Ini Alasan-Alasan DPR Aceh Gunakan Hak Interpelasi Terhadap

Geledah Rumah Dinas Istri Edhy Prabowo, KPK Amankan Barang Elektronik

JAKARTA | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan dokumen dan barang elektronik dari penggeledahan rumah dinas Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Iis Edhy...

Sempat Berkibar di Masjid Raya Baiturrahman, Nurzahri : Secara Legalitas Sudah Sah Bendera Aceh

BANDA ACEH | ACEHJURNAL.COM - Massa dari kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) mengibarkan bendera Bulan Bintang di halaman Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Jumat...

Google Pilih Noken Papua Hari Ini

JAKARTA | Google pada hari ini (4/12) memilih noken Papua sebagai bagian dari Google Doodle dalam merayakan hari pengakuan tas tradisional masyarakat Papua tersebut...

Massa Kibarkan Bendera Bintang Bulan di Masjid Raya Baiturrahman

BANDA ACEH | ACEHJURNAL.COM - Kendati adanya himbauan pemerintah agar tidak mengibarkan dulu bendera Bulan Bintang di Aceh tak digubris warga. Hari ini, Jumat (4/12) massa...

Jelang Milad GAM, Ableh Kandang : Kita Patuh Instruksi Mualem

LHOKSEUMAWE | ACEHJURNAL.COM - Menjelang peringatan Milad GAM pada 4 Desember besok, Komite Peralihan Aceh (KPA) wilayah Kuta Pase akan menggelar serangkaian kegiatan. Ketua...

BANDA ACEH | ACEHJURNAL.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Aceh akhirnya memutuskan untuk menggelar hak interpelasi terhadap Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah. Hak interpelasi itu diambil lewat sidang paripurna DPR Aceh pada Kamis (10/9) malam. Dalam rapat paripurna itu, turut dihadiri Sekda Aceh, Taqwallah.

Adapun sidang paripurna diawali dengan penyampaian alasan dan materi interpelasi yang dibacakan oleh Irfanusir, anggota DPR Aceh Fraksi PAN yang bertindak sebagai inisiator hak interpelasi. Dalam sambutannya, ada 10 alasan mengapa DPR Aceh memutuskan untuk menggunakan hak interpelasi terhadap Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah.Hal ini mengarah pada dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan terkait segala kebijakan yang dilakukan Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah.

Usulan itu telah ditandangani sebanyak 58 dari total 91 anggota DPR Aceh.

Adapun alasan-alasan yang disampaikan yaitu soal dana refocussing covid-19 APBA tahun 2020 yang diperikrakan sebesar Rp 1,7 Triliun hingga 2,3 Triliun. Menurutnya, anggaran yang lumayan besar digelontorkan untuk kegiatan penanganan covid-19 tersebut secara rinciannya tidak disampaikan kepada DPR Aceh. Selain itu, pergeseran anggaran yang begitu besar tidak diikuti dengan Qanun Aceh tentang perubahan APBA tahun 2020. Ini sesuai yang diamanatkan pada Pasal 316 UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah jo Pasal 161 ayat (2) Peraturan Pemerintah No 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah Jo Surat Keputusan Bersama (SKB) Mendagri dan Menkeu No 119/2813/SJ dan 117/KMK.07/2020 tentang percepatan penyesuaian APBD tahun 2020 dalam rangka penanganan covid-19 serta pengamanan daya beli masyarakat dan perekonomian nasional.

Kemudian kebijakan Plt Gubernur Aceh tentang pemasangan stiker konsumsi pemakaian premium dan solar bersubsidi pada mobil. Ini sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor 504/9186 tahun 2020 tentang siker BBM bersubsidi yang telah membebani dan meresahkan masyarakat sebagaimana ketentuan pasal 4 huruf c UU No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

“Alasan lainnya juga soal kebijakan gebrak masker yang tidak sepengetahuan DPR Aceh,” kata Irfanusir.

Dalam sambutannya, Irfanusir juga mempertanyakan alasan Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah tidak menghadiri sidang paripurna DPR Aceh tentang penyampaian rancangan Qanun Aceh tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh tahun anggaran 2019. Hal ini sebagaimana diamanahkan pada Pasal 46 huruf g UU No 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh jo Pasal 65 ayat (1), pasal 320 ayat (1) UU No 23 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah.Kemudian soal proyek multiyeas yang dilaksanakan tidak berdasarkan persetujuan atau rekomendasi Komisi IV dan tanpa paripurna DPR Aceh. Bahkan sebelumnya telah dibatalkan melalui rapat paripurna DPR Aceh. Hal ini sesuai dengan amant pasal 92 ayat (2) dan ayat (3) peraturan pemerintah No 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Meski telah dibatalkan, Pemerintah Aceh tetap menjalankan proses pelelangan proyek tersebut.

“DPR Aceh juga menilai pengangkatan Plt Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Said Azhary oleh Plt Gubernur Aceh bertentangan dengan UU No 30 tahun 2014 tentang administrasi keuangan,” tambah Irfanusir.

Begitu juga soal pengangkatan Saidan Nafi sebagai Plt MAA Aceh karena melanggar Qanun Aceh No 3 tahun 2004 tentang Majelis Adat Aceh sebagaimana Putusan PTUN No 16/G/2019/PTUN tanggal 24 Agustus 2019 Jo Putusan Mahkamah Agung yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht).

Selain itu, Plt Gubernur Aceh juga tidak mengajukan rancangan KUA PPAS APBA-P tahun anggaran 2020. Padahal semua prosedur dan persyaratan sudah terpenuhi sesuai dengan Pasal 316 UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, serta ketentuan Pasal 161 Peraturan Pemerintah No 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. []

Laporan : M. Zikri

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

HEADLINES

Geledah Rumah Dinas Istri Edhy Prabowo, KPK Amankan Barang Elektronik

JAKARTA | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan dokumen dan barang elektronik dari penggeledahan rumah dinas Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Iis Edhy...

Sempat Berkibar di Masjid Raya Baiturrahman, Nurzahri : Secara Legalitas Sudah Sah Bendera Aceh

BANDA ACEH | ACEHJURNAL.COM - Massa dari kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) mengibarkan bendera Bulan Bintang di halaman Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Jumat...

Google Pilih Noken Papua Hari Ini

JAKARTA | Google pada hari ini (4/12) memilih noken Papua sebagai bagian dari Google Doodle dalam merayakan hari pengakuan tas tradisional masyarakat Papua tersebut...

BERITA TERKAIT

Geledah Rumah Dinas Istri Edhy Prabowo, KPK Amankan Barang Elektronik

JAKARTA | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan dokumen dan barang elektronik dari penggeledahan rumah dinas Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Iis Edhy...

Sempat Berkibar di Masjid Raya Baiturrahman, Nurzahri : Secara Legalitas Sudah Sah Bendera Aceh

BANDA ACEH | ACEHJURNAL.COM - Massa dari kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) mengibarkan bendera Bulan Bintang di halaman Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Jumat...

Google Pilih Noken Papua Hari Ini

JAKARTA | Google pada hari ini (4/12) memilih noken Papua sebagai bagian dari Google Doodle dalam merayakan hari pengakuan tas tradisional masyarakat Papua tersebut...