Dianggap Buang Badan, DPRA Minta Pemerintah Aceh Cabut Surat Edaran Pemulsaran Jenazah Covid-19

Joel Bungalow : Wisata Adalah Sektor Riil Investasi di Aceh

ACEH BESAR | ACEHJURNAL.COM - “Berbicara sektor pariwisata itu riil, karena dengan dengan hidupnya sektor pariwisata di Aceh, otomatis sektor kuliner juga berkembang. Ini...

Wali Nanggroe, Semoga Tidak Ada Lagi Generasi Aceh yang Direhabiltasi

BANDA ACEH | ACEHJURNAL.COM – Wali Nanggroe Aceh Paduka Yang Mulia Tgk. Malik Mahmud Al Haytar berharap, di masa-masa mendatang tidak ada generasi muda...

Hayeu ! Band “Keubibit” Asal Aceh Sukses Raih AMI Award 2020

JAKARTA | ACEHJURNAL.COM - Group Musik etnik asal Aceh Keubibit berhasil meraih Anugerah Musik Indonesia (AMI) Awards 2020. Pengumuman keberhasilan itu sisampaikan melalui televisi...

Ketua DPRA : APBA 2021 Harus Selesaikan Persoalan Kemiskinan di Aceh

BANDA ACEH | ACEHJURNAL.COM – Ketua DPR Aceh, Dahlan Jamaluddin menegaskan bahwa, anggaran pendapatan dan belanja Aceh (APBA) tahun anggran 2021 harus dipergunakan sebaik...

Terjaring OTT, KPK Umumkan Status Hukum Wali Kota Cimahi Besok

JAKARTA | Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna yang terjerat operasi tangkap tangan (OTT) atas dugaan suap terkait perizinan rumah sakit masih diperiksa di...

BANDA ACEH | ACEHJURNAL.COM – Ketua Komisi V DPRA, Falevi Kirani menyatakan protes keras terhadap insteuksi Plt Gubernur Aceh terkait pemulsaran jenazah Covid-19. Seperti diketahui, Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah mengeluarkan Surat Edaran Nomor : 440/14789 tentang Pemulasaran Jenazah Covid-19. Surat yang dikeluarka pada 15 Oktober lalu menyikapi tingginya angka kematian kasus Covid-19 di Aceh. Selain itu, minimnya SDM yang menangani pemulasaran jenazah Covid-19.

Berikut poin-poin dalam SE tersebut :

1. Penatalaksanaan pengurusan jenazah Covid-19 sampai dengan penempatan jenazah kedalam peti jenazah dan siap dimobilisasi untuk dikuburkan hanya berlaku bagi pasien yang dirawat di RSUD dr. Zainoel Abidin.

2. Penjemputan jenazah Covid-19 pada RSUD dr. Zainoel Abidin dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

3. Apabila ada pasien Covid-19 meninggal dunia saat dirujuk ke RSUD dr. Zainoel Abidin, maka penatalaksanaan jenazah tersebut menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota diwilayah pasien meninggal.

4. Agar Kabupaten/Kota dapat mengkoordinasikan dengan Dinas Kesehatan dan RSUD masing-masing.

Menanggapi hal tersebut, politisi PNA ini menilai, ini sebagai upaya Pemerintah Aceh untuk lari dari tanggungjawab terhadap nasib masyarakat korban Covid-19.

“Surat edaran ini menunjukkan legitimasi kuat bahwa Pemerintah Aceh sejak awal tidak serius dalam penanganan pandemi covid19,” kata Fahlevi Kirani via telepon seluler, Senin (2/11) malam.

Menurutnya, surat yang dikeluarkannya itu dianggap sebagai bentuk sikap buang badan Pemerintah Aceh terhadap tanggung jawab mengurus nasib rakyat. Sehingga tanggung jawab ini mau dilimpahkan ke Pemerintah Kabupaten/Kota. Karena itu, dirinya menyatakan protes keras atas surat edaran tersebut.

“Alasan yang disampaikan dalam surat ini pun sangat tidak masuk akal. Wajar jika Pemerintah Kabupaten/Kota keberatan dengan surat edaran tersebut. Bahkan beberapa dari mereka sudah menyampaikan juga keberatannya kepada kami,” tambah Fahlevi Kirani.

Fahlevi menjelaskan, semestinya Pemerintah Aceh harus lakukan instropeksi menyeluruh. Pasalnya, katanya lagi, tingginya angka kematian akibat covid19 sebenarnya tidak terlepas dari gagalnya Pemerintah Aceh dalam penanganan pandemi. Pelimpahan beban kepada kab/kota bukanlah solusi yang baik dan cenderung mengakibatkan rusaknya protokol penanganan covid19 secara menyeluruh.

