Ini Alasan-Alasan DPR Aceh Gunakan Hak Interpelasi Terhadap

Jurnalis Senior Aceh, Nezar Patria Jabat Direktur PT Pos Indonesia

JAKARTA | ACEHJURNAL.COM -  Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir merombak jajaran PT Pos Indonesia (Persero). Seluruh jajaran direksi lama dari perusahaan...

Lebih 60 Persen Pasien Meninggal Covid di Aceh Punya Penyakit Penyerta

BANDA ACEH | ACEHJURNAL.COM - Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin, Endang Mutiawati, menyatakan, sebagian besar kasus kematian covid-19 di Aceh...

DPR Aceh Tetapkan BKD, Sulaiman SE Menjabat Ketua

BANDA ACEH | ACEHJURNAL.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) akhirnya menetapkan sebanyak anggota Badan Kehormatan Dewan (BKD) DPR Aceh periode 2019-2024. Penetapan ini...

Miliki Sabu, Pemuda Langkahan Diamankan Polisi

LHOKSUKON | ACEHJURNAL.COM - Seorang pria berinisil BS terpaksa berurusan dengan pihak kepolisian. Warga Dusun Tgk Johan Gampong Alue Krak Kaye, Kecamatan Langkahan, Aceh...

Positif Covid-19, Seorang Dokter Spesialis Anak Meninggal Dunia

LANGSA | ACEHJURNAL.COM - Dunia kedokteran kembali berduka, menyusul dokter spesialis RSUD Langsa, Nurcsan Umar Lubis, SpA, dilaporkan meninggal dunia, Kamis hari ini (24/9/2020)...

BANDA ACEH | ACEHJURNAL.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Aceh akhirnya memutuskan untuk menggelar hak interpelasi terhadap Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah. Hak interpelasi itu diambil lewat sidang paripurna DPR Aceh pada Kamis (10/9) malam. Dalam rapat paripurna itu, turut dihadiri Sekda Aceh, Taqwallah.

Adapun sidang paripurna diawali dengan penyampaian alasan dan materi interpelasi yang dibacakan oleh Irfanusir, anggota DPR Aceh Fraksi PAN yang bertindak sebagai inisiator hak interpelasi. Dalam sambutannya, ada 10 alasan mengapa DPR Aceh memutuskan untuk menggunakan hak interpelasi terhadap Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah.Hal ini mengarah pada dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan terkait segala kebijakan yang dilakukan Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah.

Usulan itu telah ditandangani sebanyak 58 dari total 91 anggota DPR Aceh.

Adapun alasan-alasan yang disampaikan yaitu soal dana refocussing covid-19 APBA tahun 2020 yang diperikrakan sebesar Rp 1,7 Triliun hingga 2,3 Triliun. Menurutnya, anggaran yang lumayan besar digelontorkan untuk kegiatan penanganan covid-19 tersebut secara rinciannya tidak disampaikan kepada DPR Aceh. Selain itu, pergeseran anggaran yang begitu besar tidak diikuti dengan Qanun Aceh tentang perubahan APBA tahun 2020. Ini sesuai yang diamanatkan pada Pasal 316 UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah jo Pasal 161 ayat (2) Peraturan Pemerintah No 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah Jo Surat Keputusan Bersama (SKB) Mendagri dan Menkeu No 119/2813/SJ dan 117/KMK.07/2020 tentang percepatan penyesuaian APBD tahun 2020 dalam rangka penanganan covid-19 serta pengamanan daya beli masyarakat dan perekonomian nasional.

Kemudian kebijakan Plt Gubernur Aceh tentang pemasangan stiker konsumsi pemakaian premium dan solar bersubsidi pada mobil. Ini sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor 504/9186 tahun 2020 tentang siker BBM bersubsidi yang telah membebani dan meresahkan masyarakat sebagaimana ketentuan pasal 4 huruf c UU No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

“Alasan lainnya juga soal kebijakan gebrak masker yang tidak sepengetahuan DPR Aceh,” kata Irfanusir.

Dalam sambutannya, Irfanusir juga mempertanyakan alasan Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah tidak menghadiri sidang paripurna DPR Aceh tentang penyampaian rancangan Qanun Aceh tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh tahun anggaran 2019. Hal ini sebagaimana diamanahkan pada Pasal 46 huruf g UU No 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh jo Pasal 65 ayat (1), pasal 320 ayat (1) UU No 23 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah.Kemudian soal proyek multiyeas yang dilaksanakan tidak berdasarkan persetujuan atau rekomendasi Komisi IV dan tanpa paripurna DPR Aceh. Bahkan sebelumnya telah dibatalkan melalui rapat paripurna DPR Aceh. Hal ini sesuai dengan amant pasal 92 ayat (2) dan ayat (3) peraturan pemerintah No 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Meski telah dibatalkan, Pemerintah Aceh tetap menjalankan proses pelelangan proyek tersebut.

“DPR Aceh juga menilai pengangkatan Plt Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Said Azhary oleh Plt Gubernur Aceh bertentangan dengan UU No 30 tahun 2014 tentang administrasi keuangan,” tambah Irfanusir.

Begitu juga soal pengangkatan Saidan Nafi sebagai Plt MAA Aceh karena melanggar Qanun Aceh No 3 tahun 2004 tentang Majelis Adat Aceh sebagaimana Putusan PTUN No 16/G/2019/PTUN tanggal 24 Agustus 2019 Jo Putusan Mahkamah Agung yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht).

Selain itu, Plt Gubernur Aceh juga tidak mengajukan rancangan KUA PPAS APBA-P tahun anggaran 2020. Padahal semua prosedur dan persyaratan sudah terpenuhi sesuai dengan Pasal 316 UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, serta ketentuan Pasal 161 Peraturan Pemerintah No 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. []

Laporan : M. Zikri

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Hot Topics

Jurnalis Senior Aceh, Nezar Patria Jabat Direktur PT Pos Indonesia

JAKARTA | ACEHJURNAL.COM -  Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir merombak jajaran PT Pos Indonesia (Persero). Seluruh jajaran direksi lama dari perusahaan...

Lebih 60 Persen Pasien Meninggal Covid di Aceh Punya Penyakit Penyerta

BANDA ACEH | ACEHJURNAL.COM - Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin, Endang Mutiawati, menyatakan, sebagian besar kasus kematian covid-19 di Aceh...

DPR Aceh Tetapkan BKD, Sulaiman SE Menjabat Ketua

BANDA ACEH | ACEHJURNAL.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) akhirnya menetapkan sebanyak anggota Badan Kehormatan Dewan (BKD) DPR Aceh periode 2019-2024. Penetapan ini...

Related Articles

Jurnalis Senior Aceh, Nezar Patria Jabat Direktur PT Pos Indonesia

JAKARTA | ACEHJURNAL.COM -  Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir merombak jajaran PT Pos Indonesia (Persero). Seluruh jajaran direksi lama dari perusahaan...

Lebih 60 Persen Pasien Meninggal Covid di Aceh Punya Penyakit Penyerta

BANDA ACEH | ACEHJURNAL.COM - Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin, Endang Mutiawati, menyatakan, sebagian besar kasus kematian covid-19 di Aceh...

DPR Aceh Tetapkan BKD, Sulaiman SE Menjabat Ketua

BANDA ACEH | ACEHJURNAL.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) akhirnya menetapkan sebanyak anggota Badan Kehormatan Dewan (BKD) DPR Aceh periode 2019-2024. Penetapan ini...