Aceh Jurnal, Banda Aceh – Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Aceh, Agus Chusaini, menegaskan pentingnya kolaborasi seluruh pihak dalam menjaga stabilitas inflasi pangan di Aceh. Hal itu disampaikannya dalam kegiatan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Provinsi Aceh 2025 yang digelar di Banda Aceh, Kamis (13/11/2025).
Acara tersebut dihadiri oleh perwakilan Gubernur Aceh, Kepala Biro Perekonomian Setda Aceh Sari Nurmalisa Sungkar, perwakilan Wali Kota, serta seluruh anggota Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh.
Dalam sambutannya, Agus menekankan bahwa inflasi yang stabil dan rendah sangat menentukan daya beli dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, GNPIP menjadi langkah nyata dalam mengendalikan inflasi melalui berbagai program, seperti peresmian Rumah Produksi CAPLI, penyerahan bantuan sarana pangan, penyaluran bibit, pelatihan pengolahan tanah, hingga gerakan panen cabai bersama.
“Kegiatan ini bukan sekadar seremonial, tetapi bagian nyata dari strategi hulu-hilir dalam pengendalian inflasi pangan — memperkuat produksi lokal, mempersingkat rantai distribusi, dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam urban farming,” ujar Agus.
Agus juga mengapresiasi kerja keras seluruh anggota TPID dalam menjaga stabilitas harga, namun mengingatkan bahwa posisi inflasi tahunan Aceh hingga Oktober 2025 mencapai 4,66 persen (yoy) — menempatkan Aceh sebagai provinsi dengan inflasi tertinggi ketiga secara nasional.
“Diperlukan upaya bersama agar inflasi di Aceh dapat kembali berada dalam sasaran 2,5 ± 1 persen,” tegasnya.
Lebih lanjut, BI berkomitmen memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah, sektor swasta, komunitas, dan lembaga keuangan untuk memperkuat rantai pasokan pangan lokal, diversifikasi produksi, serta penerapan teknologi pertanian modern seperti urban farming dan agroteknologi.
Agus juga menyoroti pentingnya pemantauan dan respons cepat terhadap gejolak harga pangan melalui sinergi data dan analisis antara BI, TPID, dan instansi terkait.