“Dari awal kita sudah sarankan untuk merekrut tenaga medis dan tenaga penunjang tambahan termasuk petugas pemulasaran jenazah dalam penanganan Covid-19. Tapi tak pernah dilakukan sebagai upaya penanganan yang baik,” ujarnya lagi.

Ia mencontohlan jika pasien covid 19 yang dirujuk dari RS Aceh Tenggara, Singkil ker RSUZA. Kemudian di saat pasien itu meninggal, maka rumah sakit di Singkil, Aceh tenggara harus menjemputnya.

“Bisa kita bayangkan berapa lama waktu habiskan utk menjemput pasien yang sudah meninggal di RSUZA harus bawa pulang ke kab/ Kota utk di kebumikan. Apa ini kebijakan yang on the Track? Atau kebijakan yg menyengsarakan rakyat? Disini perlu tindakan dan kebijakan yang objektif demi kepentingan bersama?” tanya Fahlevi Kirani.

Fahlevi menambahkan, Aceh merupakan salah satu provinsi dengan anggaran penanganan Covid-19 terbesar. Tapi persoalan dasar seperti pengurusan jenazah pasien saja tidak terurus. Kalau tenaga pemulasaran jenazah terbatas, rekrut yang baru sesuai kebutuhan. Padahal anggarannya tersedia. Jika kekurangan ambulance, maka bisa beli baru atau sewa saja. Artinya, Pemerintah Aceh tidak perlu minta pihak Kabupaten/Kota untuk jemput jenazah.

“Kalau ini tidak dilakukan, jadi kemana juga anggaran refocussing penanganan Covid-19 sebesar 2,5 trilyun selama ini digunakan? Apa tidak malu sama Kabupaten/Kota yang anggarannya kecil dibebani untuk ambil alih tanggung jawab provinsi,” tambahnya.

Atas berbagai pertimbangan tersebut, ia meminta Plt Gubernur Aceh untuk mencabut SE 440/14789. Selain itu, Pemerintah Aceh juga harus memberi pelayanan gratis kepada seluruh pasien Covid-19 baik yang dirawat RSUD dr. Zainoel Abidin maupun di RS lainnya diseluruh Aceh.

“Apakah itu layanan swab, perawatan, termasuk pengurusan jenazah. Jangan ada pilih kasih dalam melayani rakyat. Pemerintah Aceh wajib belanjakan anggaran refocussing untuk penanganan Covid-19. Ingat, APBA itu uang rakyat. Jangan ada upaya untuk tahan-tahan hak rakyat,” pungkasnya. []

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

HEADLINES

Joel Bungalow : Wisata Adalah Sektor Riil Investasi di Aceh

ACEH BESAR | ACEHJURNAL.COM - “Berbicara sektor pariwisata itu riil, karena dengan dengan hidupnya sektor pariwisata di Aceh, otomatis sektor kuliner juga berkembang. Ini...

Wali Nanggroe, Semoga Tidak Ada Lagi Generasi Aceh yang Direhabiltasi

BANDA ACEH | ACEHJURNAL.COM – Wali Nanggroe Aceh Paduka Yang Mulia Tgk. Malik Mahmud Al Haytar berharap, di masa-masa mendatang tidak ada generasi muda...

Hayeu ! Band “Keubibit” Asal Aceh Sukses Raih AMI Award 2020

JAKARTA | ACEHJURNAL.COM - Group Musik etnik asal Aceh Keubibit berhasil meraih Anugerah Musik Indonesia (AMI) Awards 2020. Pengumuman keberhasilan itu sisampaikan melalui televisi...

BERITA TERKAIT

Joel Bungalow : Wisata Adalah Sektor Riil Investasi di Aceh

ACEH BESAR | ACEHJURNAL.COM - “Berbicara sektor pariwisata itu riil, karena dengan dengan hidupnya sektor pariwisata di Aceh, otomatis sektor kuliner juga berkembang. Ini...

Wali Nanggroe, Semoga Tidak Ada Lagi Generasi Aceh yang Direhabiltasi

BANDA ACEH | ACEHJURNAL.COM – Wali Nanggroe Aceh Paduka Yang Mulia Tgk. Malik Mahmud Al Haytar berharap, di masa-masa mendatang tidak ada generasi muda...

Hayeu ! Band “Keubibit” Asal Aceh Sukses Raih AMI Award 2020

JAKARTA | ACEHJURNAL.COM - Group Musik etnik asal Aceh Keubibit berhasil meraih Anugerah Musik Indonesia (AMI) Awards 2020. Pengumuman keberhasilan itu sisampaikan melalui televisi...