ACEHJURNAL.com, BANDA ACEH – Proses berlangsungnya pemilihan kepala daerah (pilkada) 2017 di Aceh, dievaluasi oleh berbagai komponen masyarakat Aceh atas prakarsa The Aceh Institute di Hotel Hermes, Banda Aceh. Evaluasi itu dilakukan melalui forum yang dinamakan Multistakeholders Meeting (MSM).

MSM kemarin adalah MSM yang pertama dari enam kali MSM yang akan dilaksanakan The Aceh Institute dalam satu bulan ke depan. “MSM ini bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Pilkada Aceh 2017,” kata Dr Fajran Zein MA, Direktur The Aceh Institute saat membuka acara, Rabu (26/4.

MSM yang dihadiri 25 peserta itu mengangkat topik Landasan Hukum, Audit Daftar Pemilih Tetap, Registrasi Kandidat, dan Kampanye Pilkada 2017 di Aceh.

Setiap pertemuan, menurut Fajran, akan mengangkat dan mengalisis topik yang berbeda-beda. Misalnya, tentang penghitungan hasil, tabulasi suara, pendidikan pemilih, sengketa hasil, dan inklulisivitas proses. Setiap MSM juga akan menghadirkan narasumber dan fasilitator yang berbeda-beda.

Dalam MSM perdana kemarin, Aceh Institute mengundang dua narasumber utama, yakni Zainal Abidin MH MSi (Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala) dan Aryos Nivada MA (Direktur Jaringan Survei Inisiatif), difasilitasi oleh Fadhli Ali.

Dalam paparannya, Aryos mengapresiasi kerja-kerja organisasi masyarakat sipil (OMS) yang sudah banyak bekerja untuk menyukseskan Pilkada 2017. Ia juga mengakui bahwa Komisi Independen Pemilihan (KIP) kali ini jauh lebih netral. “Ini sejauh amatan saya,” kata Aryos.

Ia juga mencatat bahwa masih banyak yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan kualitas Pilkada 2018 dan seterusnya. Salah satunya adalah proses rekrutmen penyelenggara yang hanya melalui satu pintu, yakni DPRA. “Hal ini membawa potensi subjektivitas dari lembaga tersebut,” ujarnya.

Aryos juga mengkritisi komunikasi Panwaslih dan Bawaslu Aceh yang, menurutnya, buruk, sehingga mengakibatkan banyak kasus yang menjadi lebih rumit dari yang seharusnya.

Selanjutnya, Zainal Abidin MH memaparkan banyak regulasi hukum yang masih membingungkan terkait pilkada di Aceh. Menurutnya, ke depan perlu penegasan posisi dari setiap regulasi hukum seperti UUPA, qanun, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), dan UU Pilkada terkait pilkda di Aceh. “Hal ini penting agar dasar-dasar pengambilan keputusan hukum di Aceh tentang pilkada bisa konsisten.”

Ia juga menemukan bahwa PKPU Khusus Aceh (dan daerah khusus lainnya) tidak ada perannya pada Pilkada Aceh kali ini karena PKPU yang umum juga tetap diberlakukan di Aceh.

Selain pemaparan narasumber, muncul juga beberapa masukan dari peserta diskusi. Tgk Faisal Ali dari MPU mengkritik proses tes baca Quran bagi pasangan calon yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota. Sedianya, tes itu pula dilakukan terpusat di ibu kota provinsi, sebagaimana halnya tes kesehatan.

Yarmen Dinamika, Redaktur Pelaksana Harian Serambi Indonesia, menyorot tentang klaim kemenangan dini melalui konferensi pers oleh paslon tertentu–berbasis quick count sepihak–sementara hasil final belum diplenokan. Ironisnya, paslon tersebut menyatakan tak boleh ada paslon lain yang mengklaim kemenangan, kecuali mereka.

Buntutnya, ketika media memaparkan data perolehan suara berbasis C1 yang hasilnya berbeda dengan klaim paslon tersebut, justru pihak media yang dimusuhi dan dituding memprovokasi publik. “Ke depan, klaim-klaim seperti ini harus ditiadakan agar tak membuat gaduh,” rekom Yarmen.

Ia juga menyesalkan penafsiran sepihak calon gubernur petahana terhadap Pasal 71 ayat (2) UU Pilkada yang seolah hanya berlaku bagi petahana yang menang, tapi tak berlaku bagi petahana yang kalah. Padahal, di dalam batang tubuh maupun penjelasan UU Pilkada tak ada tempat bagi penafsiran yang demikian.

Riswati dari Balai Syura Ureueng Ining Aceh dan Nashrun Marzuki dari Aceh Barat Daya mengkritisi masalah diskriminasi gender dan netralitas media dalam soal gender.

Eka Januar (FISIP UIN Ar-Raniry) menambahkan tentang lambatnya input data dari Aceh Timur dan Aceh Utara, sehingga publik mempertanyakan independensi penyelenggara, juga tentang praktik politik uang yang terjadi secara kasat mata di sejumlah kabupaten/kota. Sudirman dari Forum LSM Aceh berbicara tentang nihilnya tindak lanjut laporan dan temuan selama pilkada Aceh yang diperkuat oleh Risman A Rahman (AcehTren) yang mempertanyakan kinerja panwaslih serta tentang akuntabilitas dana kampanye.

Di akhir sesi, Mawardi Ismail (pakar hukum Unsyiah) menekankan soal pentingnya proses rekrutmen penyelenggara yang lebih baik dan independen demi memastikan kualitas hasil pilkada. Selain itu, kemampuan paslon memahami aturan hukum terkait pilkada juga perlu ditingkatkan, kata Mawardi, agar tidak ada tindakan yang dilakukan atas penafsiran hukum yang keliru, seperti yang terjadi pascapilgub Aceh. (Serambinews.com)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here