanji akan mengalokasikan kembali dana JKA hingga Desember 2020. Komitmennya itu disepakai saat penandatangan addendum perjanjian kerjasama dengan pihak BPJS akhir Mei 2020 lalu.

“Disisi lain kita dapat kabar Pemerintah Aceh mengalokasikan anggaran pengadaan alat peraga hingga Rp 102 milyar, pengadaan mobil, rehap ruang kantor Sekda dan kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan penanganan Covid-19 dalam kegiatan refocusing APBA. Hal ini menunjukkan bahwa Plt Gubernur beserta Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) buta skala prioritas kepentingan rakyat,” tegas Fahlevi Kirani.

Sebagai Ketua Komisi V DPR Aceh, dirinya mewanti-wanti Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah agar bertanggungjawab dalam menyediakan anggaran JKA tersebut. Pasalnya, dana kesehatan yang diperuntukkan bagi warga Aceh kategori kurang mampu tersebut adalah perpanjangan tangan dari Gubernur Irwandi Yusuf. Selanjutnya, dana JKA Plus tersebut juga sebagai janji kampanye Irwandi-Nova kepada rakyat Aceh. Sebagai timses Irwandi-Nova, dirinya punya tanggungjawab moral kepada rakyat Aceh dan meminta agar Pemerintah Aceh tidak ingkar janji.

“Saya tegaskan apapun caranya, pokoknya Dana JKA harus tersedia. Tidak boleh tidak. Apalagi Plt Gubernur tidak mau membahas Perubahan APBA bersama DPRA. Maka ia harus mengambil tanggung jawab ini sendirian,” pungkasnya. []

Laporan : T. Aulia Mubarak.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

HEADLINES

Bantu 500 Abang Becak, T. Riefky Harsya : Pendapatan Turun Selama Covid-19

BANDA ACEH | ACEHJURNAL.COM - Sebanyak 500 abang becak mendapat bantuan langsung dari Teuku Riefky Harsya, anggota DPR RI asal Aceh. Bantuan tersebut diserahkan...

Tak Terima Diputusin, Pria Ini Sebar Video Mesum Pacarnya di Instagram

BENGKULU | Video mesum siswi SMA di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, beredar di media sosial. Kasus ini membuat pelajar tersebut dikeluarkan dari sekolah. Rekaman adegan...

Fadli Zon Minta Kritik Soal Omnibus Law Diarahkan ke Presiden Jokowi, Bukan DPR

JAKARTA | Anggota DPR dari Fraksi Gerindra, Fadli Zon, menilai kritik masyarakat terhadap omnibus law Undang-Undang atau UU Cipta Kerja harus diarahkan kepada Presiden...

BERITA TERKAIT

Bantu 500 Abang Becak, T. Riefky Harsya : Pendapatan Turun Selama Covid-19

BANDA ACEH | ACEHJURNAL.COM - Sebanyak 500 abang becak mendapat bantuan langsung dari Teuku Riefky Harsya, anggota DPR RI asal Aceh. Bantuan tersebut diserahkan...

Tak Terima Diputusin, Pria Ini Sebar Video Mesum Pacarnya di Instagram

BENGKULU | Video mesum siswi SMA di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, beredar di media sosial. Kasus ini membuat pelajar tersebut dikeluarkan dari sekolah. Rekaman adegan...

Fadli Zon Minta Kritik Soal Omnibus Law Diarahkan ke Presiden Jokowi, Bukan DPR

JAKARTA | Anggota DPR dari Fraksi Gerindra, Fadli Zon, menilai kritik masyarakat terhadap omnibus law Undang-Undang atau UU Cipta Kerja harus diarahkan kepada Presiden...