Acehjurnal.com – Bencana hidrometeorologi berupa banjir dan tanah longsor melanda hampir seluruh wilayah Aceh, mengakibatkan 97.384 orang terdampak. Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem telah menetapkan status tanggap darurat bencana untuk mempercepat penanganan korban.
Berdasarkan data yang diterima dari Kantor SAR Banda Aceh pada Jumat (28/11/2025), jumlah pengungsi akibat bencana ini mencapai 13.174 orang. Data tersebut merupakan hasil kalkulasi yang terkumpul hingga Kamis (27/11) pukul 18.00 WIB, menggambarkan skala darurat kemanusiaan yang dihadapi provinsi ini.
Kabupaten Aceh Timur tercatat sebagai wilayah terdampak paling parah dengan 29.706 orang menderita akibat banjir dan longsor. Sebanyak 2.456 warga di kabupaten tersebut terpaksa mengungsi meninggalkan rumah mereka yang terendam atau terancam longsor.
Di Kabupaten Pidie Jaya, bencana serupa berdampak pada 22.190 jiwa. Sementara di Kabupaten Aceh Singkil, sebanyak 25.827 orang terkena imbas banjir yang melanda permukiman dan lahan pertanian.
Data SAR Banda Aceh juga mencatat 3.690 orang terdampak banjir dan longsor di Kabupaten Aceh Utara. Dari jumlah tersebut, 1.444 orang harus dipindahkan ke lokasi pengungsian untuk mendapatkan perlindungan dan bantuan dasar.
Gubernur Mualem secara resmi menetapkan status keadaan tanggap darurat bencana hidrometeorologi di Aceh. “Hari ini saya Gubernur Aceh menetapkan status keadaan tanggap darurat bencana hidrometeorologi di Aceh,” tegas Mualem di Banda Aceh, Kamis (27/11).
Pernyataan tersebut disampaikan usai menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) mengenai penetapan Rancangan Qanun Aceh tentang APBA 2025. Status tanggap darurat ini berlaku selama 14 hari terhitung sejak 28 November 2025.
Mualem menegaskan bahwa pemerintah Aceh telah menyalurkan bantuan darurat ke sejumlah kabupaten/kota terdampak. “Kami sampaikan bahwa pemerintah Aceh melalui SKPA terkait telah memberikan bantuan dalam penanganan bencana tersebut,” ujarnya.
Dengan ditetapkannya status darurat, diharapkan dapat mempercepat mobilisasi logistik, evakuasi, dan dukungan lintas lembaga. Langkah ini penting mengingat kondisi di lapangan yang semakin kompleks dan membutuhkan koordinasi intensif.
Di sisi lain, Mualem mengungkapkan kendala transportasi yang dihadapi di sejumlah daerah. Akses jalan lumpuh termasuk putusnya jembatan di jalan nasional Banda Aceh-Medan, yang menghambat distribusi bantuan dan mobilisasi petugas.
Untuk mengatasi kendala aksesibilitas, Gubernur meminta bantuan helikopter dari Kapolda Aceh. “Kita minta kepada Kapolda Aceh agar menyediakan helikopter untuk keperluan peninjauan ke wilayah-wilayah terisolasi banjir,” kata Mualem.
Penetapan status darurat ini menjadi langkah krusial untuk menyelamatkan ribuan warga yang masih terjebak di daerah terdampak. Koordinasi antarinstansi terus dilakukan untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan evakuasi berjalan lancar.
Sumber: detikcom
